Hubungan LN
Memagari Potensi Disintegrasi Bangsa
By SP Daily
Aug 18, 2005, 05:04

JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan, diplomasi Indonesia dilakukan untuk memagari potensi disintegrasi bangsa dan memperkuat bangunan lingkaran konsentrasi kerja sama kawasan yang bertumpu pada ASEAN sebagai pilar utama.

"Diplomasi Indonesia untuk memagari potensi disintegrasi," kata Presiden dalam Pidato Kenegaraan, Selasa (16/8) di Jakarta.

Presiden Yudhoyono menegaskan bahwa Indonesia tetap menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Indonesia terus mendorong diplomasi yang memperjuangkan dan mengutamakan kepentingan nasional dengan mempromosikan perdamaian dan kerja sama.

Tanda-tanda menguatnya peranan Indonesia dalam percaturan politik sudah mulai tampak. Terpilihnya Indonesia menjadi Ketua Komisi HAM PBB, mengindikasikan membaiknya posisi Indonesia dan meningkatnya kepercayaan dan pengakuan situasi HAM di dalam negeri.

Upaya untuk berperan lebih aktif dalam kancah internasional juga terlihat dari penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Khusus ASEAN Pasca Gempa Bumi dan Tsunami yang telah berhasil mendorong perhatian yang lebih besar terhadap masalah kemanusiaan yang terjadi di Indonesia dan di kawasan sekitar.

"Keberhasilan penyelenggaraan konferensi ini telah memperkuat posisi kepemimpinan kita dalam mensponsori kerja sama kemitraan strategis baru kedua benua," ujar Kepala Negara.

Presiden juga mengatakan, Indonesia akan terus meningkatkan peran dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI), meneruskan dukungan bagi pembebasan Palestina, dan meningkatkan peranan yang lebih penting di dunia Islam.


KKP dan KKR

Pembentukan Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) antara Indonesia dan Timor Leste diharapkan untuk menemukan kebenaran dan mempromosikan rekonsiliasi. Kedua negara juga sepakat untuk terus mendorong hubungan yang lebih baik di masa depan dan bukan melihat ke masa lalu.

Dijelaskan, pemerintah mengikuti dengan sungguh-sungguh inisiatif Sekjen PBB Kofi Annan dalam membentuk Komisi Ahli untuk mengkaji proses persidangan Pengadilan HAM Ad-hoc. "Namun pemerintah berkeyakinan dapat diselesaikan melalui Komisi Kebenaran dan Persahabatan," kata Presiden.

Diakui bahwa pemerintah masih menanggung beban atas belum tuntasnya berbagai kasus pelanggaran HAM berat pada masa lalu. Sepanjang masih dapat dimajukan ke pengadilan, pemerintah akan meneruskan kasus-kasus itu untuk dituntaskan. Sedangkan untuk kasus-kasus yang sulit dibuktikan akan diserahkan kepada Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) yang sebentar lagi akan diselesaikan pembentukannya.


Selat Malaka

Berkaitan dengan pengamanan Selat Malaka, Presiden mengatakan, pemerintah akan terus meningkatkan pengamanan sesuai tanggung jawab Indonesia sebagai negara pantai. Untuk itu Indonesia terus mendorong kerja sama dengan Singapura dan Malaysia serta negara-negara yang memanfaatkan jalur pelayaran di selat tersebut.

Pemerintah juga mencegah dan menanggulangi aksi-aksi terorisme. Kerja sama regional dan internasional menghadapi ancaman ini telah berjalan dengan baik dan akan terus ditingkatkan. (H-12)

Source: Suara Pembaruan

© Copyright 2003-2005 by WatchPAPUA