|
|||||||
 |
 |
Update Terakhir: Feb 13th, 2006 - 04:12:54
|
 Kebijakan Penjajah Kebijakan Penjajah John Ibo: NKRI Adalah Awal dan Akhir JAYAPURA- Ketua DPD Golkar Provinsi Papua, John Ibo, MM menegaskan, Papua adalah tempat tinggal semua anak bangsa untuk hidup dan berkarya. Karena itu segala aspek- aspek yang melahirkan diskriminasi harus dihilangkan dan sebagai anak bangsa, ia mengajak agar terus memupuk rasa persatuan dan kesatuan. Feb 13, 2006, 04:11 Kebijakan Penjajah 1.000 PEJUANG POLITIK PAPUA TERIMA DANA RP5 MILIAR Jayapura (ANTARA News) - Sebanyak 1.000 pejuang politik asal Papua yang berjasa mempertahankan Merah-Putih akan menerima dana Rp5 miliar dari Pemprov Papua sebagai penghargaan atas perjuangan dan jerih payahnya membela bangsa dan negara. Feb 11, 2006, 03:08 Kebijakan Penjajah SABAM SIRAIT: JANGAN MEMAKSA ORANG PAPUA DAN ACHEH MENCINTAI REPUBLIK INDONESIA Jakarta, Kasus kelaparan di Kabupaten Yahukimo, merupakan bukti dari belum adanya keseriusan pemerintah pusat terhadap kondisi di daerah. Karena itu, jangan memaksa orang Papua maupun Aceh mencintai Republik Indonesia, kalau pemerintah sendiri tidak memerhatikan mereka dengan serius. Dec 22, 2005, 04:19 Kebijakan Penjajah SURAT KEPADA REKTOR UNCEN DI JAYAPURA PAPUA BARAT Dear Mr Berth Kambuaya. Saya merasa senang karena dengan adanya UNCEN orang Papua tidak lagi ketinggalan dari daerah lain yang ada di indonesia. saya dalam hal ini merasa bahwa Mr Berth Kambuaya harus banyak belajar dari sejarah Papua mengapa UNCEN harus di bangun di tanah Papua dan alasan apa UNCEN ada ? ini adalah suatu pertanyaan besar harus kita semua mengerti, terutama buat Mr Bert Kambuaya. Nov 25, 2005, 00:03 Kebijakan Penjajah Gereja Harus Pertahankan Papua Sebagai Bagian NKRI Sukabumi, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Hasyim Muzadi, meminta agar gereja Katolik Indonesia dan juga gereja yang berada dibawah Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) tetap mempertahankan Papua, Ambon dan Sulawesi Utara sebagai bagian dari negara kesatuan republik Indonesia (NKRI). Nov 22, 2005, 04:53 Kebijakan Penjajah Menko Polhukam, Mendagri, dan Kepala BIN Bertemu Gubernur Papua JAYAPURA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M Ma'ruf, Menko Polhukam Widodo AS, Kepala BIN Syamsir Siregar, Senin (21/11) pagi, di Gedung Negera Dok Lima Atas Jayapura mengadakan pertemuan tertutup dengan Gubernur Papua Drs Yap Solosa, Kapolda Papua Irjen Pol Dody Sumantywan, Pangdam XVII Trikora Mayjen TNI George Toisutta, dan Ketua MRP Agus Alua didampingi Wakil Ketua Ir Frans Wostakrik, Wakil Ketua II Hana Ikoyabi. Nov 22, 2005, 03:38 Kebijakan Penjajah MRP Langsung Rapat Internal, Agus Alua Tegaskan, MRP Tak Punya Kewenangan Mencoret Balongub JAYAPURA-MRP (Majelis Rakyat Papua), bekerja cepat. Setelah Rabu (16/11) menerima berkas dari DPRP tentang nama-nama Bakal Calon (Balon) Gub/Wagub, Kamis (17/11) kemarin langsung mengadakan rapat internal untuk menyikapi berkas-berkas tersebut. Nov 18, 2005, 03:20 Kebijakan Penjajah Tak Diizinkan, Demo ke DPRP Batal, Front Pepera Papua Barat Ancam Mogok Sipil Nasional JAYAPURA-Peluncuran buku hasil penelitian (survey) Prof. P.J Drooglever tentang hasil Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) Papua tanggal 1 Mei 1969 di Amsterdam, Uitgeverij Boom, Den Haag, Selasa (15/11) kemarin, disambut sukacita oleh segenap masyarakat Papua yang tergabung dalam Front Persatuan Perjuangan Rakyat Papua Barat (Front Pepera Papua Barat). Nov 15, 2005, 21:42 Kebijakan Penjajah PROF. DR. BELYASAR KAMBUAYA: UNCEN BUKAN TEMPAT UNJUK RASA! JAYAPURA-Kampus Universitas Cenderawasih (Uncen) Jayapura bukan lembaga demonstrasi atau unjuk rasa, kata Rektor Uncen, menanggapi adanya sejumlah mahasiswa dan masyarakat yang selama ini memakai Kampus Uncen Jayapura untuk menjadi tempat menyalurkan pendapat seperti demonstrasi dan unjuk rasa yang dilangsungkan kegiatangnya di Kampus Uncen, demikian dikatakan Rektor Uncen Prof.DR.Belyasar.Kambuaya,Msc. Yang ditemui Jayapura Pos disela selesai Upacara memeperingati hari pahlawan di Taman Makan Pahlawan Waena Kamis (10/11). Nov 12, 2005, 03:04 Kebijakan Penjajah Hari ini, Ketua MRP Definitif Dipilih JAYAPURA-Harapan semua pihak, baik para anggota MRP maupun pemerintah daerah dan masyarakat pada umumnya agar proses pelaksanaan pembahasan Tata Tertib (Tatib) MRP dapat segera diselesaikan, nampaknya akan terwujud. Nov 8, 2005, 12:03 Kebijakan Penjajah Wospakrik Ketua MRP Sementara , Tatib Paling Lambat Selesai 7 November JAYAPURA-Janji Majelis Rakyat Papua (MRP) untuk segera mengambil langkah-langkah cepat, ditepati. Terbukti, baru sehari pasca pelantikan 42 anggota MRP, mereka sudah berhasil melakukan beberapa agenda penting, antara lain pemilihan atau penunjukan Ketua MRP Sementara. Mereka yang terpilih sebagai pimpinan MRP sementara adalah masing-masing, IR FA Wospakrik, Mince Rumbiak dan Hofni Simbiak. Nov 2, 2005, 12:20 Kebijakan Penjajah REKTOR UNCEN MEMBODOHKAN MAHASISWA Mengetahui informasi belum tentu sama dengan mempraktekkan informasi. Suatu ilmu bisa saja hanya sebatas pengetahuan. Pengetahuan atau ilmu yang dimiliki kalau tidak dipraktekkan maka tentu tidak akan ada artinya. Tapi prinsip mendasar di sini adalah bahwa setiap orang memiliki hak untuk memperoleh informasi. [ Visit Website ] Oct 29, 2005, 15:06 Kebijakan Penjajah Papua Membutuhkan Pemimpin Bukan Gubernur Jayapura, (Modus.or.id) Memanasnya isu pemilihan gubernur Papua mendapat tanggapan kritis dari anggota Presidium Dewan Papua. Thaha Al Hamid, kepada Modus.or.id berharap jangan terlalu dipertentangkan antara orang gunung dan orang pantai, atau orang asli dan bukan orang asli. Berikut petikan wawancara yang dilakukan di rumahnya di dekat sebuah lereng di kawasan Bucen II Entrop. [ Visit Website ] Oct 29, 2005, 15:03 Kebijakan Penjajah PAPUA, ARENA JUDI POLITIK Beberapa hari menjelang pengembalian status otsus ke pemerintah pusat yang kabarnya akan disertai dengan aksi massa besar-besaran menolak otsus, situasi Papua cukup tegang. Email dan SMS dipenuhi oleh pertanyaan dari beberapa kawan di luar Papua: “Bagaimana perkembangan di Papua?” atau “Papua memanas ya, bagaimana situasi keamanan penduduk sipilnya?”. Oct 29, 2005, 14:47 Kebijakan Penjajah Undangan Front PEPERA Untuk Menyampaikan Orasi Politik Salam Demokrasi! Ditengah eskalasi politik nasional yang semakin tidak menentu pasca kenaikan harga BBM, kita kembali diuji dengan semakin represifnya jalan demokrasi dibeberapa wilayah konflik di Indonesia. Oct 29, 2005, 14:23 |
|
