Update Terakhir: Feb 13th, 2006 - 05:13:26
SPM Berandah 
Papua Merdeka
Perang Terorisme
Eko Terorisme
Politik Indonesia
Otonomi Khusus
Kebijakan Penjajah
Hubungan LN
Hukum & Demokrasi
Editorial & Opini
Fokus Isu
Publikasi


WPNews Versi Iinggris
Kabar VFWPA, Port Vila
Kirim Artikel Lewat Email
Baca Article di-Email
Kabar WPPRO Port Vila

Pilih/ Lihat Polling
Daftar/Lihat Buku Tamu


Alamat Surat:
euroPress Desk
c/o 54 Evora Park, Howth, Dublin,
Rep. of Ireland
     
Politik Indonesia

Pemekaran
MRP Perlu Fasilitasi Rekonsiliasi Papua Soal Irjabar
JAKARTA - Majelis Rakyat Papua (MRP), sebagai lembaga representasi kultural dan sosial orang asli Papua, seusai UU No 21/ 2001, perlu memfasilitasi terselenggaranya rekonsiliasi rakyat Papua untuk menyelesaikan Irian Jaya Barat (Irjabar). Pemerintah pusat sebaiknya tidak mengambil peran utama, tetapi sebagai kontributor saja. Hal itu dikemukakan anggota Pokja Papua, Frans Maniagasi di Jakarta, Jumat (10/2).
Feb 13, 2006, 05:12

Otonomi Khusus
Otsus di Luar Aceh dan Papua Ancaman bagi NKRI
JAKARTA - Pemikiran federalisme melalui penerapan otonomi khusus di luar Provinsi Aceh dan Papua bisa mengancam keutuhan dan keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Padahal otonomi khusus dan juga otonomi daerah (otda) selama ini digagas sebagai filter terhadap separatisisasi, di samping bertujuan mendekatkan pemimpin dengan rakyatnya dan makin meratanya pertumbuhan.
Feb 13, 2006, 05:10

Pemekaran
Agus Alua: MRP Dilematis,Ibarat Keluar dari Mulut Harimau, Masuk ke Mulut Singa
JAYAPURA-Ketua MRP (Majelis Rakyat Papua), Agus Alua, mengatakan bahwa saat ini lembaga yang ia pimpin, dalam posisi yang sangat dilematis dalam menghadapi permasalahan yang saat ini terjadi di Papua ini, khususnya soal Provinsi Irian Jaya Barat (IJB)
Feb 13, 2006, 04:15

Hukum & Demokrasi
BAP Penembakan di Wagete Sudah Dilimpahkan ke Odmil
JAYAPURA-Usaha keras yang dilakukan tim penyidik Polisi Militer (PM) Kodam XVII/Trikora dalam melakukan penyidikan terhadap kasus penembakan di Wagete, Kabupaten Paniai, terus mengalami kemajuan. Bahkan kini penyidikannya telah rampung dan BAP (berita acara pemeriksaan)-nya telah diserahkan ke Odmil (Oditur Militer).
Feb 13, 2006, 04:13

Kebijakan Penjajah
John Ibo: NKRI Adalah Awal dan Akhir
JAYAPURA- Ketua DPD Golkar Provinsi Papua, John Ibo, MM menegaskan, Papua adalah tempat tinggal semua anak bangsa untuk hidup dan berkarya. Karena itu segala aspek- aspek yang melahirkan diskriminasi harus dihilangkan dan sebagai anak bangsa, ia mengajak agar terus memupuk rasa persatuan dan kesatuan.
Feb 13, 2006, 04:11

Otonomi Khusus
MIMPI PEMIMPIN SEJATI BAGI RAKYAT PAPUA BARAT
Sudah empat dasa warsa lebih lamanya Provinsi Papua berdiri. Mulai tahun 1963 hingga 2005. Hampir 10 Gubernur memimpin pulau negeri ini. Tidak sedikit program dicanangkan. Hasilnya pun bijaksana. Kini Pulau negeri ini akan melaksanakan PILKADA untuk memilih Pemimpin Papua.

Feb 11, 2006, 03:33

Hubungan LN
DPR PAPUA BENTUK TIM TEMUI 43 WARGANYA DI AUSTRALIA
Jayapura (ANTARA News) - DPR Papua melalui Komisi A yang membidangi masalah pemerintahan, politik, dan keamanan akan mengelar rapat untuk membentuk tim khusus yang berangkat ke Australia untuk menemui 43 warga yang kini meminta perlindungan suaka politik di negara itu.
Feb 11, 2006, 03:09

Kebijakan Penjajah
1.000 PEJUANG POLITIK PAPUA TERIMA DANA RP5 MILIAR
Jayapura (ANTARA News) - Sebanyak 1.000 pejuang politik asal Papua yang berjasa mempertahankan Merah-Putih akan menerima dana Rp5 miliar dari Pemprov Papua sebagai penghargaan atas perjuangan dan jerih payahnya membela bangsa dan negara.
Feb 11, 2006, 03:08

Pemekaran
AKSA MAHMUD MEDIATOR KONFLIK IRJABAR-PAPUA
Sorong (ANTARA News) - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Aksa Mahfud ditetapkan sebagai mediator untuk menengahi "konflik" antara Provinsi Papua dengan Provinsi Irian Jaya Barat.
Feb 11, 2006, 03:03

Hubungan LN
Soal Adanya Permintaan Suaka 43 Warga Papua Menhan Nilai Rekayasa LSM Internasional
JAKARTA- Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono menyatakan bahwa, adanya permintaan suaka dari 43 warga Papua dan penganut Ahmadiyah, merupakan rekayasa LSM Internasional. Karenanya, dia meminta pemerintah bisa menjamin kepulangan WNI yang meminta suaka tersebut, agar tidak diproses secara hukum dan politik.
Feb 7, 2006, 19:22

Hukum & Demokrasi
FAM DATANGI KODIM NABIRE
NABIRE – Hari Jumat (3/2) kemarin, massa yang tergabung dalam Front Anti Militerisme (FAM) Nabire, kembali turun memadati sepanjang ruas jalan di kota Nabire. Aksi diikuti dengan meneriakan kebrutalan aparat NKRI dan skenario yang dimainkannya terkait kasus Waghete berdarah, serta kekesalan atas pengusiran pasca kedua korban (Yunike Kotouki dan Petrus Pekey) di RSUD Nabire oleh POM, Kasdim berserta dokter yang merawat kedua pasien.
Feb 6, 2006, 20:48

Hukum & Demokrasi
PDT. SOFYAN YOMAN S.TH : ISTILAH OPM / SEPARATIS DI PAPUA HARUS DIHILANGKAN!
JAYAPURA- Tadi malam, di Aula Gedung Negara, berlangsung acara silaturahmi antara Gubernur DR Sodjuangon Situmorang, M.Si dengan para tokoh agama. Acara yang diawali makan malam bersama itu berlangsung penuh kekeluargaan, namun seolah menjadi ajang curhat dari para tokoh agama yang hadir.
Feb 3, 2006, 04:57

Pemekaran
Timbul Pudjianto: Konsultasi Publik MRP Sudah Melenceng
JAYAPURA - Majelis Rakyat Papua (MRP) sudah melenceng dari kesepakatan di Jakarta. Seharusnya MRP datang untuk menguatkan posisi Irian Jaya Barat (Irjabar) di masyarakat, tetapi MRP tidak melakukan itu. Langkah yang diambil MRP dalam menjaring aspirasi masyarakat dalam konsultasi publik sudah melenceng dari kesepakatan dengan pemerintah pusat.
Feb 3, 2006, 02:26

Hubungan LN
TAK CUKUP ALASAN PEMBERIAN SUAKA BAGI WARGA PAPUA
Bengkulu (ANTARA News) - Ahli hukum internasional dari Universitas Bengkulu, Amirizal menilai tidak cukup alasan bagi Australia untuk memberikan suaka politik bagi 43 warga Papua yang kini berada dan ditahan di negara tersebut.
Feb 3, 2006, 00:17

Pemekaran
Separatism in Papua: Perceptions or misperceptions on Papuans
On the surface, recent developments in Papua province look promising. These could be best epitomized by the decision of the government to pass a special autonomy law in 2001 and the establishment of Papuan's People's Council (MRP) in 2005. It was expected that the decisions would cater to the needs and concerns of Papuans and diminish separatist aspirations in the province. Indeed, theoretically and empirically, autonomy has been able to quash rebellions and separatism in various parts of the world.
Feb 2, 2006, 13:03



      More Headlines
     
Latest Headlines
Papua Merdeka
UN Expert Says Action Needed to Prevent Genocide in Several African Countries
Interview du réalisateur Stéphane Breton
The hellish truth behind Papua's paradise
LAPORAN PERTEMUAN DI KANTOR PBB
Pemeriksaan Tersangka Bintang Kejora Dihentikan
Perang Terorisme
Dandrem Asiswanto: Prajurit TNI jangan takut HAM
Yance Demetouw Bantah Latih TPN/OPM
TPN/OPM Masih Perlu Diwaspadai
Warga Papua Mengaku Disiksa
Danrem: Untuk Pastikan Penembak Moses Douw Perlu Uji Balestik
Eko Terorisme
TEMUAN SPESIES BARU DI PAPUA MENDAPAT PERHATIAN DI AS
PAPUA DAN IRJA BARAT MILIKI 56 DAERAH KONSERVASI SDA
LIPI UMUMKAN SPESIES BARU DARI MEMBRAMO PAPUA
Wapres Inginkan Bagi Hasil Freeport 300%
Wamang Mengaku Menembak Dengan Senjata SS1 dan M16, Pelurunya Dibeli dari Jakarta Seharga Rp 6 Juta
Politik Indonesia
MRP Perlu Fasilitasi Rekonsiliasi Papua Soal Irjabar
Otsus di Luar Aceh dan Papua Ancaman bagi NKRI
Agus Alua: MRP Dilematis,Ibarat Keluar dari Mulut Harimau, Masuk ke Mulut Singa
BAP Penembakan di Wagete Sudah Dilimpahkan ke Odmil
John Ibo: NKRI Adalah Awal dan Akhir
Editorial & Opini
SURAT DARI OPM MALMO KEPADA JHON IBO DI TANAH PAPUA BARAT
2006: Tahun Papua dan Sulawesi Tengah
2006: Aceh Damai, Papua Cemas
2006, Suhu Politik di Papua Diprediksi Memanas!
Pemimpin Papua Barat, Belajarlah dari Evo Morales
Fokus Isu
RUU PA Dinilai Bahayakan NKRI
Gus Dur: Negara Kita Sudah Jadi Tertawaan Orang
Pemerintah Didesak Putuskan Hubungan Diplomatik Dengan Timor Leste
Pelanggaran HAM Timor Leste RI Tak Direkomendasi ke Pengadilan Internasional
Xanana Akan Bawa Laporan Soal Kekejaman Indonesia ke PBB
Publikasi
TERJEMAHAN SINGKAT BUKU P. J DROOGLEVER
BUKU BARU: BERBURU KEADILAN DI PAPUA
Laporan Khusus: Luka Setelah Pepera
Buku Drogleever Sebatas Kebutuhan Akademis ?
Temuan Prof Drooglever: Pepera 1969, Satu ”Manipulasi Sejarah”


Content Management System

   2003-2005 watchPAPUA. All rights reserved. WPNews Group of the Diary of Online Papua Mouthpiece
Powered by Powweb