KEEROM- Meski Kabupaten Keerom baru berjalan secara defenitif selama 2 tahun dan masih dalam proses pembangunan dan pembenahan di segala bidang kehidupan, namun bukan berarti terbebas dari masalah dan ancaman, khususnya pada masalah kesehatan.

Buktinya bahwa menurut Direktur Yayasan Pengembangan Kesehatan Masyarakat (YPKM) Papua, Drs. T.G. Butar-butar, M.Kes, bahwa, untuk wilayah Kabupaten Keerom, cukup rawan terhadap masalah HIV/AIDS.

“Keerom sangat rawan terhadap terinferksinya HIV/AIDS,” ujarnya kepada Cenderawasih Pos, di Kantor Pos Jayapura, Jumat (4/12).

Ditandaskan demikian sebab seperti diketahui wilayah Keerom sangat dekat dengan wilayah perbatasan PNG, yang mana memungkinkan adanya saling kunjungan tradisional yang dilakukan oleh kedua wilayah perbatasan itu.

Yang pada akhirnya seringkali terjadi kontak perubahan-perubahan hubungan seksual yang cukup tinggi di wilayah perbatasan itu. Apalagi sudah diketahui bahwa wilayah PNG sangat tinggi pengidap HIV/AIDS. Dalam hal ini angka prevalensi penyebaran virusnya cukup tinggi.
Indikasi yang kedua ialah Kabupaten Keerom merupakan daerah pengembangan dari Kota/Kabupaten Jayapura yang tentunya segala akses ke dua wilayah itu sangat mudah dijangkau termasuk dengan mudahnya virus itu menyebar ke penduduk Keerom.

“Perlu di waspadai juga adanya penyebaran ganja dari wilayah perbatasan serta masalah minuman keras yang adalah salah satu pengantar untuk orang terinfeksi virus tersebut. Keerom adalah ancaman besar dari HIV/aids ini,” tukasnya.
Untuk itulah ia menyatakan agar perlu adanya strategi dan kebijakan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Keerom dalam menanggulangi dan mengantiasipasi virus itu beredar di wilayah Keerom.

Diantaranya, Pemkab perlu kerjasama denghan pemerintahan PNG dalam hal membuat kesepakatan-kesepakatan untuk memberikan pemahaman-pemahaman menyangkut bahaya virus tersebut bagi masyarakatnya termasuk di perbatasan wilayah masing-masing.
Kemudian kedua wilayah itu harus menyediakan pusat pelayanan kesehatan di wilayah perbatasan supaya setiap pelintas batas diwajibkan untuk memeriksakan kesehatannya sebelum melakukan kunjungan tradisional itu.

Berikutnya ialah hendaknya Pemkab bagaimana berpikir agar kedepannya melakukan pendekatan-pendekatan dan kerjasama dengan tokoh/pemuka agama, dalam rangka menyiapkan jemaatnya untuk berusaha menghindarkan dirinya dari bahaya virus itu, serta bagaimana cara menanggulanginya.

Terkait dengan itu, pihaknya telah melakukan upaya mendorong Pemkab Keerom untuk masalah penyediaan pelayanan didirikannya voluntary conseling dan tasting (VCT) sukarela yang mana disediakan untuk dilakukannya pemeriksaan sampel darah secara gratis bagi masyarakat apabila ingin mengetahui status kesehatannya itu tentang apakah tertular virus itu atau bukan.(nls).