|
|||||||
|
Politik Indonesia Pemekaran MRP Perlu Fasilitasi Rekonsiliasi Papua Soal Irjabar JAKARTA - Majelis Rakyat Papua (MRP), sebagai lembaga representasi kultural dan sosial orang asli Papua, seusai UU No 21/ 2001, perlu memfasilitasi terselenggaranya rekonsiliasi rakyat Papua untuk menyelesaikan Irian Jaya Barat (Irjabar). Pemerintah pusat sebaiknya tidak mengambil peran utama, tetapi sebagai kontributor saja. Hal itu dikemukakan anggota Pokja Papua, Frans Maniagasi di Jakarta, Jumat (10/2). Feb 13, 2006, 05:12 Otonomi Khusus Otsus di Luar Aceh dan Papua Ancaman bagi NKRI JAKARTA - Pemikiran federalisme melalui penerapan otonomi khusus di luar Provinsi Aceh dan Papua bisa mengancam keutuhan dan keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Padahal otonomi khusus dan juga otonomi daerah (otda) selama ini digagas sebagai filter terhadap separatisisasi, di samping bertujuan mendekatkan pemimpin dengan rakyatnya dan makin meratanya pertumbuhan. Feb 13, 2006, 05:10 Pemekaran Agus Alua: MRP Dilematis,Ibarat Keluar dari Mulut Harimau, Masuk ke Mulut Singa JAYAPURA-Ketua MRP (Majelis Rakyat Papua), Agus Alua, mengatakan bahwa saat ini lembaga yang ia pimpin, dalam posisi yang sangat dilematis dalam menghadapi permasalahan yang saat ini terjadi di Papua ini, khususnya soal Provinsi Irian Jaya Barat (IJB) Feb 13, 2006, 04:15 Hukum & Demokrasi BAP Penembakan di Wagete Sudah Dilimpahkan ke Odmil JAYAPURA-Usaha keras yang dilakukan tim penyidik Polisi Militer (PM) Kodam XVII/Trikora dalam melakukan penyidikan terhadap kasus penembakan di Wagete, Kabupaten Paniai, terus mengalami kemajuan. Bahkan kini penyidikannya telah rampung dan BAP (berita acara pemeriksaan)-nya telah diserahkan ke Odmil (Oditur Militer). Feb 13, 2006, 04:13 Kebijakan Penjajah John Ibo: NKRI Adalah Awal dan Akhir JAYAPURA- Ketua DPD Golkar Provinsi Papua, John Ibo, MM menegaskan, Papua adalah tempat tinggal semua anak bangsa untuk hidup dan berkarya. Karena itu segala aspek- aspek yang melahirkan diskriminasi harus dihilangkan dan sebagai anak bangsa, ia mengajak agar terus memupuk rasa persatuan dan kesatuan. Feb 13, 2006, 04:11 Otonomi Khusus MIMPI PEMIMPIN SEJATI BAGI RAKYAT PAPUA BARAT Sudah empat dasa warsa lebih lamanya Provinsi Papua berdiri. Mulai tahun 1963 hingga 2005. Hampir 10 Gubernur memimpin pulau negeri ini. Tidak sedikit program dicanangkan. Hasilnya pun bijaksana. Kini Pulau negeri ini akan melaksanakan PILKADA untuk memilih Pemimpin Papua. Feb 11, 2006, 03:33 Hubungan LN DPR PAPUA BENTUK TIM TEMUI 43 WARGANYA DI AUSTRALIA Jayapura (ANTARA News) - DPR Papua melalui Komisi A yang membidangi masalah pemerintahan, politik, dan keamanan akan mengelar rapat untuk membentuk tim khusus yang berangkat ke Australia untuk menemui 43 warga yang kini meminta perlindungan suaka politik di negara itu. Feb 11, 2006, 03:09 Kebijakan Penjajah 1.000 PEJUANG POLITIK PAPUA TERIMA DANA RP5 MILIAR Jayapura (ANTARA News) - Sebanyak 1.000 pejuang politik asal Papua yang berjasa mempertahankan Merah-Putih akan menerima dana Rp5 miliar dari Pemprov Papua sebagai penghargaan atas perjuangan dan jerih payahnya membela bangsa dan negara. Feb 11, 2006, 03:08 Pemekaran AKSA MAHMUD MEDIATOR KONFLIK IRJABAR-PAPUA Sorong (ANTARA News) - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Aksa Mahfud ditetapkan sebagai mediator untuk menengahi "konflik" antara Provinsi Papua dengan Provinsi Irian Jaya Barat. Feb 11, 2006, 03:03 Hubungan LN Soal Adanya Permintaan Suaka 43 Warga Papua Menhan Nilai Rekayasa LSM Internasional JAKARTA- Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono menyatakan bahwa, adanya permintaan suaka dari 43 warga Papua dan penganut Ahmadiyah, merupakan rekayasa LSM Internasional. Karenanya, dia meminta pemerintah bisa menjamin kepulangan WNI yang meminta suaka tersebut, agar tidak diproses secara hukum dan politik. Feb 7, 2006, 19:22 Hukum & Demokrasi FAM DATANGI KODIM NABIRE NABIRE – Hari Jumat (3/2) kemarin, massa yang tergabung dalam Front Anti Militerisme (FAM) Nabire, kembali turun memadati sepanjang ruas jalan di kota Nabire. Aksi diikuti dengan meneriakan kebrutalan aparat NKRI dan skenario yang dimainkannya terkait kasus Waghete berdarah, serta kekesalan atas pengusiran pasca kedua korban (Yunike Kotouki dan Petrus Pekey) di RSUD Nabire oleh POM, Kasdim berserta dokter yang merawat kedua pasien. Feb 6, 2006, 20:48 Hukum & Demokrasi PDT. SOFYAN YOMAN S.TH : ISTILAH OPM / SEPARATIS DI PAPUA HARUS DIHILANGKAN! JAYAPURA- Tadi malam, di Aula Gedung Negara, berlangsung acara silaturahmi antara Gubernur DR Sodjuangon Situmorang, M.Si dengan para tokoh agama. Acara yang diawali makan malam bersama itu berlangsung penuh kekeluargaan, namun seolah menjadi ajang curhat dari para tokoh agama yang hadir. Feb 3, 2006, 04:57 Pemekaran Timbul Pudjianto: Konsultasi Publik MRP Sudah Melenceng JAYAPURA - Majelis Rakyat Papua (MRP) sudah melenceng dari kesepakatan di Jakarta. Seharusnya MRP datang untuk menguatkan posisi Irian Jaya Barat (Irjabar) di masyarakat, tetapi MRP tidak melakukan itu. Langkah yang diambil MRP dalam menjaring aspirasi masyarakat dalam konsultasi publik sudah melenceng dari kesepakatan dengan pemerintah pusat. Feb 3, 2006, 02:26 Hubungan LN TAK CUKUP ALASAN PEMBERIAN SUAKA BAGI WARGA PAPUA Bengkulu (ANTARA News) - Ahli hukum internasional dari Universitas Bengkulu, Amirizal menilai tidak cukup alasan bagi Australia untuk memberikan suaka politik bagi 43 warga Papua yang kini berada dan ditahan di negara tersebut. Feb 3, 2006, 00:17 Pemekaran Separatism in Papua: Perceptions or misperceptions on Papuans On the surface, recent developments in Papua province look promising. These could be best epitomized by the decision of the government to pass a special autonomy law in 2001 and the establishment of Papuan's People's Council (MRP) in 2005. It was expected that the decisions would cater to the needs and concerns of Papuans and diminish separatist aspirations in the province. Indeed, theoretically and empirically, autonomy has been able to quash rebellions and separatism in various parts of the world. Feb 2, 2006, 13:03 |
|