Kisah Perjuangan
Ancaman Mogok Sipil Nasional Front Pepera PB Diseminarkan
By SKH Cepos, Selasa, 29 Nov 2005
Nov 29, 2005, 10:10

JAYAPURA-Rencana aksi mogok sipil nasional yang akan digelar oleh masyarakat Papua yang tergabung dalam Front Persatuan Perjuangan Rakyat Papua Barat (Front Pepera PB) pada tahun 2006, ditindaklanjuti dalam seminar sehari di Anjungan Kabupaten Merauke, Kompleks Taman Budaya Waena, Senin (28/11) kemarin.

Dalam acara seminar yang membahas seputar Pepera dan realisasi pelaksanaan aksi mogok sipil menampilkan dua pembicara, Wakil I Sekjen Pepera Thomas Tonggap dan Oktavianus Pekey. Tidak hanya soal aksi mogok sipil nasional yang dibahas, namun peserta seminar yang diperkirakan 100 an orang itu diberikan materi tentang pemahaman kepada masyarakat tentang aksi mogok sipil yang akan dilakukan itu.

"Seminar ini memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang aksi mogok sipil yang akan dilakukan, tentunya kegiatan ini tidak terlepas dari aksi mogok sipil yang akan dilakukan oleh masyarakat Papua," kata Sekjen Front Pepera PB Selfius Bobi kepada Cenderawasih Pos pada acara konferensi pers yang digelar disela-sela acara seminar tersebut berlangsung.

Terkait dengan rencana aksi mogok sipil yang akan dilakukan itu, Front Pepera PB dilakukan dengan beberapa alasan. Adapun alasan aksi mogok sipil nasional yang dibacakan oleh Wakil II Sekjen Front Pepera PB Milka S, antara lain pertama, sejak tahun 1961 rakyat Papua telah menyiapkan perangkat-perangkat perintahannya.

Ia mencontohkan, New Guinea Raad dan simbol-simbol kenegaraan dan tepatnya tanggal 1 Desember 1961 telah mendeklarasikan simbol-simbol kenegaraan Papua Barat, namun rencana berdirinya suatau negara berdaulat disiapkan oleh Belanda dibubarkan oleh Presiden Republik Indonesia Ir. Soekarno, melalui maklumat Trikora.

Kedua, proses Intregasi Papua ke dalam Negara Republik Indonesia tidak melibatkan rakyat Papua. Rakyat Papua diintegrasikan menjadi warga negara Indonesia dibawa tekanan militer. Akhirnya tanggal 1 Mei 1963 Papua diintegrasikan menjadi bagian dari NKRI.

Ketiga, sejak tahun 1963 pemerintah Indonesia melakukan berbagai cara untuk menjinakan dan mengambil hari orang Papua Barat. Segala kebijakan yang dilakukan sejak tahun 1963 hingga 1969 adalah pembangunan yang tidak menghargai hak dasar orang Papua. Akhirnya Pepera dilakukan dengan hanya dilakukan dengan diwakili 1025 orang.

Poin keempat, distori sejarah Papua Barat melahirkan dua masalah mendasar yakni masalah pelanggaran HAM dan pembangunan. Pelanggaran HAM terjadi karena adanya perbedaan pemahaman sejarah politik Papua Barat. Kelima, sedangkan untuk pembangunan yang digalakan oleh Papua Barat adalah pembangunan bias pandang, pembangunan pemarginalisasian orang Papua, pembangunan pembodohan dan pembangunan pengurasan kekayaan alam Papua. Berdasarkan implementasinya Otsus identik dengan uang. Yang terjadi di era Otsus adalah uang Otsus berindak.

Keenam, sudah terbukti di depan mata bahwa segala kebijakan pembangunan tidak pernah membawa dampak positif bagi kehidupan rakyat Papua Barat, tetapi hanya mendapatkan malapetaka. Otsus misalnya, bukan solusi penyelesaian masalah tapi malahan melahirkan masalah.

Terkait dengan itu, kata Milka maka Front Pepera PB menyatakan dan menyeruhkan tiga poin penting. Antara lain, hal yang pertama, mendesak kepada pelaku Papua Barat yakni pemerintah Indonesia, Belanda, Amerika Serikat dan PBB segera mengambil langkah-langkah kongkrit untuk meninjau kembali pelaksanaan Pepera Tahun 1969, selanjutnya mengadakan dialog internasional dengan rakyat Papua Barat dalam rangka mencari kebenaran sejarah Papua Barat demi mencari solusi terbaik bagi penyelesaian masalah Papua secara menyeluruh, utih dan tuntas.

Kedua, seluruh rakyat Papua Barat segera bersiap-siap untuk melakukan perlawanan total dengan jalan mogok sipil nasional yang rencananya akan dilaksanakan dalam tahun 2006. Tentang tanggal pelaksanaan dan tuntutan dalam mogok sipil, akan diputuskan bersama oleh seluruh elemen perjuangan dan bersama massa rakyat Papua dalam suatu pertemuan yang difasilitasi oleh Eksekutif Nasional Front Pepera Papua Barat.

Hal yang ketiga, dalam rangka mewujudkan mogok sipil nasional semua elemen gerakan perjuangan dan komponen, ikatan-ikatan, kesukuan dan paguyuban dan rakyat Papua segera merapatkan barisan untuk melakukan konsolidasi dan mobilisasi massa rakyat serta menyiapkan logistik demi meminta dan mendesak pelaku sejarah Papua Barat segera menyelesaikan masalah Papua secara menyeluruh, utuh dan tuntas.(ito)

© Copyright 2003-2005 by WatchPAPUA