Kebijakan Penjajah
Pemerintah Pusat Dinilai ”Cuci Tangan” soal Papua
By Daniel Duka Tagukawi/Odeodata H Julia
Aug 18, 2005, 04:55

Jakarta – Sekretaris Dewan Adat Papua (DAP), Fadhal Al-Hamid sangat menyesalkan sikap pemerintah dalam menyikapi persoalan Papua. Sebab, pemerintah pusat terkesan hendak melempar persoalan ke Papua. Padahal, persoalan Papua dipicu berbagai kebijakan dari pusat.

”Pemerintah tidak pernah sadar diri, tidak pernah merasa bersalah, meski tidak bersungguh-sungguh dalam melaksanakan Otsus Papua. Seolah masalah hanya ada di DPRP (Dewan Perwakilan Rakyat Papua) dan eksekutif di Papua. Pemerintah pusat hanya mau ‘cuci tangan’ dalam persoalan Papua,” jelas Fadhal ketika dihubungi SH dari Jakarta, Selasa (16/8). Dia mengatakan, berbagai persoalan yang muncul berkaitan dengan Otsus Papua sesungguhnya disebabkan kebijakan pemerintah pusat, misalnya intervensi dalam pemekaran wilayah dan keterlambatan pembentukan MRP.

”Misalnya, penggunaan dana Otsus itu harus melalui MRP. Tapi, pemerintah tidak mengeluarkan PP MRP, tapi mengucurkan dana Otsus. Ini kan kesalahan pemerintah pusat. Begitu juga dengan pemekaran Irjabar,” tegasnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal (Dirjen) Kesatuan Kebangsaan dan Politik (Kesbangpol) Departemen Dalam Negeri (Depdagri), Sudarsono, mengatakan, keinginan DAP untuk mengembalikan UU Otonomi Khusus (Otsus) Papua merupakan bentuk kritik terhadap pelaksanaan Otsus Papua yang dilaksanakan Pemerintah Daerah dan DPR Papua.

Dia menegaskan, sejak permberlakuan Otsus Papua, pemerintah sudah mengalokasikan dana Otsus dari Rp 1,1 triliun pada tahun 2002 dan tahun 2005 ini menjadi Rp 1,7 triliun. Kalau mengacu ketentuan UU, maka 30 persen dana Otsus itu harus ditujukan untuk pendidikan.

Mengenai adanya pengembalian UU Otsus, Sudarsono mengatakan, tidak ada mekanisme seperti itu dalam sistem hukum di Indonesia. Namun, karena sikap itu bentuk kritik terhadap pelaksanaan Otsus, maka perlu ada dialog antara berbagai komponen di Papua.

Ia menambahkan, keinginan mengembalikan Otsus oleh DAP dan persoalan pilkada merupakan dua hal yang berbeda. Mengenai pelaksanaan Pilkada, tambahnya, pemerintah sedang mencari jalan terbaik, karena Irjabar ingin menggelar pilkada Irjabar tanpa Majelis Rakyat Papua (MRP), sementara ada keinginan dari Papua, agar pilkada Irjabar digelar setelah adanya MRP.

Aspirasi Merdeka
Secara terpisah, Gubernur Papua JP Solossa mensinyalir adanya kepentingan di balik demo pengembalian otonomi khusus Papua, termasuk penyaluran aspirasi Papua Merdeka.
Dikatakannya, dari awal semua aspirasi yang ada di Papua selalu berbicara soal ketidakkonsistenan pemerintah pusat dalam menjalankan otonomi khusus.

Kemudian isu itu mengemuka dalam satu dua bulan terakhir ini mulai dari soal pendapat Kongres Senat Amerika kemudian belakangan ini santer dikatakan Otsus Papua tidak berhasil. ”Ujungnya dari katakan Otsus tidak berhasil dan suruh kembalikan Otsus kemudian suruh periksa dan sebut nama saya,” ujarnya.

Aksi damai pengembalian Otsus yang dilakukan oleh DAP memang menyebut nama Solossa sebagai salah satu pihak yang ikut terlibat dalam penyalahgunaan dana Otsus. Tudingan ini membuat Solossa berang.

Source: Sinar Harapan


© Copyright 2003-2005 by WatchPAPUA