|
|||||||
 |
 |
Update Terakhir: Feb 2nd, 2006 - 12:17:14
|
 Penegakan Hukum Penegakan Hukum Pemeriksaan Tersangka Bintang Kejora Dihentikan SENTANI-Pemeriksaan terhadap tersangka kasus pengibaran Bendera Bintang Kejora di Kantor Distrik Sentani, Yakob Ambo Mamori (25), untuk sementara dihentikan. Penghentian ini terpaksa dilakukan karena masih menunggu surat keterangan dari Rumah Sakit Jiwa yang akan menyatakan bhaw tersangka itu mengalami gangguan jiwa atau tidak. Feb 2, 2006, 12:15 Penegakan Hukum 8 Tersangka 'Kasus Timika' Diminta Dihadirkan JAYAPURA-Sesuai yang diagendakan sebelumnya, akhirnya sidang praperadilan Polda Papua oleh para tersangka kasus Timika, mulai digelar di PN Jayapura Senin kemarin. Jan 24, 2006, 06:55 Penegakan Hukum MAHASISWA PAPUA SULAWESI UTARA SERUKAN BEBASKAN 8 TAHANAN DI MABEL POLRI JAKARTA Manado WPNews - Tepat tanggal 18 Januari 2005, Masa mulai kumpul Jam 8 di depan Bank BNI Kampus Unsrat sampai jam 10 siang, Masa kumpul secara kolektif datang dari tempat pemukiman bersama ( Asrama/Wisma) dan Kost sekitarnya, bahkan ada yang datang dari Tondano kurang lebih sekitar 30 an Mahasiswa Papua. Jan 21, 2006, 01:39 Penegakan Hukum Mahasiswa Papua Minta Antonius Wamang cs Dibebaskan Jakarta - Sekitar 40 orang dari Front Aksi Mahasiswa Papua (FAMP) berunjuk rasa menuntut Mabes Polri membebaskan 8 tersangka penembakan dua warga AS di Timika tahun 2002 lalu. Aksi digelar di depan Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta, Selasa (17/1/2006). Jan 21, 2006, 01:37 Penegakan Hukum Filep Karma and Yusak Pakage - Indonesia "With all the repression that I get in here, my spirit to fight for democracy and human rights are still burning. I hope that Amnesty International can spread this spirit throughout the world." Former Indonesian prisoner of conscience, Ignatius Mahendra Kusuma Wardhana, writing from prison. Released on 17 August 2005, Mahendra is now supporting our campaign for Filep and Yusak [ Visit Website ] Dec 14, 2005, 00:11 Penegakan Hukum LP Bantah Terlibat Pengibaran Bintang Kejora JAYAPURA-Lembaga Pemasyarakatan (LP) Abepura, membantah keterlibatannya dalam pengibaran bendera bintang kejora di atap LP Abepura oleh Filep Karma pada 1 Desember lalu. Dec 3, 2005, 10:04 Penegakan Hukum Clark should advocate for West Papua at Forum The Indonesia Human Rights Committee has sent an urgent fax to newly elected Prime Minister Rt Hon Helen Clark urging her to ensure that West Papua is highlighted at this year’s Pacific Islands Forum. [ Visit Website ] Oct 21, 2005, 21:41 Penegakan Hukum Debate in House of Lords (UK) Wednesday 19 October 2005 The Parliamentary Under-Secretary of State, Foreign and Commonwealth Office (Lord Triesman): My Lords, we are concerned about reports of human rights abuses in Papua, and we raise those regularly with the government of Indonesia. We also encourage the Indonesian Government to engage in dialogue with Papuan representatives and to proceed with full implementation of the special autonomy legislation. [ Visit Website ] Oct 21, 2005, 02:34 Penegakan Hukum Terkait Vonis Bebas Kasus 'Abepura Berdarah'23 Organisasi Sipil 'Ngancam' Demo ke DPRP JAYAPURA-Putusan bebas Brigjen. Pol. Drs Jonny Wainal Usman dan Kombes Pol Drs Daud Sihombing atas dakwaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat Abepura oleh Hakim Ham Ad Hoc pada tanggal 8 dan 9 September 2005 di pengadilan HAM (permanent) di Makassar, nampaknya belum diterima baik oleh korban dan sejumlah komponen masyarakat lainnya di Papua. Sep 20, 2005, 07:34 Penegakan Hukum Members of Congress Urge President Yudhoyono of Indonesia to Open up Access to West Papua; Ongoing Human Rights Abuses Condemned FOR IMMEDIATE RELEASE September 16, 2005-Members of the U.S. House of Representatives today called on Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyono to rescind policies that restrict international access to West Papua. [ Visit Website ] Sep 18, 2005, 07:50 Penegakan Hukum U.S. lawmakers chide Indonesia on West Papua WASHINGTON (Reuters): Thirty-five members of the U.S. Congress have called on Indonesia to lift travel restrictions to West Papua and halt the military buildup in the province where a rebellion has simmered for decades. [ Visit Website ] Sep 18, 2005, 07:47 Penegakan Hukum Vonis Bebas, Bukti Pemahaman HAM Rendah Jakarta, Kompas - Putusan bebas dari Pengadilan Hak Asasi Manusia Makassar terhadap dua terdakwa kasus pelanggaran HAM Abepura, Brigjen (Pol) Johny Wainal Usman dan Kombes Daud Sihombing, terus mendapat sorotan. Putusan itu merupakan bukti masih rendahnya pemahaman soal HAM di kalangan hakim maupun jaksa. Sep 14, 2005, 01:58 Penegakan Hukum Terdakwa Kasus HAM Abepura Divonis Bebas Johny Wainal Usman 09/9/2005 01:52 — Terdakwa Brigjen Pol. Johny Wainal Usman divonis bebas karena tak terbukti melanggar HAM pada saat kerusuhan di Abepura, Papua, lima tahun silam. Mahasiswa menilai putusan pengadilan tidak adil. Sep 9, 2005, 04:06 Penegakan Hukum PRESIDEN SBY DIDESAK TUNTASKAN KASUS KEMATIAN MUNIR Makassar--RRI-Online, Sejumlah aktivis HAM di Makassar yang tergabung dalam Solidaritas Masyarakat Sulsel untuk Kasus Munir mendesak Presiden SBY untuk segera menuntaskan kasus kematian Munir yang hingga saat ini belum berhasil diungkap yang telah memasuki satu tahun. Sep 8, 2005, 06:27 Penegakan Hukum Sejumlah Tokoh Deklarasikan Forum Papua Jakarta - Masalah Papua juga menyentuh hati sejumlah tokoh nasional. Para tokoh pun berinisiatif mendeklarasikan Forum Papua, agar tidak mengulangi proses penanganan Aceh yang dianggap gagal. Sep 7, 2005, 06:48 |
|
