Sejarah Papua Barat
Dua Politisi Belanda Beda Pendapat Soal Sejarah Papua
By http://www2.rnw.nl/rnw/id
Nov 18, 2005, 13:44

Sebastiaan Gottlieb, 16 November 2005

Di Negeri Belanda, laporan Profesor Pieter Drooglever tentang Pepera di Papua tahun 1969 menyebabkan ketegangan politik antara Menteri Luar Negeri Ben Bot dengan pendahulunya, Jozias van Aartsen yang sekarang memimpin partai konservatif VVD. Menlu Bot menolak menerima laporan Profesor Drooglever, karena menurutnya laporan itu tidak ditugasksan oleh pemerintah tapi oleh parlemen Belanda de Tweede Kamer. Jozias van Aartsen membantahnya dan memandang penelitian itu sebagai penugasan pemerintah.

Ben Bot (kiri) dan Van Aartsen (kanan)

Bukan inisiatif pribadi

Ketika menjabat Menteri Luar Negeri pada tahun 2000, Jozias van Aartsen menugaskan Institut Sejarah Belanda ING untuk meneliti kejadian persisnya bagaimana Negeri Belanda pada tahun 1962 sampai setuju menyerahkan Papua kepada Indonesia. Keputusan penugasan itu diambil berdasarkan mosi Eimert van Middelkoop, dari fraksi partai kristen kecil GPV, sehingga menurut Van Aartsen itu bukan inisiatif pribadinya.

Penelitian Profesor Drooglever menyimpulkan bahwa Negeri Belanda tidak berbuat banyak dalam menolong orang Papua. Di bawah tekanan Amerika Serikat, Belanda pada tahun 1962 akhirnya setuju menyerahkan Papua yang waktu itu disebut Irian Barat kepada Indonesia. Syaratnya adalah, orang Papua harus menyatakan apakah mereka memang bersedia untuk masuk NKRI. Menurut Drooglever, Pepera yang diadakan tahun 1969 adalah sandiwara belaka. Indonesia memanipulasi dan menindas rakyat Papua sehingga referendum itu secara unanim menghasilkan dukungan bagi kekuasaan Indonesia di Papua.

Inti perbedaan pendapat

Baik Menteri Luar Negeri Bernard Bot maupun pendahulunya Jozias van Aartsen setuju bahwa penelitian sejarah ini tidak akan membawa dampak politik. Keduanya tidak melihat alasan untuk mengubah kebijakan pemerintah Belanda terhadap Papua dan integritas wilayah Indonesia. Yang jelas, perbedaan pendapat antara Bot dengan Van Aartsen hanya berkisar pada pertanyaan apakah penelitian itu atas penugasan pemerintah Belanda atau tidak. Bot menyangkal pemerintah Belanda mengeluarkan penugasan itu, karena itu ia tidak bersedia menerima hasil akhirnya. Terutama juga karena ia tidak ingin mengorbankan hubungan Belanda dengan Indonesia. Sehari sebelumnya Ben Bot sudah mengeluarkan kertas kerja tentang kehendaknya untuk memperlebar hubungan bilateral Jakarta dengan Den Haag.

Bot patut disalahkan

Eimert van Middelkoop anggota partai protestan kecil GPV yang sekarang bernama Christen Unie menyebut Bot patut disalahkan karena tidak hadir pada peluncuran buku rofesor Drooglever. "Menlu Bot seharusnya bisa menggunakan kesempatan untuk melanjutkan karya ayahnya," demikian van Middelkoop. Maklum ayah Menlu Bot pernah menjadi pegawai negeri Belanda di Hindia Belanda dan pada tahun 1959 sampai 1963 juga pernah menjabat Menteri Muda urusan Papua.

Diam saja

Parlemen Belanda, de Tweede Kamer, juga tidak ingin berbuat apa-apa dengan laporan Profesor Drooglever. Parlemen Belanda tidak ingin mengutik-utik integritas teritorial Indonesia. De Tweede Kamer berpendapat Indonesia harus melanjutkan rencana pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. Walaupun semua pihak setuju bahwa laporan itu tidak layak mendapat langkah politik, beberapa kalangan di Papua justru mendesakkan kemerdekaan wilayahnya. Menlu Bernard Bot kembali bergegas untuk menyatakan bahwa Negeri Belanda tidak akan mendukung kehendak semacam ini. Oleh karena itu bisa disimpulkan bahwa laporan Profesor Drooglever tidak lebih dari lampiran kesekian kalinya dalam sejarah kolonial Belanda, tanpa ada tindak lanjutnya, apalagi upaya memperbaiki perlakuan tak terpuji Belanda terhadap rakyat Papua.



© Copyright 2003-2005 by WatchPAPUA