|
|||||||
 |
 |
Update Terakhir: Mar 7th, 2006 - 13:19:27
|
 Isu Kesukuan Tanah Adat Green Piece: Di Papua tak Perlu Ada HPH Jayapura, Green Peace menemukan kian tingginya kecenderungan degradasi hutan di Provinsi Papua. Hal ini dikhawatirkan berdampak negatif pada manusia dan lingkungan fisik lainnya. Mar 7, 2006, 13:17 Kesenian Feathers ruffled as instruments drummed out TRADITIONAL magic and modern quarantine rules caused a cross-culture clash this week. The problem started when Queensland airport officials intercepted a consignment of musical instruments and costumes from West Papua destined for a NSW arts festival. [ Visit Website ] Oct 2, 2005, 10:24 Tanah Adat Ondoafi Wutung Dukung Pelayanan Lintas Batas Dengan Menyerahkan Tanahnya Kepada Imigrasi Jayapura JAYAPURA-Dalam rangka mendukung pelayanan lintas batas di Perbatasan Skouw, Ondoafi Wutung secara sukarela menyerahkan sebidang tanah kepada pihak Keimigrasian Jayapura. Kesepakatan penyerahan tanah adat dari Ondoafi Wutung, Stanlys Tanfa itu dilakukan di ruang pertemuan Kantor Perbatasan di Skouw, Sabtu pekan kemarin. Sep 5, 2005, 04:35 Hukum Adat Peradilan Adat Jangan Berbenturan Hukum Nasional JAYAPURA- Sesuai UU No.21 Tahun 2001 tentang Orsus bagi Provinsi Papua telah mengamanatkan adanya 2 sistem peradilan, selain kekuasaan kehakiman juga adanya peradilan adat dalam masyarakat hukum adat tertentu. Hanya saja, pada kenyataannya kondisi itu sangat rentan terjadi salah persepsi, khusunya mengenai nilai-nilai hukum positif dan nilai hukum adat yang ada. Oleh karena itu, keduanya harus berjalan secara sinergis dan tidak berbenturan dengan hukum nasional. Aug 24, 2005, 05:25 Isu Kesukuan Masyarakat Pedalaman Papua Bentuk Polisi Adat TEMPO Interaktif, Jayapura:Kepala Polda Papua, Irjen Pol Doddy Sumantyawan H.S. mengakui telah ada pengerahan massa dari masyarakat pedalaman Jayapura, seperti di wilayah Bonggo, Nimbokrang, dan Kemtuk Gresik. Aug 6, 2005, 13:02 Isu Kesukuan Bangunan Papua Wajib Berornamen Tradisional Jayapura, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2004 yang dikeluarkan Pemerintah Kota Jayapura, Papua, tentang wajib menggunakan ornamen dan bangunan khas Papua di dalam Kota Jayapura akan direalisasi. Jul 24, 2005, 19:41 Isu Kesukuan PERNYATAAN SIKAP DARI HASIL RAKERNAS AMPTPI DI JAKARTA Perkenankanlah Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua Se-Indonesia (AMPTPI1) pada kesempatan ini menyampaikan hasil keputusan Rapat Kerja Nasional Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua Se-Indonesia yang berlangsung selama tanggal, 25-30 April 2005, dimana membahas AD/ART dan Program Kerja. May 6, 2005, 16:27 Isu Kesukuan Calon Kepala Daerah Harus Buat Kontrak Sosial dengan Dewan Adat Papua JAYAPURA - Warga Papua diimbau memberikan pilihannya kepada figur kepala daerah yang memiliki komitmen membangun wilayah tersebut bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. May 6, 2005, 04:33 Hukum Adat Kearifan Lokal Papua yang Terabaikan Jayapura, Papua memiliki keragaman keunikan khas daerah, seperti noken, saly, honay, koteka, ukiran, dan sebagainya. Meski kemajuan pembangunan dan informasi telah menempatkan keunikan-keunikan itu sebagai sesuatu ketertinggalan, tetapi memberi makna sebagai kearifan budaya dan tradisi lokal. Runyamnya, keunikan tersebut tidak mendapat perhatian dari pemerintah daerah setempat. May 6, 2005, 04:19 Isu Kesukuan Disusun, Perda tentang Buah Merah dari Jayawijaya Jayapura, Kompas - Mengantisipasi pengambilan buah merah dalam jumlah besar di Kabupaten Jayawijaya, pemerintah daerah setempat kini sedang menyusun rancangan peraturan daerah mengenai larangan pengambilan buah merah secara tidak bertanggung jawab. Apr 13, 2005, 16:21 Isu Kesukuan Masyarakat Adat Prihatin pada Tim Terpadu Jayapura, Kompas - Masyarakat adat Papua prihatin atas tindakan Tim Terpadu Operasi Hutan Lestari II yang menempatkan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Marten Kayoi dan Kadishut Irian Jaya Barat Marten Luther Rumadas sebagai tersangka dalam kasus penebangan liar (illegal logging). Kedua orang tersebut merupakan wakil resmi pemerintah pusat di daerah, yang menjalankan tugas sesuai aturan untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat. Mar 10, 2005, 10:33 Isu Kesukuan Buah Merah yang Semakin Populer Wamena, Buah merah yang selama ini menjadi makanan pengganti umbi-umbian bagi warga di pedalaman Papua, kini memiliki nilai ekonomis yang tinggi karena banyak dicari. Dec 28, 2005, 04:03 Isu Kesukuan Peladang TN Gunung Leuser Segera Pindah Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah mengatakan, pemerintah akan segera memindahkan masyarakat yang berladang di sekitar kawasan Taman Nasional Gunung Leuser. May 2, 2005, 02:42 Hukum Adat Persoalan Dimasyarakat Sering Diselesaikan Secara Adat Jayapura, Gubernur Papua JP Solossa pada pelantikan Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Papua di Jayapura, Senin (18/4), menyatakan, kondisi geografis di Papua sangat sulit dijangkau sehingga sebagian besar masyarakat pedalaman Papua tidak pernah mendapat penyuluhan dan pembinaan hukum yang berlaku di negara kesatuan RI. Apr 18, 2005, 00:35 Isu Kesukuan Simson Fanderamos Yikwa, Terpilih sebagai Kepala Suku Masyarakat Koteka Pegungungan Tengah di Port Numbay Sejak bergulirnya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi khusus bagi Daerah Papua hingga sekarang, masyarakat pegunungan tengah di Jayapura menilai belum nampak sama sekali hasil-hasil dari kekhususan yang di maksud. Mar 3, 2005, 05:13 |
|
