Opini Umum
2006: Tahun Papua dan Sulawesi Tengah
By Indra J Piliang (Kompas)
Jan 4, 2006, 21:00

Kita melewati penghujung tahun 2005 dengan bom di Palu, Sulawesi Tengah, dan kelaparan di Yahukimo, Papua. Namun, optimisme tetap menyala tahun 2006 ini, sekalipun semangat itu lebih diwarnai oleh harapan dan doa ketimbang kepercayaan berdasarkan kalkulasi rasional.

Semakin banyak harapan, justru akan memperberat beban masyarakat, apabila gagal dicapai tiga elemen yang layak melakukan kalkulasi rasional adalah pemerintah, parlemen, dan media massa. Kita tidak hanya perlu melakukan refleksi dan evaluasi atas tahun lalu, melainkan jauh lebih baik memikirkan proyeksi tahun ini, serta implementasi ke tataran pengambil kebijakan.

Dalam pertemuan para aktivis tahun 2000, kami hasilkan empat skenario masyarakat sipil Indonesia tahun 2010, yakni ”Layar Terkembang” (pemerintah kuat, masyarakat kuat), ”"Pungguk Merindukan Bulan” (pemerintah kuat, masyarakat lemah), ”Robohnya Surau Kami” (pemerintah lemah, masyarakat lemah), dan ”Revolusi Bunga” (pemerintah lemah, masyarakat kuat).

Rasanya skenario yang paling mendekati tahun lalu adalah ”Robohnya Surau Kami”. Ciri-cirinya antara lain masyarakat menjadi kekuatan komunal, negara menjadi kekuatan kriminal. Kriminalitas di tingkat negara ditunjukkan dengan mempreteli setiap bangunan surau untuk kepentingan sendiri. Modusnya kleptokrasi dan korupsi, berupa tindakan penghancuran dari dalam tubuh negara. Banyak orang kaya muncul mendadak, sementara busung lapar juga merajalela.

Apakah Indonesia akan terus dikungkung oleh kematian demi kematian tanpa alasan, hanya demi pemuasan kepentingan orang per orang? Bukan hanya masjid yang roboh tahun lalu, tetapi juga sekolah.

Sinergi kepentingan

Sinergi kepentingan berbagai elemen publik dibutuhkan, tanpa harus muncul penguasaan elemen yang satu terhadap elemen yang lain.

Pemerintah yang kuat tentu tidak menyenangkan kalangan aktivis. Yang dibayangkan adalah pengebirian, hegemoni, infiltrasi, atau bahkan semua berjalan amat sempurna. Masyarakat sipil bisa kehilangan elan apabila pemerintah terlalu kuat.

Tetapi, pemerintahan yang lemah juga sama bahayanya. Akan muncul kekacauan penyelenggaraan negara. Satu bergerak ke kanan, satu ke kiri, sementara yang lain berjalan di tempat. Masyarakat sipil juga bisa habis energinya.

Yang terbaik adalah pemerintah menyadari kekuatannya, lantas tahu saat menggunakan. Pelayanan publik menjadi parameter tertinggi. Terjalinnya komunikasi seimbang dan sehat antara pemerintah dan masyarakat bisa menghasilkan kohesifitas sosial. Dorongan-dorongan kreatif patut saling dipertukarkan.

Ingatan kolektif tentang penderitaan di masa lalu bisa terus disampaikan masyarakat sipil, sementara pemerintah mengantisipasi agar tidak muncul lagi kepiluan demi kepiluan di masa datang.

Kita tidak mungkin bangkit apabila tetap menyeret masa depan ke masa lalu. Perhitungan rasional akan keadaan yang lebih baik haruslah dimulai dari pikiran.

Parlemen yang kuat juga bisa menjadi penyeimbang bagi pemerintah. Citra populisme yang dibangun ternyata terseret dan tercoret oleh perilaku buruk lembaga ini, baik perseorangan atau kolektif. Parlemen bukan hanya keliru memaknai kekuasaan, bahkan gagal mendefenisikan dirinya sendiri. Masyarakat bukan hanya tidak bisa berharap kepada lembaga ini, malahan parlemen menjadi parasit baru dalam alam demokrasi.

Media massa terus menyebar kabar ”orang menggigit anjing”. Kabar itu bertaburan setiap hari, terutama dalam media lokal. Sekalipun pembaca surat kabar sedikit, namun efek bacaan yang buruk justru akan meruntuhkan semangat masyarakat rasional yang menjadikan media sebagai sumber informasi utama.

Namun, media tetap pesat perkembangannya. Ulasan-ulasan humanistik makin banyak mengisi rubrikasi media cetak, sekalipun unsur entertainment juga menjadi menu utama media televisi.

Titik fokus

Dengan elemen-elemen demokrasi yang terus berkembang dan mekar, sulit melihat perubahan dalam skala besar dan nasional. Harus ada satu atau dua titik fokus. Bayangkan, satu kasus korupsi diurus oleh lebih dari tiga lembaga: Komisi Pemberantasan Korupsi, Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Kejaksaan Agung. Masalah apa yang diurus, bagaimana mengurusnya, serta siapa yang mengurusnya, kini menjadi persoalan.

Untuk itu, harus ada usaha menyempitkan persoalan. Tahun 2006 ini mestinya pemerintah, parlemen, dan media massa berkonsentrasi pada persoalan Sulawesi Tengah dan Papua. Ujung barat Indonesia, yakni Nanggroe Aceh Darussalam, sedang mulai memasuki tahap konsolidasi politik dan pemerintahan. Sementara, tepian Lautan Pasifik, Selat Makassar, Selat Karimata, dan Laut Seram masih menyisakan gelombang kekerasan dan kelaparan.

Kapal besar Indonesia tidak akan mampu berlayar apabila masih ada yang bocor. Air laut bisa masuk, menenggelamkan. Persoalan di Sulawesi Tengah dan Papua memberi efek kebocoran yang dahsyat. Kita harus menambal kebocoran itu.

Indra J Piliang Peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS, Jakarta



© Copyright 2003-2005 by WatchPAPUA