Jubir Demmak untuk Masyarkakat Internasional (Demmak): Itu pertanyaan yang harus diajukan kepada para tokoh Adat Koteka. Dalam surat saya sudah jelas mengenai surat itu.

SPMNews: Apa yang Anda sudah tahu tentang isu dimaksud?

Demmak: Ada cerita di tengah masyarakat, yang merisaukan. Itu cerita biasa saja dalam politik. Tetapi ada juga cerita yang mengusik. Apa yang mengusik? Ya, ada isu bahwa pembentukan Provinsi Papua Tengah itu mendapat dukungan dari para pejuang Papua Merdeka di Luar Negeri, secara khusus menyebutkan nama Kantor Perwakilan Rakyat Papua di Port Vila, Vanuatu. Itu berarti ada upaya mengkait-kaitkan perjuangan orang Paindo dengan orang Papua Merdeka Inikan campuraduk isu yang menyesatkan.

Teman-teman di dalam negeri, kalau berpolitik untuk NKRI haruslah bermain di dalam ruang dan kotak NKRI sendiri, mempergunakan partai politik, organisasi massa untuk NKRI, jangan mengusik ruang gerak orang lain. Itu demi menjaga kebersamaan. Kalau menyinggung teman-teman di luar negeri, berarti pertanyaan para tokoh adat Koteka terutama kepada saya, “Kau bikin apa di sana?” Apalagi kalau pemerintah Vanuatu mengetahui isu ini, maka jelas resikonya posisi Kantor WPPRO di sana. Bagaimana kantor yang diizinkan untuk mengurus barang lain, kokh mengeluarkan surat untuk tujuan lain? Itukan menjadi pertanyaan pemerintah yang berdaulat itu kepada pejuang aspirasi rakyat Papua di luar negeri.

Isu seperti ini bukan baru. Banyak calon Bupati, Calon Gubernur, Camat dan sebagainya mengatasnamakan “orang tua” di mana saja mereka suka sebut. Mereka selalu bilang “Orang tua su mendukung penuh!” Ah, orang tua itu urusannya ada di hutan untuk mendukung pemekaran? Mereka ada di situ gara-gara tidak jadi Bupati atau Gubernur? Alm. Gubernur Solossa sendiri menandatangani Papua Merdeka waktu Tim-100 menghadap Presiden RI waktu itu. Ada pejabat di Tingkat I di situ juga saat diwawancarai Majalah Tempo tahun 2000 mengatakan memang Papua mau Merdeka, tidak ada tuntutan dan pilihan lain. Tetapi apa yang telah terjadi? Sekarang orang kunci di Provinsi itu. Saya tidak mau menyebut nama-nama lain, nanti menjadi kontroversi tambahan yang tidak perlu.

Ada calon Bupati yang mengancam, “Kalau saya tidak jadi Bupati… kacau nanti!” dan seterusnya.

Intinya politisasi aspirasi bangsa Papua ini sudah berlangsung sejak 1960-an, sampai hari ini. Nah, wilayah Masyarakat Adat Koteka merupakan tanggungjawab saya sebagai petugas atau pesuruh dari para tokoh Adat Koteka untuk membela dan membenarkan kalau ada isu atau tindakan yang salah. Saya hanya pesuruh, bukan yang menyuruh. Tetapi tidak berarti saya lakukan itu sambil-lalu. Saya harus melakukannya demi orang Koteka, hari ini dan leih utama dan terpenting untuk kepentingan anak-cucuk yang kami lahirkan dan yang akan tinggal setelah kami mati.

Kita tidak berbicara tentang kepentingan sesaat saya jadi Gubernur atau nama saya menjadi terkenal. Apalagi gubernur dari sebuah pemerintahan koloni. Ini isunya bercampuraduk. Kita harus ingat apa dampak keputusan dan langkah saya hari ini untuk anak-cucu saya, di atas tanah saya, terhadap adat saya?

SPMNews: Setahu kami itu hanya isu saja, tidak ada bukti tertulis. Anda dapat membuktikannya?

Demmak: Bukti tertulis saya tidak punya. Makanya dalam surat itu saya jelaskan berulangkali, “kalau seandainya itu benar”. Anda bisa katakana kalau isu saja kenapa dipublikasi? Jawabannya karena “Hanya isu itu sudah dipublikasi” jadi untuk meniadakan atau mengimbangi isu yang sudah go public itu harus lewat publikasi pula. Apalagi ada unsur tangan jahil yang turut mempublikasikan isu itu. Makanya kita harus cepat-tanggap melokalisir isu itu.

Sekaligus juga, isu itu bukan sebatas isu kalau ia mempengaruhi keputusan Masyaraakat Koteka dalam mengambil keputusan. Bagaimana kalau isu itu dianggap betul dan akhirnya tokoh Adat Koteka mengambil sikap? Tokoh Adat Koteka tidak akan pernah meminta Surat Dukungan secara tertulis.  Jelas, yang disalahkan para pesuruh, termasuk saya.

SPMNews: Kami juga mencurigai isu itu sengaja dilemparkan NKRI, tetapi kenapa harus Anda tanggapi?

Demmak: Justru kalau itu dilemparkan NKRI, maka saya harus tanggapi. Nanti teman-teman yang berpolitik di dalam NKRI atau saya sebut Kaum Papindo akan tahu siapa dalang persoalan itu dan siapa melahirkan isu dimaksud. Intinya adalah kami harus menampis isu itu agar tidak membingungkan masyarakat. Sampai di situ saja. Tidak ada maksud lebih.

Dengan demikin isu dimaksud tergulung ke dalam, dan isu itu menjadi masalah NKRI dan para politikus Papindo, tidak ada kaitan dengan Kantor di Port Vila atapun yang mereka sebut “orang tua” di hutan.

SPMNews: Ada juga yang sarankan Anda sebaiknya tanyakan langsung kepada yang bersangkutan, kenapa harus publikasikan di Internet. Apa tanggapan Anda?

Demmak: Tidak ada jalur atau mekanisme tanya-jawab. Tanya-jawab dalam rangka apa? Alsan kami sama-sama sebagai orang Koteka, atau karena kami sama-sama sebagai WNI? Ini bukan masalah pribadi, jadi harus bertanya-jawab secara pribadi. Kepada pribadi siapa? Saya juga tidak tahu? Karena itu saya tidak menyoroti pribadi siapapun, karena secara adat orang-orang Pegunungan Tengah Papua adalah semuanya orang-orang Koteka. Tidak ada yang bermain di luar koridor hukum adat Koteka. Tetapi kalau kita tanpa sadar keluar rel, maka memang tanggungjawab kita bersama untuk menarik kembali dan kembalikan kepada relnya.