JAYAPURA- Puluhan demonstran kemarin mendatangi gedung DPRP. Kedatangan pendemo ini, diantaranya meminta referendum dan sejumlah tuntutan kepada DPRP untuk ditindaklanjuti. Massa yang menamakan diri Front Nasional Mahasiswa Pemuda Papua (FNMPP) yang dikoordinir Markus Yenu itu, tiba di Gedung DPRP sekitar pukul 11.50 WIT dengan menggunakan bus setelah sebelumnya berkumpul di kampus Uncen di Padang Bulan.

Mereka langsung menggelar spanduk dan berorasi dengan lantang menyampaikan orasinya secara bergantian.

Salah satu tuntutan massa seperti yang tertulis pada spanduknya maupun pernyataan sikapnya berbunyi 'Otsus gagal, segera referendum', ada juga spanduk lain yang bertuliskan 'PBB segera kirim pasukan observer internasional ke West Papua'. Sedangkan spanduk lainnya berisi Tri Tura atau tiga tuntutan rakyat yang isinya meminta: Satu, Pemerintah Republik Indonesia segera mencabut keabsahan pemberlakuan Undang Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otsus bagi Papua termasuk perangkat - perangkatnya serta produk hukum lainnya di Tanah Papua.

Dua, PBB diminta mereview the act of free choice (Pepera) atau tahun 1969 dan mencabut resolusi majelis umum PBB nomor 2504 tanggal 19 November 1969. Tiga, PBB diminta segera mendaftarkan Papua Barat ke dalam Komisi Dekolonisasi PBB tahun 2008 ini. Komisi Dekolonisasi adalah suatu komisi di PBB yang menyiapkan suatu bangsa untuk menuju kemerdekaan.

Dalam orasinya, Markus Yenu yang disebut-sebut sebagai Gubernur Papua Barat Wilayah 2 Manokwari dalam pemerintahan transisi West Papua yang dibentuk oleh kelompok yang ingin memerdekakan diri itu mengatakan bahwa sudah jelas bahwa Otsus telah gagal di Papua. "Kegagalan Otsus sudah sangat jelas, masyarakat tidak bisa lagi menyimpan kegagalan ini. Karena itu solusi yang diinginkan masyarakat meminta pemerintah Republik Indonesia membuka diri dan mengakui kegagalan Otsus," koarnya.

Karena Otsus telah gagal, maka pihaknnya meminta agar digelar suatu dialog antara Papua dan Jakarta yang difasilitasi oleh pihak ke tiga. "Kami minta pihak ke tiga karena kalau hanya Papua dan Jakarta masalahnya tidak akan bisa selesai," katanya. Namun ia menambahkan bahwa perjuangan damai yang diinginkan adalah tanpa kekerasan.

Begitu juga dengan Marthen Manggaprauw dalam orasinya ia juga menegaskan tentang tuntutan tersebut, tetapi ia juga menegaskan bahwa pihaknya sesungguhnya tidak membenci Negara ini (RI) tetapi membenci kapitalisme dan semua praktek yang tidka terpuji yang hanya menyengsarakan rakyat Papua.

Tak lama berorasi, empat utusan dari massa itu diterima oleh Ketua Komisi A DPR Papua Yance Kayame, SH di ruang rapat Komisi A. Keempat utusan itu adalah Pdt Yesaya Dimara, Marthen Manggaprauw dan Yan Rum serta Pdt Jimmy Koirewoa. Hanya saja, meskipun telah sampai di ruang rapat Komisi A, keempat orang itu tidak setuju jika hanya mereka yang mendengarkan respon dari DPRP. "Kami ingin anggota dewan turun ke bawah menemui rekan - rekan kami, karena mereka juga ingin menyampaikan aspirasi mereka secara langsung kepada dewan," kata Pdt Dimara.

Meski sempat terjadi tawar - menawar, tetapi akhirnya Yance Kayame dan beberapa anggota Komisi A lainnya melunak juga dan mau turun ke bawah (halaman red) untuk menemui massa.
Di halaman gedung DPRP, penyampaian orasi dari massa terus saja dilakukan hingga akhirnya Yance Kayame, Ramses Wally, Idrus Khalwani dan Yanni datang menemui massa.

Dalam orasinya, di depan Yance Kayame, Markus juga mengatakan bahwa referendum yang mereka maksud sesungguhnya memiliki makna yang luas, dan ia menegaskan bahwa rakyat Papua sekarang ini sangat membutuhkan perubahan ke arah yang lebih baik.

Tak mau ketinggalan Pdt Jimmy juga menyampaikan aspirasinya bahwasanya yang membuat Otsus Papua gagal adalah orang Papua sendiri. "Yang bikin Otsus gagal adalah pejabat - pejabat Papua baik itu gubernur, bupati hingga DPRP dan DPRD di kabupaten - kabupaten," katanya lantang.

Ia menyebut para pejabat yang orang asli Papua itu telah lupa diri. Bahkan lupa ingatan, sehingga tak mampu berpikir jernih untuk bagaimana mensejahterahkan rakyat Papua yang masih terus hidup dalam kemiskinan dan keterbelakangan meskipun dana Otsus yang masuk di Papua cukup besar. "Harusnya yang nikmati dana Otsus adalah rakyat, bukan pemerintah atau elite - elite pemerintah, dengan dana Rp 21 Triliun untuk Papua omong kosong kalau rakyat Papua masih menderita," teriaknya yang diiyakan oleh lainnya juga sembari berteriak.

Kata Pdt Jimmy merdeka bukanlah aspirasi, tetapi suatu ideologi, karena itu ideologi merdeka harus diganti dengan ideologi yang lebih baik dimana masyarakat Papua hidup dalam suatu kesejahteraan, baik itu dari segi ekonomi, sosial budaya, pendidikan maupun politik. Karena itu ia mengajak seluruh rakyat Papua agar memilih komit untuk memilih gubernur dan wakil rakyat yang peduli dengan rakyat kecil.

Pdt Jimmy juga mengaku heran dengan komunikasi politik DPRP, Pemprov Papua dan MRP yang putus. "Kalau seperti ini bagaimana eksekutif bisa tahu aspirasi kita," ujarnya. Ia juga mengkritisi kinerja MRP yang tak juga menunjukkan keberhasilan. "Fungsi MRP ini harus diperjelas, kalau kesalahannya ada pada sistem, sistemnya yang di rubah tetapi kalau kesalahannya ada pada orang-orangnya, maka orang - orang di MRP saja yang dirubah," katanya.

Ia juga mengkritisi sikap gubernur yang dinilainya belum serius dalam memerangi korupsi di Papua. "Mana itu koruptor yang gubernur sebut- sebut itu, katanya mau diumumkan, tapi kok sampai sekarang tidak ada," teriaknya antusias.

Menanggapi aspirasi massa itu, Yance Kayame mengatakan bahwa aspirasi yang sama sebenarnya jauh sebelumnya pernah disampaikan oleh pihaknya ke pemerintah pusat, bahkan dengan cap tangan darah tetapi masalahnya ketika itu ada sebagian masyarakat Papua yang juga ke pusat dan meminta pemekaran Papua. "Selama ini DPRP sudah lebih dari cukup meskipun kami akui tidak punya wewenang untuk masalah ini," katanya.

Meski begitu, Yance Kayame tetap menerima aspirasi masyarakat itu dan akan mengkajinya dan menindaklanjutinya untuk disampaikan kepada pemerintah pusat. "Aspirasi akan kami kaji sesuai wewenang DPRP untuk dijadikan putusan dewan, aspirasi ini juga akan kami sampaikan pada pemerintah untuk di-follow up, DPRP akan membantu sebab garis perjuangan dewan sama dengan perjuangan masyarakat," tandasnya.

Usai mendengarkan respon dari dewan, massa kemudian menyampaikan pernyataan sikap yang tertulis didalam spanduk itu, lalu menutup aksi yang berjalan damai dan tertib itu dengan doa bersama dipimpin Pdt Yesaya Dimara. Sekitar pukul 14.00 WIT massa bubar meninggalkan gedung DPR Papua.(ta)