Oleh Emmanuel Pok.
5. Masalah yang dirupakan di samping Irian Jaya dan penggabungannya yang diteruskan ke dalam Indonesia tetap sungguh-sungguh.
6. Orang Irian pribumi West Papuans secara etnik dan kultural cukup berbeda dengan yang lain mendiami Indonesia.
7. Pada 1969, Perbuatan Free Choice diadakan di yang orang Irian memberikan suara kepada referendum di entah mereka mau tinggal dengan Indonesia atau menjadi memisahkan mandiri negara bagian. Tetapi, sewaktu referendum suka di bawah pengawasan dan kontrol Indonesia, pada sedikit usaha perlindungan untuk menjamin bahwa orang Irian akan diberi kesempatan adil untuk menggunakan pilihan mereka, ongkos tali-temali suara Indonesia berlimpah-limpah. Orang nasionalis Irian, yang ditentukan sampai perjuangan untuk Irian Jaya mandiri, membentuk Organisasi Papua Merdeka (OPM atau secara Gratis Papua Movement). Selama awal 1970s, bentrokan bersenjata yang sporadis terjadi di seluruh Irian Jaya, di antara yang berwewenang Indonesia dan pejuang kebebasan Papuan Barat.
8. OPM terus membedah dari dasar di Belanda, Senegal, dan Papua Niugini, dan sebagian sebagai angkatan perang gerilya di seluruh Irian Jaya teristimewa di daerah dekat batas Papua Niugini-Irian Jaya.
9. Pertikaian OPM dengan Pemerintah Indonesia berdasarkan beberapa keluhan, termasuk:.
- paksa teritorial penggabungan ke dalam Indonesia;.
- kebudayaan imperialism;.
- kehilangan identity;.
- pengasingan tanah; dan.
- penindasan politik.
15. Pemerintah Indonesia ditentukan untuk mengkonsolidir menguasai di seberang Irian Jaya dan mengintegrasikan bidang ke dalam Indonesia, untuk ekonomi, simbolik, dan keamanan berkeputusan. Secara politis, jika Irian Jaya diberi otonomi, lain mengecewakan secara regional-berdasar minoritas-minoritas kemungkinan besar bisa ikut-kutan.
16. Jalan Raya Trans-Irian Jaya dibangun sepanjang panjang batas dengan Papua Niugini di percobaan untuk masuk didepan OPM dari bantuannya di Papua Niugini dan daerah Pasifik Selatan. Sekarang ini, himpunan internasional mempertimbangkan Irian Jaya sebagai provinsi Indonesia. Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak menyatakannya sebagai negeri merdeka, yang sudah adalah masalah terus-menerus untuk West Papuans. Himpunan internasional secara umum menganggap konflik di antara Pemerintah Indonesia dan West Papua dalam dalam majelis memerintah Indonesia. Karenanya, West Papuans dibebani dengan banyak tantangan politik.
Gambaran politik.
18. West Papuans mewakili sendiri di Pemerintah Indonesia tetapi mereka makan sedikit mengatakan di yang mana pun membuat keputusan. Orang Indonesia menguasai Pemerintah dan birokrasi politik, sebagian besar karena perjuangan Papuans Barat untuk kebebasan melawan militer Indonesia. Gambaran politik dan kemerdekaan karena West Papuans dengan keras dipimpin.
19. West Papuans tidak boleh mengambil bagian di persoalan politik Indonesia, berbicara tentang politik di publik, atau kampanye kesadaran tingkah laku mengenai perjuangan mereka untuk kemerdekaan. Tidak ditahan terhadap oleh Pemerintah Indonesia, dan orang yang dilibatkan di aktivitas seperti itu ditangkap oleh militer.
20. Untuk kabur dari penganiayaan ini, West Papuans sudah mencari tempat perlindungan sebagian besar di daerah Pulau Pasifik, tetapi juga bagian dunia lain. Sewaktu Papua Niugini adalah tetangga yang paling dekat, kamp pengungsi sudah didirikan sepanjang batas, di Vanimo, West Sepik Province dan di Western Province.
Partisipasi di Forum Pulau Pasifik.
22. Forum Pulau Pasifik adalah seperkumpulan penting dan integrasi daerah semua bangsa mandiri Pasifik yang mencapai bersama persoalan alamat mengenai daerah. West Papua belum pernah mengambil bagian secara langsung di Forum Pulau Pasifik, walaupun sudah tegasnya untuk menjadi sebagian daerah Pasifik. West Papua selalu sudah antusias tentang mengambil bagian di Forum Pasifik Selatan, tetapi belum pernah diberi kesempatan, dan bukan asli West Papuans sudah dilambangkan di forum. Partisipasi Papuan Barat lewat gambaran yang tak langsung, yang sebagian besar lewat petisi. Waktu West Papuans berpikir bahwa persoalan perlu dibicarakan di forum, mereka menyampaikannya lewat petisi.
23. Di setiap forum, West Papuans selalu mempunyai petisi. Atas beberapa kesempatan, demonstrasi damai terjadi tepat di luar lokasi forum untuk mengingatkan anggota forum West Papuans itu masih meronta-ronta dan memerlukan negara Pulau Pasifik menyokong.
24. Kebanyakan petisi mereka menerima kurang jawaban, dan Forum mengambil sangat sedikit tindakan. Persoalan Papuan Barat tidak diberi prioritas, mungkin karena Irian Jaya dilihat sebagai sebagian Indonesia. Juga, negara bagian anggota forum mempunyai banyak konflik dan perdebatan mereka sendiri untuk berurusan dengan, oleh sebab itu petisi Papuans Barat mendapat hanya perhatian terbatas.
25. Pada 2003, seorang wakil Kongres Nasional Papua Niugini Barat (WPNGC) disuruh mengambil bagian di forum, dan sekarang petisi. Dia ditolak tempat masuk. Lebih lanjut, permintaannya untuk menjadi seorang pengamat juga ditolak. Tetapi, Kanakys Vanuatu diberi kesempatan untuk menjadi pengamat di forum, dan ini dilihat setak adil.
26. Selain Papua Niugini, ada negara Pulau Pasifik lain yang mengakui perjuangan West Papua itu ialah facing:.
- Nauru: Nauru adalah seorang pendukung bagus sekali West Papuans. Pemerintah Nauru sudah menggerakkan hati persoalan West Papua agar mengesan dalam ingatan dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang adalah langkah tegas.
- Vanuatu: Pemerintah Vanuatu sudah mengambil sikap kukuh untuk menyangga West Papuans. Pengungsi sudah membentuk jabatan di Vanuatu, dan kepala dan penduduk utuh di belakang West Papua.
- Solomon Islands: Beberapa pengungsi sudah memasuki negara dan pejabat pemerintah sangat mendukung. Di satu tahap, perjuangan Papua Barat ditanggapi atas mimbar pidato Parlemen.
- Fiji: Fiji sudah menyangga West Papuans di kampanye mereka. Kalau Fiji adalah kursi Forum Pasifik, West Papua S meronta-ronta dimasukkan atas agenda mereka.
31. Indonesia dan Papua Niugini mempunyai hubungan bertukar yang baik, sudah menandatangani beberapa persetujuan, dan mempunyai hubungan bersahabat. Tetapi, persoalan Papua Barat kemungkinan besar bisa mempengaruhi hubungan bilateral ini. Many West Papuans luput dari diskriminasi politik dan pindah ke Papua Niugini. Tetapi, Pemerintah Papua Niugini belum pernah membuat percobaan yang mana pun untuk menanggapi migrasi ilegal ini. Kelompok sekarang West Papuans yang ialah berkemah di kantor polisi Boroko adalah satu contoh. Waktu sudah sadar untuk Indonesia, Papua Niugini, dan negara Pulau Pasifik kembali menyapa West Papua Issue.
32. Perjuangan Papuan Barat untuk kemerdekaan mulai di 1960s, dan mereka masih meronta-ronta untuk mencapai ambisi mereka. Sesuatu mungkin bertanya mengapa itu sudah mengambil begitu panjang untuk West Papuans untuk menjadi secara politis bebas, dibandingkan dengan Timor Timur.
33. West Papua mempunyai banyak organisasi dan kelompok yang sedang mendesak satu cita-cita kemerdekaan dan berbanyak-banyak dalam politik dan perebutan kekuasaan di antara pemimpin kelompok-kelompok itu. Semula, mulai sebagai Organisasi Papua Merdeka (OPM atau secara Gratis Papua Movement), tetapi kekurangan persatuan asli sudah membagi gerak-gerik ini yang sangat kuat pernah. Pemimpin makan varietas minat selain perjuangan untuk kemerdekaan. Sekarang ini, ada kurang dari 15 gerak-gerik Papuan Barat. Kekurangan persatuan adalah satu kelemahan yang menghalangi pengejaran mereka untuk kemerdekaan.
34. Jika Papuans Barat yang ditempatkan secara kokoh bersama di satu organisasi dan kolektif mendesak kemerdekaan, lalu mereka akan mempunyai dampak yang lebih luar biasa. West Papuans tidak menerima jawaban mendukung dari Forum Pulau Pasifik, mungkin karena bangsa anggota melihat bahwa mereka bercabang. Ada mungkin menjadi persoalan lain yang sedang menghalangi kemajuan mereka. Tetapi, sampai pada West Papuans untuk memikirkan strategi yang akan memotivasi dan menarik bersama kepentingan sesama negara Pulau Pasifik mereka, dan mendapatkan bantuan kolektif untuk sebab mereka.
35. Emmanuel Pok adalah seorang peneliti kadet di pembagian studi politik dan sah di Lembaga Penelitian Nasional.
