|
|||||||
 |
 |
Update Terakhir: Mar 8th, 2006 - 22:29:48
|
 Pemekaran Pemekaran Pro-Kontra Irjabar: MRP Menyimpang dari Komitmen JAKARTA - Majelis Rakyat Papua (MRP) menggelar konsultasi publik di kabupaten/kota di provinsi Irian Jaya Barat (Irjabar). Sesuai pernyataan anggota MRP, ada kecenderungan masyarakat Irjabar menolak keberadaan provinsi itu. Hal itu menyebabkan kelompok tertentu di Irjabar melakukan perlawanan dengan cara melakukan klarifikasi langsung kepada masyarakat. Mar 8, 2006, 22:16 Pemekaran Penyelesaian Politik Papua Harus Sesuai UU Otsus JAYAPURA - Pemerintah pusat dinilai nekat dalam membuat kebijakan pemekaran dan pemilihan kepala daerah (pilkada) di Irian Jaya Barat (Irjabar). Kebijakan itu disebutkan tidak sesuai dengan komitmen awal dalam penyelesaian politik di Papua, yang harus diselesaikan melalui UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Mar 8, 2006, 20:43 Pemekaran Empat Kabupaten Tetap Tolak Pilkada Irjabar SORONG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sorong, Papua, mengutus tiga anggotanya bertemu dengan Pemerintah Provinsi Papua, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua (DPRP), dan Majelis Rakyat Papua (MRP) untuk menyampaikan aspirasi tetap menolak pemilihan kepala daerah (Pilkada) Irian Jaya Barat (Irjabar). Mar 7, 2006, 19:34 Pemekaran MRP Sesalkan Jakarta Dorong Pilkada Irjabar Jayapura, Majelis Rakyat Papua (MRP) menyesalkan sikap pemerintah pusat yang dengan gigih mendorong pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung di Irian Jaya Barat (Irjabar) 11 Maret mendatang, dengan mengabaikan rekomendasi MRP belum lama ini. Mar 7, 2006, 12:59 Pemekaran Pilkada Irjabar Digelar 11 Maret JAKARTA - Ketua DPRD Irian Jaya Barat (Irjabar), Jimmy Demianus Ijie memastikan, pemilihan kepala daerah (pilkada) di Irjabar digelar 11 Maret 2006, setelah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri, Moh Ma'ruf. Itu pun untuk menghormat Provinsi Papua yang menyelenggarakan pilkada pada 10 Maret. Padahal, Irjabar sendiri sudah siap menyelenggarakan pilkada juga pada 10 Maret. Mar 4, 2006, 05:26 Pemekaran Sabam Sirait: Selesaikan Irjabar dalam Koridor UU Otsus JAKARTA - Pemerintah Pusat harus menyelesaikan masalah konflik antara Irian Jaya Barat (Irjabar) dan Papua dalam koridor UU No 21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Otsus). Langkah ini akan diterima semua orang Papua karena UU Otsus merupakan langkah terbaik untuk menyelesaikan masalah di sana secara menyeluruh dan bermartabat. Feb 24, 2006, 22:45 Pemekaran IJB Resmi Minta Fatwa MANOKWARI-Belum adanya sikap tegas dari Pemerintah RI mengenai payung hukum Provinsi Irian Jaya Barat (IJB) serta pelaksanaan Pilkada Gubernur-Wakil Gubernur yang sebelumnya dijadwalkan 20 Februari, tak membuat jajaran pemerintah, Gubernur dan DPRD IJB patah semangat. Feb 21, 2006, 23:44 Pemekaran Pilkada IJB Jalan Terus Manokwari, Ketua DPRD Irjabar Jimmy Demianus Itjie menyayangkan sikap pemerintah pusat yang kembali membuat keberadaan status hukum Irjabar kian tidak menentu. Padahal, pemerintah telah berjanji untuk menyelesaikan secara final persoalan Papua secara menyeluruh dengan menerbitkan sebuah aturan perundangan yang menetapkan status hukum Irjabar. Feb 21, 2006, 23:22 Pemekaran IJB Gagal Diputuskan Jakarta, Pertemuan antara Pemerintah Pusat dengan dengan Pemerintah Provinsi Papua, gagal memutuskan nasib Provinsi Irian Jaya Barat (IJB). Pemerintah pusat masih mempelajari rekomendasi dari Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dalam penyelesaian pemekaran wilayah Papua itu. Feb 21, 2006, 23:18 Pemekaran IJB Gagal Diputuskan, Karena Ada Sejumlah Item Rekomendasi MRP yang Krusial JAKARTA-Pertemuan antara Pemerintah Pusat dengan dengan Pemerintah Provinsi Papua, gagal memutuskan nasib Provinsi Irian Jaya Barat (IJB). Pemerintah pusat masih mempelajari rekomendasi dari Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dalam penyelesaian pemekaran wilayah Papua itu. Feb 21, 2006, 07:22 Pemekaran IJB Diminta Dikembalikan ke UU Otsus, Jika Dipaksakan, DPRP Ancam Kembalikan Otsus ke Pemerintah Pusat JAYAPURA-Setelah melalui Paripurna Istimewa, akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) mensetujui rekomendasi MRP (Majelis Rakyat Papua) soal Provinsi IJB. Pada intinya, DPRP sependapat bahwa Pemekaran Provinsi Papua harus dikembalikan ke UU Republik Indonesia No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Feb 19, 2006, 00:22 Pemekaran IJB Diminta Dikembalikan ke UU Otsus : Jika Dipaksakan, DPRP Ancam Kembalikan Otsus ke Pemerintah Pusat JAYAPURA-Setelah melalui Paripurna Istimewa, akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) mensetujui rekomendasi MRP (Majelis Rakyat Papua) soal Provinsi IJB. Pada intinya, DPRP sependapat bahwa Pemekaran Provinsi Papua harus dikembalikan ke UU Republik Indonesia No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Feb 18, 2006, 14:32 Pemekaran MRP Perlu Fasilitasi Rekonsiliasi Papua Soal Irjabar JAKARTA - Majelis Rakyat Papua (MRP), sebagai lembaga representasi kultural dan sosial orang asli Papua, seusai UU No 21/ 2001, perlu memfasilitasi terselenggaranya rekonsiliasi rakyat Papua untuk menyelesaikan Irian Jaya Barat (Irjabar). Pemerintah pusat sebaiknya tidak mengambil peran utama, tetapi sebagai kontributor saja. Hal itu dikemukakan anggota Pokja Papua, Frans Maniagasi di Jakarta, Jumat (10/2). Feb 13, 2006, 05:12 Pemekaran Agus Alua: MRP Dilematis,Ibarat Keluar dari Mulut Harimau, Masuk ke Mulut Singa JAYAPURA-Ketua MRP (Majelis Rakyat Papua), Agus Alua, mengatakan bahwa saat ini lembaga yang ia pimpin, dalam posisi yang sangat dilematis dalam menghadapi permasalahan yang saat ini terjadi di Papua ini, khususnya soal Provinsi Irian Jaya Barat (IJB) Feb 13, 2006, 04:15 Pemekaran AKSA MAHMUD MEDIATOR KONFLIK IRJABAR-PAPUA Sorong (ANTARA News) - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Aksa Mahfud ditetapkan sebagai mediator untuk menengahi "konflik" antara Provinsi Papua dengan Provinsi Irian Jaya Barat. Feb 11, 2006, 03:03 |
|
