Surat ini tidak untuk menunjukkan ketidak-kompakkan, tetapi justru sebaliknya

Wawancara Ekslusiv: Jubir Demmak untuk Masyarakat Internasional tentang Surat Terbuka menyangkut Pembentukan Provinsi Papua Tengah [SPMNews] . Tetapi persoalan di sini bukan masalah kita orang Koteka atau pribadi saya dengan pribadi lepas pribadi kaum Papindo. Ini masalah organisasi, dan sekaligus masalah ideolgi politik. Dan ideology politik itu bukan sekedar konservativ-liberal, atau moderat-ekstrimis seperti yang ada di dalam sebuah Negara. Ini ideology terhadap keberadaan sebuah Negara dan ideology sebagai tanggapan terhadap keberadaan itu. Ada yang menerima keberadaan itu, ada yang menolak. Maka kalau ideology yang menerima keberdaan itu dan yang menolak tidak dapat saling mendukung dalam konteks politik dari kaum penjajah di tanah air.

 Ini juga pelajaran bermanfaat bagi kaum Papindo di dalam Masyarakat Adat lain di seluruh tanah air yang selama ini menggunakan aspirasi dari posisi ideology yang satu untuk meraih posisi di pemerintahan ideology lawannya. Ini politik yang tidak mendidik rakyat. Ini politik yang membodohi, memanipulasi, menyulap realitas sebenarnya.

---

SPMNews: Apakah Surat Terbuka yang Anda sampaikan itu benar-benar merupakan isihati dari tokoh Adat Koteka?

Jubir Demmak untuk Masyarkakat Internasional (Demmak): Itu pertanyaan yang harus diajukan kepada para tokoh Adat Koteka. Dalam surat saya sudah jelas mengenai surat itu.

SPMNews: Apa yang Anda sudah tahu tentang isu dimaksud?

Demmak: Ada cerita di tengah masyarakat, yang merisaukan. Itu cerita biasa saja dalam politik. Tetapi ada juga cerita yang mengusik. Apa yang mengusik? Ya, ada isu bahwa pembentukan Provinsi Papua Tengah itu mendapat dukungan dari para pejuang Papua Merdeka di Luar Negeri, secara khusus menyebutkan nama Kantor Perwakilan Rakyat Papua di Port Vila, Vanuatu. Itu berarti ada upaya mengkait-kaitkan perjuangan orang Paindo dengan orang Papua Merdeka Inikan campuraduk isu yang menyesatkan.

Teman-teman di dalam negeri, kalau berpolitik untuk NKRI haruslah bermain di dalam ruang dan kotak NKRI sendiri, mempergunakan partai politik, organisasi massa untuk NKRI, jangan mengusik ruang gerak orang lain. Itu demi menjaga kebersamaan. Kalau menyinggung teman-teman di luar negeri, berarti pertanyaan para tokoh adat Koteka terutama kepada saya, “Kau bikin apa di sana?” Apalagi kalau pemerintah Vanuatu mengetahui isu ini, maka jelas resikonya posisi Kantor WPPRO di sana. Bagaimana kantor yang diizinkan untuk mengurus barang lain, kokh mengeluarkan surat untuk tujuan lain? Itukan menjadi pertanyaan pemerintah yang berdaulat itu kepada pejuang aspirasi rakyat Papua di luar negeri.

Isu seperti ini bukan baru. Banyak calon Bupati, Calon Gubernur, Camat dan sebagainya mengatasnamakan “orang tua” di mana saja mereka suka sebut. Mereka selalu bilang “Orang tua su mendukung penuh!” Ah, orang tua itu urusannya ada di hutan untuk mendukung pemekaran? Mereka ada di situ gara-gara tidak jadi Bupati atau Gubernur? Alm. Gubernur Solossa sendiri menandatangani Papua Merdeka waktu Tim-100 menghadap Presiden RI waktu itu. Ada pejabat di Tingkat I di situ juga saat diwawancarai Majalah Tempo tahun 2000 mengatakan memang Papua mau Merdeka, tidak ada tuntutan dan pilihan lain. Tetapi apa yang telah terjadi? Sekarang orang kunci di Provinsi itu. Saya tidak mau menyebut nama-nama lain, nanti menjadi kontroversi tambahan yang tidak perlu.

Ada calon Bupati yang mengancam, “Kalau saya tidak jadi Bupati… kacau nanti!” dan seterusnya.

Intinya politisasi aspirasi bangsa Papua ini sudah berlangsung sejak 1960-an, sampai hari ini. Nah, wilayah Masyarakat Adat Koteka merupakan tanggungjawab saya sebagai petugas atau pesuruh dari para tokoh Adat Koteka untuk membela dan membenarkan kalau ada isu atau tindakan yang salah. Saya hanya pesuruh, bukan yang menyuruh. Tetapi tidak berarti saya lakukan itu sambil-lalu. Saya harus melakukannya demi orang Koteka, hari ini dan leih utama dan terpenting untuk kepentingan anak-cucuk yang kami lahirkan dan yang akan tinggal setelah kami mati.

Kita tidak berbicara tentang kepentingan sesaat saya jadi Gubernur atau nama saya menjadi terkenal. Apalagi gubernur dari sebuah pemerintahan koloni. Ini isunya bercampuraduk. Kita harus ingat apa dampak keputusan dan langkah saya hari ini untuk anak-cucu saya, di atas tanah saya, terhadap adat saya?

SPMNews: Setahu kami itu hanya isu saja, tidak ada bukti tertulis. Anda dapat membuktikannya?

Demmak: Bukti tertulis saya tidak punya. Makanya dalam surat itu saya jelaskan berulangkali, “kalau seandainya itu benar”. Anda bisa katakana kalau isu saja kenapa dipublikasi? Jawabannya karena “Hanya isu itu sudah dipublikasi” jadi untuk meniadakan atau mengimbangi isu yang sudah go public itu harus lewat publikasi pula. Apalagi ada unsur tangan jahil yang turut mempublikasikan isu itu. Makanya kita harus cepat-tanggap melokalisir isu itu.

Sekaligus juga, isu itu bukan sebatas isu kalau ia mempengaruhi keputusan Masyaraakat Koteka dalam mengambil keputusan. Bagaimana kalau isu itu dianggap betul dan akhirnya tokoh Adat Koteka mengambil sikap? Tokoh Adat Koteka tidak akan pernah meminta Surat Dukungan secara tertulis.  Jelas, yang disalahkan para pesuruh, termasuk saya.

SPMNews: Kami juga mencurigai isu itu sengaja dilemparkan NKRI, tetapi kenapa harus Anda tanggapi?

Demmak: Justru kalau itu dilemparkan NKRI, maka saya harus tanggapi. Nanti teman-teman yang berpolitik di dalam NKRI atau saya sebut Kaum Papindo akan tahu siapa dalang persoalan itu dan siapa melahirkan isu dimaksud. Intinya adalah kami harus menampis isu itu agar tidak membingungkan masyarakat. Sampai di situ saja. Tidak ada maksud lebih.

Dengan demikin isu dimaksud tergulung ke dalam, dan isu itu menjadi masalah NKRI dan para politikus Papindo, tidak ada kaitan dengan Kantor di Port Vila atapun yang mereka sebut “orang tua” di hutan.

SPMNews: Ada juga yang sarankan Anda sebaiknya tanyakan langsung kepada yang bersangkutan, kenapa harus publikasikan di Internet. Apa tanggapan Anda?

Demmak: Tidak ada jalur atau mekanisme tanya-jawab. Tanya-jawab dalam rangka apa? Alsan kami sama-sama sebagai orang Koteka, atau karena kami sama-sama sebagai WNI? Ini bukan masalah pribadi, jadi harus bertanya-jawab secara pribadi. Kepada pribadi siapa? Saya juga tidak tahu? Karena itu saya tidak menyoroti pribadi siapapun, karena secara adat orang-orang Pegunungan Tengah Papua adalah semuanya orang-orang Koteka. Tidak ada yang bermain di luar koridor hukum adat Koteka. Tetapi kalau kita tanpa sadar keluar rel, maka memang tanggungjawab kita bersama untuk menarik kembali dan kembalikan kepada relnya.

Tetapi persoalan di sini bukan masalah kita orang Koteka atau pribadi saya dengan pribadi lepas pribadi kaum Papindo. Ini masalah organisasi, dan sekaligus masalah ideolgi politik. Dan ideology politik itu bukan sekedar konservativ-liberal, atau moderat-ekstrimis seperti yang ada di dalam sebuah Negara. Ini ideology terhadap keberadaan sebuah Negara dan ideology sebagai tanggapan terhadap keberadaan itu. Ada yang menerima keberadaan itu, ada yang menolak. Maka kalau ideology yang menerima keberdaan itu dan yang menolak tidak dapat saling mendukung dalam konteks politik dari kaum penjajah di tanah air.

Ini juga pelajaan bermanfaat bagi kaum Papindo di dalam Masyarakat Adat lain di seluruh tanah air yang selama ini menggunakan aspirasi dari posisi ideology yang satu untuk meraih posisi di pemerintahan ideology lawannya. Ini politik yang tidak mendidik rakyat. Ini politik yang membodohi, memanipulasi, menyulap realitas sebenarnya.

SPMNews: Ada juga menuduh Anda hanya ‘cari nama’ dengan ini? Kami kira bisa dipahami. Apa pendapat Anda?

Demmak: Nama tidak bisa dicari. Dia melekat ada kita sejak lahir. Maksudnya popularitas? Tapi popularitas bagi saya untuk apa? Untuk menjadi pejabat NKRI? Popularitas hanya untuk menjadi hamba orang lain di tanah air sendiri bukan merupakan sebuah cita-cita bijak. Dengan surat ini saya dapat popularitas untuk mendapatkan apa dan menjadi apa? Tidaklah mungkin. Yang paling mungkin saya dapatkan adalah kejaran inteligen dan pembuntutan, terror dan intimidasi. Bagaimana orang sedang menantang sebuah tirani demokrasi yang penuh dengan kekerasan dan pembunuhan lalu kita mencari sesuatu yang baik daripadanya?

Sebagai tambahan. Dalam adat Koteka, popularitas tidak biasa dicari. Ia ada sendiri. Tindakan mencari popularitas itu budaya orang asing, yang tidak mungkin melekat pada saya. Yang penting adalah “Kita berdiri dan memberikan ruang yang cukup kepada Kebenaran. Kebenaran itu mutlak, jadi kita tak perlu memanipulasinya, mengatasnamakan atau apa saja. Kalau pembentukan Provinsi Papua Tengah itu merupakan kebenaran karena diinginkan oleh Masyarakat Koteka, ya saya satu orang mau bicara apa? Tetapi kalau sebaliknya, fakta itu dimanipulasi orang-orang tertentu, maka itu harus dilawan, karena ia bertentangan dengan kepentingan dan nasib bersama. Apalagi kalau fakta itu dimanipulasi pihak penjajah, maka memang kita berkewajiban meluruskanna, baik orang Koteka di kubu Papindo maupun orang Koteka di kubu Kebenaran. Dua-duanya harus turun tangan membenarkan isu yang tidak benar.

Nama yang melekat pada kita masing-masing adalah nama yang akan kita tinggalkan untuk generasi berikut. Apakah nama itu ditulis dengan warna merah putih, warna biru putih, atau warna apa? Nanti anak-cuku akan membacanya saat nama kita terpampang di kuburnan.

Menurut Ada Koteka, menyangkut ‘cari nama’, yang harus kita perhitungkan adalah bagaimana caranya meninggalkan ‘nama itu’ bagi generasi berikut Jangan sampai kita meninggal, kita langsung membawa serta nama kita. Karena itu, nama yang kita mau tinggalkan itu buat apa dicari? Nama itu juga tidak pernah kita ciptakan, itu pemberian orang tua. Jadi, kita tidak perlu cari.

SPMNews: Selama ini orang Koteka selalu dilihat kompak, di luar dan di dalam. Tetapi dengan surat ini terlihat bias dimanfaatkan pihak penjajah. Demikian penilaian pihak lain.

Demmak: Surat ini tidak untuk menunjukkan ketidak-kompakkan, tetapi justru sebaliknya. Nanti akan Anda tahu apa masksud saya, tapi tidak perlu saya beritahu. Hasilnya akan Anda lihat nanti, bukan hari ini tetapi puluhan tahun kemudian. Kekompakan itu bukan karena dibangun lewat lobi-lobi politik atau indoktrinasi, kekompakan itu ada sebagai nafas dan darah-daging, tidak bisa dikacaukan oleh surat ini, karena surat ini punya maksud dan tujuan, itu bersifat kepentingan umum tanah Papua. Dan secara adat, surat ini memiliki target bidik, ia akan mencapai target bidikannya.

 SPMNews: Apa pesan Anda untuk bangsa Papua atas surat ini?

 
Demmak: Sudah banyak pesan-pesan saya tadi. Jadi tidak perlu ditambah lagi. Terimakasih.

---

Wawancara Email per 25 Februari 2008
Disampaikan per Email: koteka@manesianews.org