|
|||||||
 |
 |
Update Terakhir: Feb 13th, 2006 - 05:13:26
|
 Otonomi Khusus Pemekaran MRP Perlu Fasilitasi Rekonsiliasi Papua Soal Irjabar JAKARTA - Majelis Rakyat Papua (MRP), sebagai lembaga representasi kultural dan sosial orang asli Papua, seusai UU No 21/ 2001, perlu memfasilitasi terselenggaranya rekonsiliasi rakyat Papua untuk menyelesaikan Irian Jaya Barat (Irjabar). Pemerintah pusat sebaiknya tidak mengambil peran utama, tetapi sebagai kontributor saja. Hal itu dikemukakan anggota Pokja Papua, Frans Maniagasi di Jakarta, Jumat (10/2). Feb 13, 2006, 05:12 Otonomi Khusus Otsus di Luar Aceh dan Papua Ancaman bagi NKRI JAKARTA - Pemikiran federalisme melalui penerapan otonomi khusus di luar Provinsi Aceh dan Papua bisa mengancam keutuhan dan keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Padahal otonomi khusus dan juga otonomi daerah (otda) selama ini digagas sebagai filter terhadap separatisisasi, di samping bertujuan mendekatkan pemimpin dengan rakyatnya dan makin meratanya pertumbuhan. Feb 13, 2006, 05:10 Pemekaran Agus Alua: MRP Dilematis,Ibarat Keluar dari Mulut Harimau, Masuk ke Mulut Singa JAYAPURA-Ketua MRP (Majelis Rakyat Papua), Agus Alua, mengatakan bahwa saat ini lembaga yang ia pimpin, dalam posisi yang sangat dilematis dalam menghadapi permasalahan yang saat ini terjadi di Papua ini, khususnya soal Provinsi Irian Jaya Barat (IJB) Feb 13, 2006, 04:15 Otonomi Khusus MIMPI PEMIMPIN SEJATI BAGI RAKYAT PAPUA BARAT Sudah empat dasa warsa lebih lamanya Provinsi Papua berdiri. Mulai tahun 1963 hingga 2005. Hampir 10 Gubernur memimpin pulau negeri ini. Tidak sedikit program dicanangkan. Hasilnya pun bijaksana. Kini Pulau negeri ini akan melaksanakan PILKADA untuk memilih Pemimpin Papua. Feb 11, 2006, 03:33 Pemekaran AKSA MAHMUD MEDIATOR KONFLIK IRJABAR-PAPUA Sorong (ANTARA News) - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Aksa Mahfud ditetapkan sebagai mediator untuk menengahi "konflik" antara Provinsi Papua dengan Provinsi Irian Jaya Barat. Feb 11, 2006, 03:03 Pemekaran Timbul Pudjianto: Konsultasi Publik MRP Sudah Melenceng JAYAPURA - Majelis Rakyat Papua (MRP) sudah melenceng dari kesepakatan di Jakarta. Seharusnya MRP datang untuk menguatkan posisi Irian Jaya Barat (Irjabar) di masyarakat, tetapi MRP tidak melakukan itu. Langkah yang diambil MRP dalam menjaring aspirasi masyarakat dalam konsultasi publik sudah melenceng dari kesepakatan dengan pemerintah pusat. Feb 3, 2006, 02:26 Pemekaran Separatism in Papua: Perceptions or misperceptions on Papuans On the surface, recent developments in Papua province look promising. These could be best epitomized by the decision of the government to pass a special autonomy law in 2001 and the establishment of Papuan's People's Council (MRP) in 2005. It was expected that the decisions would cater to the needs and concerns of Papuans and diminish separatist aspirations in the province. Indeed, theoretically and empirically, autonomy has been able to quash rebellions and separatism in various parts of the world. Feb 2, 2006, 13:03 Otonomi Khusus PGI Desak Pemerintah Implementasikan UU Otonomi Khusus Papua JAKARTA - Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) mendesak pemerintah untuk menghormati dan mengimplementasikan UU tentang Otonomi Khusus (otsus) bagi Provinsi Papua secara mendasar, komprehensif, dan bermartabat serta membuang rasa kecurigaan yang berlebihan terhadap pemberlakuan UU tersebut. Demikian salah satu pokok pikiran pesan Sidang Majelis Pekerja Lengkap (MPL) PGI di Pekanbaru 23-27 Januari 2006. Feb 1, 2006, 16:42 Pemekaran Hasil Sementara Konsultasi Publik di IJB Oleh MRP Umumnya Ingin Tetap 1 Provinsi JAYAPURA-Sekitar seminggu terakhir ini (Sejak 20 Januari), tiga tim dari MRP (Majelis Rakyat Papua) mengadakan konsultasi publik di wilayah Provinsi IJB (Iran Jaya Barat) guna menjaring aspirasi terkait keberadaan Provinsi IJB yang sedang dibicarakan Pemerintah Pusat untuk dibuatkan payung hukumnya. Jan 28, 2006, 13:29 Pemekaran Pertemuan MRP-Tim 315 Nyaris Ricuh Manokwari, Tatap muka Pansus MRP tentang Pemekaran Papua dengan Tim 315 (Forum Pejuang Pemekaran Provinsi Irian Jaya Barat) diwarnai kegaduhan. Sekitar 30-an warga yang menghadiri pertemuan di aula Hotel Soribo, hingga tengah malam Selasa (24/1) kemarin mengeluarkan kata-kata memojokkan MRP. Jan 28, 2006, 13:24 Pemekaran IJB Kecewa Terhadap Sikap MRP JAKARTA- Eksistensi Provinsi Irian Jaya Barat (IJB), terus menjadi polemik. Setelah Majelis Rakyat Papua (MRP) berencana menggelar konsultasi publik untuk menjaring pendapat masyarakat tentang pemekaran IJB, kini giliran Pemda dan DPRD provinsi pemekaran itu menggelar pertemuan dengan Depdagri untuk menolak rencana MRP tersebut. Jan 12, 2006, 00:33 Pemekaran Papua dan Segudang Masalah Jayapura, Provinsi Papua sebagai bagian integral dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kehilangan gubernurnya yang sangat merakyat, yaitu Dr JP Solossa MSi. Ia meninggal 19 Desember 2005 di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dok II Jayapura, diduga menderita serangan jantung. Jan 7, 2006, 02:28 Otonomi Khusus Bencana Kelaparan Papua Akibat Kelalaian Pemerintah Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) dan Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) tidak melihat bencana kelaparan yang terjadi di Papua bukan kesalahan Gubernur JP Salosa melainkan kesalahan negara. Hal ini merupakan kelalaian negera untuk memberikan jaminan pangan serta melindungi warga negaranya dari krisis pangan. Bencana itu sesungguhnya telah terjadi beberapa bulan lalu namun baru terungkap sekarang. Dec 26, 2005, 14:27 Pemekaran Sebagian Besar Daerah Pemekaran, Bermasalah JAKARTA- Pemekaran di sejumlah daerah terbukti gagal. Dari evaluasi yang dilakukan oleh Departemen Dalam Negeri (Depdagri) sebagian besar daerah pemekaran tidak mampu menyejahterakan masyarakatnya. Dari 104 provinsi dan kabupaten yang dimekarkan sejak tahun 2000 sampai 2005, sekitar 76 daerah di antaranya bermasalah. Dec 25, 2005, 00:48 Otonomi Khusus Kebijakan Militer Tak Sejalan dengan Otonomi Khusus Setelah berjalan sekitar empat tahun, otonomi khusus di Papua dinilai dilaksanakan dengan cara yang tidak konsisten. Salah satu masalah mendasar adalah kebijakan militer berikut penempatan pasukan di Papua yang dianggap tidak sejalan dengan otonomi khusus. Dec 22, 2005, 06:03 |
|
