Peneliti LIPI ini memberikan kritik ke pemerintah, bahwa ini melanggar Undang-Undang Dasar 1945, melanggar kebebasan berekspresi. "Sharusnya pertumbuhan tradisi menulis bagi orang Papua ini harus kita dorong. Bahkan kita ajak berdebat dan kritik dia supaya semakin berkualitas," pungkasnya. (fud/bat)

Pemberitaan lain dengan judul sama:

1. Suara Pembaruan 15 Desember 2007

2. Indonesian Govt bans, confiscates book on Papuan political struggle

3. Political book banned and seized in Papua amid fear of unrest