Harmonisasikan Ekonomi dan Ekologi

Kategori: Alam Bicara
Oleh SP Daily
Nov 2, 2007 - 9:29:06 PM

[WASHINGTON] Indonesia memainkan peran konstruktif dan proaktif dalam penanganan perubahan iklim dunia, terkait posisi sebagai tuan rumah Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai Perubahan Iklim Global, di Bali, Desember mendatang. Peran itu harus terwujud dalam formulasi peta jalan Bali (Bali Road Map), sebagai pengganti Protokol Kyoto yang berakhir pada 2012.

Dalam kaitan itu Pendiri The Global Nexus Institute, Christianto Wibisono pada seminar bertema The Road to UN Bali Climate Change, di Washington, Kamis (1/11), mengharapkan satu konsensus mengenai kompatibilitas atau harmonisasi ekologi dan ekonomi yang bisa menjadi paradigma global pasca-Protokol Kyoto. Gagasan itu mengintegrasikan dimensi pelestarian lingkungan dan hutan tropis serta pencegahan malapetaka perubahan iklim dengan pengembangan ekonomi industri berbasis sumber daya alam.

Menurutnya, hutan merupakan paru-paru dunia sebagai penyerap karbon dan pendaur oksigen bagi kelangsungan hidup manusia. Tetapi paru-paru dunia itu harus dibiayai dan dilestarikan yang menjadi tanggung jawab bersama.

"Karena itu penilaian tentang hutan sebagai penyerap karbon, seyogyanya paralel dengan kepentingan dan kebutuhan ekonomis Indonesia," ujarnya melalui penjelasan tertulis.

Oleh karena itu, kompatibilitas ekonomi dan ekologi merupakan peluang bagi penyerapan tenaga kerja, ketahanan dan ketangguhan ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat. Indonesia dan negara berkembang lain, ujar Christianto, dapat tetap menikmati sumber daya alam, sekaligus mampu melestarikan fungsi hutan tropis sebagai paru-paru dunia dan habitat alami.

Menurutnya, kata kunci di masa depan adalah keterpaduan bisnis, industri, ekonomi dan ekologi yang tidak selalu dipertentangkan, melainkan dikelola secara harmonis dan kompatibel. Hasil seminar Washington tersebut, menurut rencana akan disampaikan kepada delegasi RI dan masyarakat luas, dengan harapan ikut menyumbangkan gagasan yang bermanfaat dan konkret dalam pelaksanaan program pengurangan emisi dari pembabatan hutan di negara tropis (Reducing Emission from Deforestation in Developing Countires/REDD).


Korban

Terkait perubahan iklim global, peneliti dari Yayasan Pelangi Indonesia (YPI), Gustya Indriani, mengingatkan, kondisi itu akan memakan korban kaum miskin. Kelompok ini bisa semakin terpuruk jika tidak ada upaya dari pemerintah untuk beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim.

Menurutnya, masyarakat miskin, khususnya petani dan nelayan, merasakan dampak langsung perubahan iklim dan mereka sama sekali tidak berdaya menghadapinya. "Sektor pertanian dan perikanan adalah yang paling rentan terkena perubahan iklim. Produksi panen dan hasil laut jadi berkurang, dan yang dirugikan tentu saja masyarakat yang dikategorikan miskin," ujarnya. [E-7/A-17]



Komentar Pembaca