Hal penting lainnya, lanjut Thaha, keadilan sosial dan ekonomi harus diwujudkan, kemudian penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia, dan hal yang tidak boleh ditinggalkan adalah birokrasi yang bersih dari korupsi. “Jika korupsi jalan terus, maka sama saja dengan membunuh rakyat Papua, sebab rakyat akan semakin menderita. Oleh sebab itu, pemerintah harus konsisten dalam pemberantasan korupsi,” ujarnya.

Menurutnya, adalah hal yang sangat lucu jika di usia 6 tahun ini, Otsus masih berkutat pada aspek simbolik dengan terus mempersoalkan nasionalis kontra tidak nasionalis. “Meski Bintang Kejora naik, Papua belum tentu merdeka. Yang mesti dikibarkan di tiang paling tinggi adalah untuk Papua Baru adalah bendera hak hidup, bendera kesejahteraan rakyat, bendera penghormatan Hak Asasi Manusia, serta bendera keadilan social dan keadilan ekonomi,” pungkasnya.

Dikatakan, selama ini, orang sibuk bicara soal symbol atau masalah larangan Bintang Kejora dijadikan lambang daerah, padahal semestinya ada agenda-agenda penting untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang hingga saat ini masih diabaikan. “Stop bicara soal lambang. Kita harus berani berhenti bicara symbol. Kita harus bicara hal yang substansial. Itu yang paling pokok,” tandasnya.

Thaha menyatakan, Pemerintah boleh melarang Bintang Kejora untuk dijadikan symbol dengan Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2007, akan tetapi hal itu tidak boleh menyita perhatian untuk bicara hal yang penting dalam upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat. “Karena itu saya usul supaya DPRP, MRP, gubernur untuk berhenti bicara symbol. Sekarang bicaralah mengenai grand strategi mengenai pendidikan, kesehatan dan seterusnya. Mana grand desain pembangunan ekonomi,” ucapnya.

Thaha berkeyakinan, ada atau tanpa bendera, perjuangan rakyat Papua untuk menyuarakan aspirasinya akan tetap jalan, selama pemerintah tetap menerapkan ketidakadilan social, ketidak adilan ekonomi, korupsi merajalela dan seterusnya.

Sementara itu di tempat yang sama, Manager Wahana Visi Indonesia (WVI) ADP Keerom, Benny Sweny kepada Cenderawasih Pos mengatakan, Otsus bukan segala-galanya, namun yang perlu adalah keseriusan Pemda untuk mengembangkan system monitoring untuk melihat indicator pencapaian dari Otsus itu sendiri. “Untuk itu, indicator untuk mengukur keberhasilan Otsus itu harus ditetapkan. Jika tidak ada indikatornya, lalu kita mau mengawasi dari sisi mananya,” ujar Sweny. Terkait hal ini, peran pemuda sangat penting, diantaranya, pemuda harus bisa merumuskan grand strategi untuk mensukseskan Otsus. “Ini yang perlu dirumuskan,” tandasnya. (fud)