Update Terakhir: Aug 24th, 2005 - 05:36:53
SPM Berandah 
Papua Merdeka
Perang Terorisme
Eko Terorisme
Politik Indonesia
Editorial & Opini
Fokus Isu
Isu Kesehatan
Isu Perempuan
Isu Kesukuan
Hukum Adat
Tanah Adat
Kesenian
Isu Terkait
Duka/ Belasungkawa
Isu Umum
Isu Melanesia
Isu Keagamaan
Publikasi


WPNews Versi Iinggris
Kabar VFWPA, Port Vila
Kirim Artikel Lewat Email
Baca Article di-Email
Kabar WPPRO Port Vila

Pilih/ Lihat Polling
Daftar/Lihat Buku Tamu


Alamat Surat:
euroPress Desk
c/o 54 Evora Park, Howth, Dublin,
Rep. of Ireland
     
Hukum Adat

Hukum Adat
Peradilan Adat Jangan Berbenturan Hukum Nasional
JAYAPURA- Sesuai UU No.21 Tahun 2001 tentang Orsus bagi Provinsi Papua telah mengamanatkan adanya 2 sistem peradilan, selain kekuasaan kehakiman juga adanya peradilan adat dalam masyarakat hukum adat tertentu. Hanya saja, pada kenyataannya kondisi itu sangat rentan terjadi salah persepsi, khusunya mengenai nilai-nilai hukum positif dan nilai hukum adat yang ada. Oleh karena itu, keduanya harus berjalan secara sinergis dan tidak berbenturan dengan hukum nasional.
Aug 24, 2005, 05:25

Hukum Adat
Kearifan Lokal Papua yang Terabaikan
Jayapura, Papua memiliki keragaman keunikan khas daerah, seperti noken, saly, honay, koteka, ukiran, dan sebagainya. Meski kemajuan pembangunan dan informasi telah menempatkan keunikan-keunikan itu sebagai sesuatu ketertinggalan, tetapi memberi makna sebagai kearifan budaya dan tradisi lokal. Runyamnya, keunikan tersebut tidak mendapat perhatian dari pemerintah daerah setempat.
May 6, 2005, 04:19

Hukum Adat
Persoalan Dimasyarakat Sering Diselesaikan Secara Adat
Jayapura, Gubernur Papua JP Solossa pada pelantikan Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Papua di Jayapura, Senin (18/4), menyatakan, kondisi geografis di Papua sangat sulit dijangkau sehingga sebagian besar masyarakat pedalaman Papua tidak pernah mendapat penyuluhan dan pembinaan hukum yang berlaku di negara kesatuan RI.
Apr 18, 2005, 00:35

Hukum Adat
KOTEKA DAN DINAMIKANYA
PADA mulanya, tari-tarian dipersembahkan sebagai bagian dari ritual. Bahkan dalam masa berkabung pun suku Lani di Pegunungan Tengah Kabupaten Jaya Wijaya , Kabupaten Puncak Jaya, Papua Barat bersatu dalam tarian-tarian rancak dan khidmat.
Feb 15, 2005, 15:25

Hukum Adat
DAP Deadline Otsus 15 Agustus: Sidang Adat III Papua Keluarkan 12 Butir Pernyataan Umum
MANOKWARI-Meski pelaksanaan Otsus (Otonomi Khusus) bagi Provinsi Papua sudah berjalan selama 3 tahun, namun tampaknya masih terus menemui tantangan.
Feb 5, 2005, 01:55



     
     
Latest Headlines
Papua Merdeka
LAPORKAN HASIL KONGRES NASIONAL I TPN-PB CREW SPMNews DIPECAT
SANGKUR YIKWA BUKAN ANGGOTA TPN/OPM
Polisi Usut Perusakan Monumen Mandala
Press Release Front Pepera PB : Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan James Bob Moffet Segera Tutup PT Freeport Indonesia!
PERNYATAAN SIKAP TUJUH SUKU DI PEGUNUNGAN TENGAH PAPUA
Perang Terorisme
Senator AS Pertanyakan Keamanan Warga Papua
Terdakwa Kasus Wagete Dituntut 5 Bulan Penjara
Demo FRPAM ke DPRP Nyaris Ricuh
KUTUKAN KP- AMP ATAS INSIDEN FREEPORT DI TIMIKA PAPUA BARAT
Ruben Edoway Bantah Pernyataan GT Situmorang
Eko Terorisme
Desak, Renegosiasi Kontrak Kerja Freeport
AKSI TUJUH ELEMEN PERGERAKAN MHS DAN PRODEM TUNTUT TOLAK TDL DAN TUTUP FREEPORT
PERNYATAAN SIKAP TUJUH SUKU DI PEGUNUNGAN TENGAH PAPUA
MRP Turunkan Tim untuk Temui Tujuh Suku
SERUAN AKSI DI TIMIKA PAPUA BARAT
Politik Indonesia
Pro-Kontra Irjabar: MRP Menyimpang dari Komitmen
Penyelesaian Politik Papua Harus Sesuai UU Otsus
Empat Kabupaten Tetap Tolak Pilkada Irjabar
Menhan: Masalah Papua Persoalan Multidimensional
MRP Sesalkan Jakarta Dorong Pilkada Irjabar
Editorial & Opini
KAPAN PAPUA MERDEKA?
PAPUA DIANTARA KONFLIK KEPENTINGAN DAN GENOCIDE
PT Freeport-Rio Tinto: Lambang Kejahatan Kemanusiaan atas Papua Barat
PESAN BURUK DARI PAPUA
SURAT DARI OPM MALMO KEPADA JHON IBO DI TANAH PAPUA BARAT
Fokus Isu
ALLAH PAPUA BUKAN BERAGAMA TETAPI KOMUNIS
Green Piece: Di Papua tak Perlu Ada HPH
Islam, Otonomi dan Papua Merdeka
RUU PA Dinilai Bahayakan NKRI
Gus Dur: Negara Kita Sudah Jadi Tertawaan Orang
Publikasi
TERJEMAHAN SINGKAT BUKU P. J DROOGLEVER
BUKU BARU: BERBURU KEADILAN DI PAPUA
Laporan Khusus: Luka Setelah Pepera
Buku Drogleever Sebatas Kebutuhan Akademis ?
Temuan Prof Drooglever: Pepera 1969, Satu ”Manipulasi Sejarah”


Content Management System

   2003-2005 watchPAPUA. All rights reserved. WPNews Group of the Diary of Online Papua Mouthpiece
Powered by Powweb