Anggota Kongres AS, Eny Faleomavega, Dukung Kebijakan SBY dan Barnabas Suebu BIAK-Berbalik 180 derajat. Tak seperti yang dikenal sebelumnya bahwa anggota Kongres Amerika Serikat, Eny Faleomavega merupakan senator tervokal dalam menghembuskan atau mendukung isu Papua Merdeka di publik dunia, ternyata orangnya tidak demikian.

Buktinya dalam pertemuannya dengan Gubernur Papua, Barnabas Suebu SH, kemarin di Biak Numfor, Eny Faleomavega, seratus persen menyatakan mendukung kebijakan Pemerintah Indonesia (Presiden SBY) dan Pemerindah Daerah Provinsi Papua dalam membangun Papua sekarang dan masa yang akan datang.

Sebagaimana dilaporkan wartawan Cenderawasih Pos yang meliput langsung pertemuan Gubernur Papua, Barnabas Suebu SH, dengan anggota Kongres Amerika Serikat Eni Faleomavega di Biak, bahwa pertemuan yang berlangsung di Guest House Pemkab Biak Numfor itu, berjalan dengan tertib dan lancar.
Pertemuan yang dimulai sekitar pukul 10.30 WIT itu, Eni Faleomavega didampingi Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Cameron Hume.

Sementara itu dari pihak Indonesia, selain Gubernur Barnabas Suebu, hadir pula Ketua DPRP Jhon Ibo, Ketua MRP Agus Alua, Bupati Biak Numfor Yusuf Melianus Maryen dan sejumlah pejabat sipil, TNI/Polri di Kabupaten Biak Numfor.
Selain dari jajaran pemerintahan, turut hadir pula tokoh Tom Beanal, Ketua Dewan Adat Papua Forkorus Yaboisembut, serta sejumlah tokoh masyarakat, tokoh agama, perempuan dan pemuda.

Pada pertemuan atau tatap muka yang berlangsung selama kurang lebih dua jam itu, kebanyakan membahas tentang perkembangan pembangunan di Provinsi Papua, bukan iasu lainnya.

Gubernur Barnabas Suebu memaparkan, program kerja yang dilaksanakan oleh Pemprov.Papua, secara umum melakukan penataan kembali sistem pemerintahan di semua tingkatan (melakukan reformasi birokrasi).

Selain melakukan reformasi birokrasi, pemerintah provinsi juga memfokuskan diri untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat dengan sasaran utama masyarakat yang berada di kampung-kampung.

Hal lain yang disampaikan Gubernur Barnabas Suebu dalam pertemuannya dengan anggota Eni Faleomavega adalah pembangunan sistem transportasi yang lebih dari 50 persen bergantung pada transportasi udara yang mengakibatkan terjadinya biaya tinggi dan selama ini menjadi kendala dalam pelaksanaan pembangunan di Papua.

Disamping itu, pemerintah provinsi saat ini juga tengah berupaya membangun keadaan di Papua yang aman dan damai dengan melakukan penegakan hukum yang bekerja sama dengan unsur kepolisian dan parat penegak hukum lainnya.
Sementara itu, Eni Faleomavega usai mendengarkan pemaparan Gubernur Barnabas Suebu, mengaku sangat menyambut positif komitmen yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk membantu masyarakat di Papua, untuk mengangkat masyarakat Papua dari kemiskinan melalui beberapa program seperti pendidikan dan menyediaan pekerjaan kepada masyarakat.

Dalam penyampaiannya, Eni Faleomavega, juga mengangkat mengenai keberadaan PT.Freeport Indonesia yang katanya cukup banyak membantu pelaksanaan pembangunan di Papua dengan menginvestasikan modal sekitar 5 miliar dolar dan telah memberikan pekerjaan kepada 18.000 masyarakat di Papua, bahkan PT.Freeport merupakan penyumbang pajak terbesar di Indonesia.
Terkait dengan hal tersebut, Eny Faleomavega berharap, mitra kerja antara Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Indonesia dengan PT.Freeport untuk mengelola kekayaan alam di Papua tetap berjalan dengan baik.

Menyangkut pemekaran Provinsi Papua Barat, Eni Faleomavega mengatakan bahwa pemekaran tersebut merupakan sebuah langkah maju untuk menghindari terjadinya pertumpahan darah, serta memberikan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik kepada masyarakat Papua dan kehidupan yang lebih baik.

Dalam kesempatan itu, Eni Faleomavega juga memberikan dukungan kepada Gubernur Barnabas Suebu dalam melakukan penegakan hukum, khususnya dalam pemberantasan korupsi.

Sejumlah orang, menurut Eni Faleomavega, sering mempertanyakan sikapnya yang tertarik dengan Papua dan ketertarikannya terhadap Papua. Dan itu diakuinya, karena dari sisil-silahnnya kakek moyangnya pernah menjadi misionaris yang bertugas di pedalaman Papua. Selain itu, dirinya juga memiliki saudara yang pernah menjadi seorang pendeta di Papua selama kurang lebih 17 tahun.

"Anak cucunya dikuburkan di sini, sehingga saya mempunyai hubungan keterkaitan erat dengan Papua dan saudara gubernur adalah sadara saya termasuk chief Tom Beanal adalah saudara saya,"ungkap Eni yang di Kongres Amerika Serikat merupakan anggota Komite Hubungan Luar Negeri yang berharap dapat melakukan pembicaraan atau diskusi mengenai pembangunan di Papua.

Sementara itu Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Cameron Hume, yang diberi kesempatan oleh Eny Faleomavega menyampaikan pandangan mengatakan bahwa pemerintah Amerika Serikat senantiasa melakukan pengamatan terhadap perkembangan pembangunan di Tanah Papua.

Dari pengamatan yang dilakukan, Dubes Cameron Hume, mengatakan bahwa Otonomi Khusus berjalan seperti apa yang digambarkan oleh Gubernur Papua.
Selain Gubernur Barnabas Suebu, Eni Faleomavega dan Dubes AS, dalam pertemuan tersebut Ketua DPRP Jhon Ibo dan Ketua MRP Agus Alua serta Tom Beanal dan beberapa unsur masyarakat lainnya juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat dari pertemuan tersebut.

Ketua DPRP Jhon Ibo dalam pertemuan tersebut mengatakan, kehadiran otonomi khusus bagi Papua adalah untuk mengelola potensi yang ada di Papua guna menjawab kesejahteraan rakyat.

Dengan Otonomi Khusus, menurut Jhon Ibo, pemerintah memberi perhatian yang cukup besar bagi Papua untuk menjawab keluhan masyarakat yang selama ini sangat terbelakang dan mengalami kemiskinan.

Perjalanan Otonomi Khusus Papua, diakui oleh Jhon Ibo, terlalu singkat dan saat ini telah masuk pada tahun kenam, tetapi belum terlihat adanya langkah yang lebih maju.

"Tetapi kami berterima kasih kepada pemrintah yang memberikan Otsus sebagai sebuah solusi seperti yang disebutkan oleh gubernur bahwa 5 kewenangan yang diperuntukkan yaitu kewenangan yang seakan-akan telah memberi sebuah kemerdekaan bagi orang Papua minus lima kebijakan di pusat,''ujarnya.