for the SUPPORTERS & PEOPLE
of WEST PAPUA AROUND THE WORLD
DARI: KANTOR FREE WEST PAPUA CAMPAIGN
OXFORD, SELASA 5 FEBRUARI 2008
AKSI…… AKSI……… AKSI……AKSI…….. AKSI......AKSI!!!!!!
SEGERA E-MAIL/MENYURAT PEMERINTAH INGGRIS SEKARANG TENTANG MASALAH PENENTUAN PENDAPAT RAKYAT (PEPERA) TAHUN 1969
Sahabat-sahabat Papua Barat yang terkasih,
Hampir setiap tahun selama 45 tahun penjajahan brutal Indonesia atas Papua Barat, para pempimpin pemerintahan Inggris silih berganti mulai dari Perdana Mentri Harold Macmillan sampai dengan Gordon Brown telah mendukung dan berkonspirasi dengan para jenderal yang memimpin Indonesia mulai dari Sukarno, melalui Suharto sampai dengan Yudhoyono.
Kita semua tahu alasan-alasan dibalik ini...... dan mereka tidak berbuat banyak dengan masalah-masalah hak-hak asasi Manusia maupun hukum internasional. (BP, RIO TINTO (FREEPORT), BAE SYSTEM saja yang muncul dalam pikiran mereka).
Kolusi terkini pemerintah Inggris dengan Indonesia telah muncul dalam sebuah surat tentang Penentuan Pendapat Rakyat (yang dikenal rakyat Papua Barat dengan pemilihan tanpa kebebasan ‘Act of No Choice’ dari seorang menteri luar negeri Inggris yang baru yang bertanggung jawab terhadap hubungan pemerintah Inggris dengan Indonesia yaitu Megg Munn MP. Surat tersebut terlampir dibawah ini. Saya perlu memperingatkan anda bahwa isinya sangat tidak menyenangkan untuk dibaca.
Jika anda ingin mengetahui apa yang benar-benar terjadi di Papua Barat pada tahun 1968/1969 silahkan membaca artikel tentang PBB dan Penentuan Pendapat Rakyat oleh seorang sejarawan Inggris, Dr John Saltford pada situs web:
http://www.angelfire.com/journal/issues/saltford.html
Kami sekarang membutuhkan bantuan anda untuk memberitahu pemerintah Inggris bahwa rakyat biasa di Inggris dan di seluruh Dunia sudah merasa bosan dengan dukungan pemerintah Inggris yang berlebihan terhadap Penentuan Pendapat Rakyat tahun 1969.
Surat berikut dalam bahasa Melayu lepada Mentri Luar negeri Inggris, Meg Munn MP. Di bahagian dunia mana saja anda berada silahkan baca dengan teliti dan seksama surat ini dan bila anda setuju, KIRIMKAN SURAT INI MELALUI E-MAIL atau POST kepada alamat-alamat berikut ini: (TETAPI sedalam apapun perasaan anda, tolong jangan gunakan kata-kata makian atau hal-hal yang menyerang/melecehkan kepribadian seseorang).
INGAT: Setiap surat atau pesan dari Papua Barat SANGAT BERHARGA dan PENTING bagi perjuangan Papua Merdeka di Inggris.
E-mail Meg Munn MP SEKARANG! pada alamat e-mail:
msu.publicin@fco.gov.uk Setiap e-mail yang dikirim mohon dikopikan (tembusannya) ke alamat e-mail saya: samoxen@dsl.pipex.com
Atau kirimkan surat tersebut melalui pos ke alamat-alamat berikut ini:
MEG MUNN MP,
PO BOX 4333,
SHEFFIELD, S8 2EY
ENGLAND
ATAU
MEG MUNN MP,
2nd Floor, Barkers Pool House,
Burgess Street,
SHEFFIELD, S1 2HF
ENGLAND
ATAU
MEG MUNN MP,
House of Commons,
LONDON SW1A 0AA
ENGLAND
Salam hormat,
PAPUA MERDEKA
Richard
Richard Samuelson
Free West Papua Campaign, Oxford , UK .
www.freewestpapua.org
-------------------------------------------------------------------------------------------
Yth. Ibu Munn,
Pada tanggal 14 Januari 2008 anda mempertaruhkan nama dan reputasi anda dalam sebuah surat tentang pengambilan kekuasaan secara illegal oleh Indonesia atas wilayah Papua Barat (Lihat surat terlampir).
KEBOHONGAN BESAR INDONESIA adalah bahwa pada tahun 1969 rakyat Papua Barat secara bebas memilih untuk menjadi bagian dari Indonesia dalam sebuah ‘pemilu demokratis’ yang secara kejam disebut dengan ‘PENENTUAN NASIB SENDIRI’
Pada bulan Agustus 1969, Brigadir Jenderal Ali Murtopo, utusan khusus Pemerintahan diktator Suharto berbicara kepada calon-calon pemilih yang akan mengambil bagian dalam ‘Penentuan Pendapat Rakyat’ membuat pernyataan brutal sebagai berikut:
“Ini yang akan terjadi kepada mereka yang memilih melawan Indonesia. Lidah-lidah terkutuk mereka akan dicabik-cabik. Seluruh mulut mereka akan di buka secara paksa. Mereka akan mendapatkan pembalasan dari rakyat Indonesia. Saya sendiri akan menembak mereka langsung di tempat.”
Dan pada waktu yang sama, Suharto mengirim perintah yang jelas kepada kekuatan bersenjatanya di Papua Barat:
“Perhatikan bahwa (PEPERA) terhadap status masa depan rakyat Irian Barat (Papua) akan menghasilkan sebuah pernyataan yang memilih Indonesia”
Surat anda berusaha mendukung KEBOHONGAN BESAR INDONESIA TENTANG PAPUA BARAT walaupun para penasihat kementrian luar negeri anda mengetahui secara penuh bahwa itu adalah sebuah kebohongan terbuka yang telanjang tanpa malu-malu. Para pendahulu mereka mengetahui bahwa itu adalah sebuah kebohongan pada tahun 1969 (coba baca berbagai telegram pemerintah Inggris yang pada saat itu dikirim dari kedutaan besar Inggris di Jakarta) dan mereka mengetahui sekarang bahwa itu adalah sebuah kebohongan. Dua dari kolega anda di pemerintahan telah mengakui hal tersebut sebagai berikut:
“[Pada Penentuan Pendapat Rakyat sejumlah] 1000 wakil-wakil yang dipungut…. dipaksa dengan kekerasan dan ancaman untuk mendeklarasikan penggabungan dengan Indonesia”. (Menteri Kantor Kementrian Luar Negeri , Baroness Symons, di House of Lords tanggal 13 Desember 2004.)
“Kami mengakui bahwa (Penetuan Pendapat Rakyat) itu sangat cacat” (Juru Bicara pemerintah Inggris, Baroness Royall, di House of Lords, 8 Januari 2007.
Apakah anda menyadari bahwa bila yang membuat dua pernyataan diatas seorang pria atau seorang wanita Papua Barat dan bukan seorang Mentri Pemerintah Inggris, maka dia akan dipenjara selama 10 – 15 tahun dalam penjara-penjara Indonesia…. atau malahan lebih buruk dari itu. Sama dengan cara-cara Unisoviet, melawan ‘versi sejarah resmi Indonesia’ di Papua Barat sama saja dengan mengorbankan diri anda dan bahkan seluruh keluarga anda akan berada dalam bahaya. Dan anda disebut secara resmi sebagai ‘separatis’, dan didalam kebutaan nasionalisme Indonesia, menganiaya dan lebih dari itu membunuh para separatis adalah sebuah tugas kepahlawanan (Patriot) bangsa yang mulia dari setiap warga negara Indonesia yang baik.
Selama 39 tahun, ribuan rakyat Papua barat yang dengan berani berdiri untuk memberitahu kebenaran tentang bagaimana negeri mereka dicuri dari mereka oleh Indonesia dalam Penentuan Pendapat Rakyat telah mengalami gigi-gigi mereka dicabut, rambut dan penis mereka dibakar, payudara mereka dipotong, vagina mereka disayat, bayi-bayi mereka dihancurkan dalam kandungan mereka dan tubuh-tubuh mereka yang masih bernafas dibuang seperti sampah ke kuburan-kuburan massal.
Saya bertanya-tanya apakah anda mengetahui semua hal ini ketika anda mempertaruhkan nama dan reputasi anda kedalam surat tertanggal 14 Januari 2008? Satu hal yang dapat saya katakan secara pasti adalah bahwa para penasihat kantor Kementrian Luar Negeri yang melakukannya. Perhatikanlah surat itu secara seksama sekarang. Saya menghimbau anda untuk membuktikannya sendiri. Dan ketika anda mendapatkannya, saya ingin anda katakan dengan sejujur-jujurnya apa yang anda percaya tentang kebenaran dari “Penentuan Pendapat Rakyat” secara berhadap-hadapan muka dengan Benny Wenda, pemimpin gerakan Papua Merdeka di Inggris, yang ayahnya sendiri, Kulog Wenda, merupakan salah satu dari rakyat Papua Barat yang dipaksa dengan kekerasan untuk memilih Indonesia pada tahun 1969 – dengan sebuah laras senapan ke arah kepalanya.
Ini bukan sebuah masalah kepentingan sejarah atau akademis. Kebenaran tentang Penentuan Pendapat Rakyat apakah lebih memiliki kekuatan dari pada sebuah negara baru – Papua Barat – dapat didukung atau dikonfirmasikan dengan darah dari 45 tahun penjajahan dan penindasan Indonesia. Ketika anda telah menemukan bukti-buktinya sendiri, anda kemudian akan memilih secara bebas: melanjutkan mendukung KEBOHONGAN BESAR INDONESIA TENTANG PAPUA BARAT atau memberikan SEBUAH KESEMPATAN KEPADA SELURUH RAKYAT PAPUA UNTUK MEMILIH KEMERDEKAAN?
Salam hormat,
-------------------
LAMPIRAN (Terjemahan dari Surat Aslinya):
14 Januari 2008
Referensi kami: 53976
Kantor Kementrian Luar Negeri
London SW1A 2AH
Dari parlemen dibawah Sekretaris Negara
Robert Wilson Esq. MP
House of Commons
London SW1A 0AA
Bapak Robert Yth,
Terima kasih terhadap surat anda tertanggal 12 Desember 2007 atas nama konstituen anda… tentang Papua.
Penentuan Pendapat Rakyat dilaksanakan di Papua pada tahun 1969. Sekelompok 1000 orang wakil rakyat, yang diberikan tanggung jawab untuk membuat pilihan atas nama rakyat Papua, memilih untuk bergabung dengan Indonesia.
Pemerintah Inggris pada waktu itu medukung Penetuan Pendapat Rakyat, sama seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan hampir semua anggota masyarakat internasional.
Utusan khusus sekretaris jenderal PBB pada waktu itu melaporkan bahwa “sesuai dengan aturan Indonesia” populasi itu telah “mengekspresikan keinginan mereka untuk tetap tinggal bergabung dengan Indonesia”.
Dengan demikian Papua menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah teritorial Indonesia.
Kami tidak mendukung sebuah peninjauan kembali Penentuan Pendapat Rakyat tahun 1969.
Seperti yang sampaikan dalam balasan surat-surat saya kepada surat-surat anda yang mewakili konstituen anda, dan yang telah dinyatakan baru-baru ini oleh Lord Malloch Brown pada tanggal 13 Nopember [2007], pemerintah Inggris menghormati kedaulatan Indonesia dan tidak mendukung kemerdekaan bagi Papua.
Kami percaya bahwa implementasi penuh terhadap keberadaan undang-undang otonomi khusus adalah cara terbaik untuk maju kearah penyelesaian yang berkelanjutan terhadap perbedaan-perbedaan internal dan masalah stabilitas jangka panjang di Papua.
Salam,
Meg Munn
Richard Samuelson
Free West Papua Campaign, Oxford, UK.
www.freewestpapua.org