|
|
|
||||||
 |
Update
Terakhir: Mar 8th, 2006 - 22:29:48
|
|
 Pesan Khusus
Kalau demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, maka salah satu rekayasa untuk menyulap kedaulatan rakyat dalam retorika kebebasan dalam demokrasi itu adalah demonstrasi. Demonstrasi telah dibiarkan berkembang di berbagai tempat di dunia karena secara psikologis, sebuah perasaan dongkol atau emosi rakyat yang tidak sempat atau sulit tersalurkan lewat perwakilan rakyat yang ada, maka akan berakibat fatal bagi sebuah penguasa. Maka untuk itu diberikan saluran pembuang sampah pendapat rakyat itu lewat demonstrasi. Tetapi di sisi lain, demonstrasi dilihat oleh rakyat jelata dan kaum terjajah sebagai sebuah ekspresi emosi dan kedongkolan satu-satunya, dibumbui dengan ajaran-ajaran seperti non-violence, pasifisme dan perjuangan lewat demokratisasi dan revolusi. Dengan demikian, perjuangan yang sebenarnya, yaitu revolusi terabaikan sama sekali, bahkan sayang sekali dibunuh. Papua Barat dan rakyatnya tidak terlepas dari skenario mematikan itu. Bahkan orang Papua sudah menjadi profesional dalam berdemonstrasi. Barangkali mereka sudah dapat memberikan ceramah dan kuliah di seluruh dunia tentang bagaimana harus berdemonstrasi dan bagaimana berdemonstrasi secara damai. Ya, orang Papua patut dicatat sebagai pendemo profesional, baik yang mengorganisir maupun yang diorganisir. Fakta dan kebenaran demonstrasi sebagai wujud pelampiasan emosi itu malahan dianggap penting oleh rakyat sendiri. Salah satu sebabnya karena di jalur-jalur formal mereka tak berpeluang. Dan kalaupun ada, aspirasi yang hendak disampaikan tidak bakalahan tersalurkan, entah itu karena prosedur dan mekanisme birokrasi yang tidak cepat tanggap ataupun karena rakyat tahu bahwa isu yang didemokan tidak mungkin mendapat tanggapan serius. Alasan lainnya secara psikologis, demonstrasi hanyalah media untuk mengeluarkan emosi dan kedongkolan semata. Maka kita dapat lihat hasilnya di mana setelah demonstrasi-demonstrasi itu, walaupun tidak pernah ada tanggapan positive, dan bahkan tanggapan negative dari pihak penguasa, tetap saja dianggap sebagai jalan yang diandalkan. Yang terjadi sebenarnya adalah rakyat merasa ada saluran untuk bicara. Hanya sebatas itu. Tidak terkait sama sekali dengan hasil dari demo-demo. Walaupun begitu, ada pengecualian jikalau demonstrasi itu dimaksudkan untuk benar-benar pada akhirnya merubah kebijakan penguasa, yaitu dengan sebuah proses reformasi total ataupun revolusi. Dan sebuah reformasi total atau revolusi itu tidak dapat dicapai dengan cara berdemonstrasi secara damai selama sehari, membacakan tuntutan, lalu membubarkan diri secara damai setelah beberapa jam saja. Karena dengan demikian, demonstrasi itu masuk kategori sekeder pelampiasan emosi dan kedongkolan. Sedangkan usaha untuk merubah kebijakan bukan demikian. Ia harus dilakukan secara terus-menerus dan dalam waktu yang lama. Selain itu juga, demonstrasi itu haruslah menyampaikan tuntutan yang konsisten dan tepat. Tuntutan yang konsisten artinya penyampaian tuntutan itu tidak dirubah-rubah, entah secara redaksional maupun secara isi, sehingga terlihat oleh penguasa dan dunia bahwa rakyat tidak sekedar berekspresi kedongkolan, tetapi merupakan tuntutan yang hakiki dan berdasar. Selain prinsip konsistensi, hal penting lain adalah yang dituntut haruslah yang dapat dituntut, yakni hal yang bisa dipenuhi dalam batasan waktu dan manuver politik yang dilakukan. Tetapi sayangnya, banyak tuntutan di Papua Barat misalnya disampaikan padahal mereka sendiri tahu bahwa permintaan mereka tidak bakalan dipenuhi. Tanpa mau mengakui secara mulut, mereka tahu di lubuk hati di dalam bahwa tuntutan mereka tidaklah mungkin dipenuhi. Tetapi hanya karena emosi yang meluap, maka tuntutan-tuntutan itu disampaikan. Dan hasil dari tuntutan yang tak mungkin dijawab seperti ini jelas, bahwa tuntutan itu tidak akan dijawab. Alasan paling pokok tuntutan yang tidak bisa dipenuhi karena tuntutan itu melebihi batas kemampuan penguasa. Selain itu juga tuntutan itu sangat bertentangan atau bertaberakan benar-benar dengan keinginan dan sumpah penguasa. Maka rakyat jelas tidak bisa melawan, misalnya nasionalisme Indonesia dilawan oleh nasionalisme Papua di Papua Barat. Itu artinya, tuntutan yang disampaikan haruslah dapat diukur agar bisa dipenuhi atau paling tidak ditanggapi secara manusiawi oleh penguasa. Barangkali ada yang bisa katakan bahwa, "kalau begitu, kalau kita mau tuntut apa yang Indonesia bisa kasih, maka tidak mau, karena kami mau Indonesia keluar dari Papua Barat." Itu benar, tetapi kita juga harus ingat bahwa apa yang sedang terjadi adalah sebuah sandiwara politik, yang perlu sutradara dan pemain peran yang mahir tentang apa yang dimainkannya dan pesan apa yang hendak disampaikannya. Karena pesan-pesan dalam sandiwara sebenarnya tidak diucapkan, tetapi kebanyakan tersirat di dalamnya. Lebih baik lagi kalau politik itu diwarnai dengan ambiguitas, di mana para demonstran memberikan peluang kepada penguasa untuk menerjemahkannya sendiri. Dalam hal ini jangan sampai pemain politik Papua menaikkan kartu As pertama-tama. Kartu As seharusnya dinaikkan ke meja di akhir-akhir permainan, tetapi sayang orang Papua yang polos dan kudus karena diagamakan itu selalu saja bersikap terlalu jujur, akhirnya mereka menjadi tidak bisa berpolitik secara cantik. Kemudian, dalam era globalisasi ini, yang ada kaitannya dengan waktu untuk menaikkan kartu As tadi, para demonstran juga harus tahu melempar bola dan membawanya sampai ke tengah lapangan. Kemudian, jangan sampai mereka yang menjaga gawang politik itu berharap dan berambisi untuk menggiringnya sampai ke tengah dan bahkan sampai mencetak gol. Yang harus terjadi adalah penjaga gawang melempar bola, yang dijemput oleh pemain tengah, kemudian pemain tengah mengover bola itu ke penyerang, dan akhirnya strikerlah yang harus menggolkannya. Yang terjadi di Papua Barat malahan terbalik, yaitu penjaga gawang sekaligus mau mencetaknya. Akibatnya hasil-hasil demonstrasi itu tidak pernah menghasilkan buah. Yang sebenarnya sedang terjadi di Papua Barat adalah sebuah fenomena yang menarik. Karena pertama orang Papua bisa disebut profesional dalam berdemonstrasi. Di lain pihak, sulit sekali memahami tingkat profesionalitas itu, apakah pada tingkat aksi-aski saja, ataukah pada tingkat hasil dari aksi-aksi itu. Kalau kita mau jujur sebenarnya kebanyakan perubahan yang terjadi di Papua Barat bukan hasil dari demonstrasi, tetapi merupakan buah dari jeri payah dan penderitaan para pejuang yang hidup dan menderita di hutan rimba Bumi Cenderawasih ....[Bersambung]... © Copyright 2003-2005 by watchPAPUA
|
|
