Buku dari Punggung
|
Salah seorang anggota Polsek Oransbari kepada Manokwari Pos, Rabu (21/11) menuturkan Kantor Pelabuhan Distrik Oransbari dipalang oleh pemilik hak ulayat sekaligus pemilik rumah. Pemalangan dilakukan sekitar satu minggu yang lalu. Sehingga selama seminggu pegawai tidak ada yang masuk kantor. Pemilik hak ulayat akan membuka palang dengan syarat membayar sejumlah uang.
Awalnya kata sumber, pemilik hak ulayat memperbolehkan untuk menggunakan rumahnya untuk dijadikan kantor. Pihak pelabuhan sempat menanyakan harga kontrak rumah tersebut. Namun, pemilik rumah tidak ingin menerima uang tunai. Tetapi ia berharap kelak anaknya bisa diterima untuk menjadi pegawai di kantor tersebut. Atas dasar itu, pihak kantor pelabuhan tidak membayar kontrakan.
Beberapa waktu yang lalu dilakukan tes pegawai negeri di lingkungan dinas perhubungan. Anak pemilik rumah sempat mengikuti tes untuk bisa diterima.
Ternyata hasil tes yang diumumkan anaknya tidak lulus. Saat itu juga ia langsung kecewa dan memutuskan meminta dibayarkan uang kontrakkan rumahnya. Namun sampai saat ini ia belum menerima uang tersebut. Sehingga ia memutuskan untuk memalang, ia akan membuka palang setelah pihak kantor membayar semua tuntutannya. Pihak perhubungan Oransbari yang hendak dikonfirmasi mengenai pemalangan kantor sedang tidak ada ditempat.(sr)
Catatan SPMNews:
SPMNews telah menerima surat dari w@tchPAPUA bahwa
TELAH TERBIT
sebuah buku berjudul DEKLARASI PBB TENTANG HAK-HAK MASYARAKAT ADAT, terbitan w@tchPAPUA, terjemahan Sem Karoba. Anda dapat membelinya di toko-toko buku Gramedia ataupun GUnung Agung di Seluruh Indonesia. Atau dapat memesan ke koteka@melanesianews.org