Hubungan LN
Pengakuan Belanda Dukung Keutuhan dan Integrasi RI
By SP Daily
Aug 18, 2005, 14:05

JAKARTA - Pengakuan Pemerintah Kerajaan Belanda atas Proklamasi Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945 merupakan bukti dukungan bagi keutuhan wilayah dan integrasi politik Indonesia. Pengakuan tersebut perlu ditindaklanjuti dengan kompensasi moral dan peningkatan hubungan kerja sama dalam berbagai bidang.

Menurut pengamat politik internasional Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Bantarto Bandoro, memang legalitas pengakuan dan hubungan kedua negara sebenarnya sudah berjalan seiring dengan dibukanya hubungan diplomatik selama ini.

Namun, lanjutnya, pengakuan Belanda tersebut secara moral dan politik sangat berarti dan diberikan dalam momen yang tepat untuk mendukung keutuhan wilayah dan integrasi politik Indonesia. Hal itu juga merupakan sebuah dorongan kepada Indonesia agar segera menyelesaikan semua persoalan separatisme.

"Ini merupakan dukungan pada kita agar Indonesia ini tetap satu negara utuh dan mencegah disintegrasi bangsa. Pengakuan itu sangat tepat jika dikaitkan secara khusus dengan Papua. Kompensasi pengakuan ini adalah bagaimana meningkatkan kerja sama dan kesetaraan harga diri antarsesama negara di masa mendatang," kata editor The Indonesian Quarterly, jurnal politik, ekonomi dan masalah internasional CSIS, Kamis (18/8).

Dia menambahkan bahwa peningkatan hubungan Indonesia-Belanda tersebut juga merupakan pintu masuk agar Indonesia semakin mengambil tempat dalam hubungan dengan Uni Eropa.

Seperti diketahui, setelah berpuluh tahun mengingkari Proklamasi Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945, Pemerintah Belanda akhirnya mengakui fakta sejarah tersebut yang disampaikan Menteri Luar Negeri (Menlu) Belanda Bernard Bot, Selasa (16/8) malam, menjelang 60 tahun peringatan Proklamasi Kemerdekaan RI.

Dalam kesempatan itu, Belanda juga secara resmi meminta maaf kepada Indonesia atas penjajahan dan aksi militer yang telah dilakukan di masa lalu terutama setelah 17 Agustus 1945, yang menyebabkan jatuhnya korban dalam jumlah sangat besar di pihak bangsa Indonesia.

Kehadiran Menlu Bot itu baru pertama kali terjadi pejabat tinggi Belanda menghadiri peringatan kemerdekaan RI pada 17 Agustus. Sebelum ini Belanda selalu menganggap kemerdekaan Indonesia terjadi saat penyerahan kedaulatan oleh Belanda pada 27 Desember 1949.

Bot yang dilahirkan di Jakarta pada 21 November 1937 itu menambahkan, pengerahan militer Belanda secara besar-besaran tahun 1947 jelas merupakan kesalahan sejarah Belanda. Meskipun kenangan pahit tidak pernah akan hilang, hal itu hendaknya tidak menghalangi upaya rekonsiliasi yang jujur.

"Atas nama Pemerintah Belanda, saya menyampaikan penyesalan mendalam untuk seluruh penderitaan pada masa itu," ungkapnya.


Kompensasi

Kendati meminta maaf, Belanda menyatakan bahwa pihaknya tidak memberikan kompensasi apapun secara legal kepada Indonesia atas penjajahan yang telah menyebabkan jumlah korban yang sangat besar dari rakyat Indonesia.

"Tidak ada kompensasi. Kami selama bertahun-tahun ikut membantu pembangunan Indonesia, kami masih tetap berkomitmen untuk melanjutkan bantuan itu," kata Bot.

Bot mengatakan ia menghadiri upacara memperingati Proklamasi Kemerdekaan Indonesia itu atas undangan Menlu Hassan Wirajuda dan ia menyatakan penghargaannya bisa menghadiri hari bersejarah bagi bangsa Indonesia itu.

"Kami mengucapkan selamat atas hari kemerdekaan Indonesia yang merupakan sebuah peristiwa yang spesial pada peringatan ke-60 tahun," katanya.

Secara terpisah, Menteri Luar Negeri RI Hassan Wirajuda menyambut gembira pengakuan Belanda atas kemerdekaan Indonesia. Hal tersebut justru semakin mendorong pengembangan dan peningkatan hubungan bilateral. "Kami menerima dan menyambut baik pernyataan tulus Menlu Bot," ungkap Hassan.(H-12)



© Copyright 2003-2005 by WatchPAPUA