Kebijakan Penjajah
RI Bisa Masuk dalam Zona Ketidakstabilan
By Kompas
Aug 29, 2005, 05:57

Bandung, Kompas - Ribuan orang dari berbagai lapisan masyarakat, organisasi kepemudaan, dan simpatisan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan se-Kota Bandung turun ke jalan menggelar apel dan pawai dalam rangka HUT Ke-60 Kemerdekaan RI.

Dalam acara yang diprakarsai Dewan Pimpinan Daerah PDI-P Jawa Barat itu massa menyatakan keprihatinan dan kegelisahan mereka atas ancaman disintegrasi bangsa terkait dengan penyelesaian kasus di Nanggroe Aceh Darussalam dan belum tertanganinya masalah Papua.

Didorong sikap keprihatinan tersebut, ribuan orang yang berkumpul di Jalan Pelajar Pejuang Nomor 1 Bandung menyatakan deklarasi kesetiaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Deklarasi tersebut dibacakan pada sekitar pukul 08.00.

Dalam orasinya, massa mengkritisi adanya nota kesepahaman (MOU) RI-Gerakan Aceh Merdeka yang ditandatangani di Helsinki, Finlandia, 15 Agustus lalu.

Ketidakstabilan

Pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Soegeng Sarjadi Syndicated Sukardi Rinakit kepada Kompas, Minggu (28/8), mengatakan kondisi politik kontemporer cukup merisaukan. Dalam satu semester ke depan Indonesia akan memasuki zona ketidakstabilan masyarakat.

Aksi turun ke jalan di Bandung dan kontroversi soal MOU akibat dari sebuah proses politik yang tertutup telah menimbulkan keterkejutan masyarakat dan kekecewaan elemen bangsa. Keadaan ini bisa makin buruk jika pelemahan rupiah terhadap dollar AS terus terjadi dan isu kenaikan harga BBM terus membayangi masyarakat.

”Harus diakui ada kelompok militer yang kecewa, kelompok nasionalis yang kecewa dengan MOU itu,” ujar Sukardi seraya menambahkan, pada sisi lain, akibat terus merosotnya nilai rupiah terhadap dollar AS dan naiknya harga BBM telah mengecewakan kelompok masyarakat kecil dan kelompok pengusaha. ”Bergabungnya kelompok kelas menengah dengan masa periferal bisa mengkhawatirkan,” katanya.

Ambil langkah

Dalam situasi seperti ini Sukardi menyarankan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono cepat mengambil tindakan memperbaiki keadaan. ”Reshuffle kabinet bisa mendinginkan suhu politik,” katanya. Sukardi melihat melemahnya rupiah terhadap dollar AS cermin ketidakpercayaan pasar terhadap kinerja tim ekonomi. ”Perombakan kabinet dengan orang yang kredibel mungkin akan membangkitkan optimisme,” katanya.

Sebagaimana dikutip Antara, Guru Besar Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM), Riswanda Imawan, mengatakan, Presiden Yudhoyono harus merombak kabinetnya, terutama tim ekonomi pemerintah, untuk menyelamatkan keterpurukan Indonesia.

Riswandha mengibaratkan pemerintah sekarang ini seperti perahu pinisi yang tidak memperoleh angin. Mau maju sulit, mundur pun akan hancur. Apabila hanya diam, akan terombang-ambing di lautan luas.

Namun, mantan Rektor UGM Ichlasul Amal tidak setuju. Merombak kabinet bukan pekerjaan mudah. ”Apabila dapat menemukan pengganti, juga belum tentu mampu menyelesaikan masalah,” katanya. (d10/bdm)


© Copyright 2003-2005 by WatchPAPUA