Nilai Otsus Gagal,Tuntut Dialog Internasional

Massa Sempat Kecewa Tak Bisa Ketemu Gubernur JAYAPURA-Seratusan orang yang tergabung dalam Koalisi Mahasiswa dan Masyarakat Peduli Tanah Papua (KMPTP) Senin (31/3) kemarin sekitar pukul 12.45 WIT melakukan aksi demo di halaman Kantor Gubernur Provinsi Papua. Sebelumnya ke kantor gubernur, massa sempat melakukan aksi demo di Abepura.

Mereka datang ke halaman kantor gubernur dengan membawa beberapa spanduk dan poster, yang antara lain menuntut digelarnya dialog internasional. Adapun poster yang mereka bawa antara lain bertuliskan: 'Gubernur, DPRP dan MRP segera menyurat SBY untuk adakan dialog internsional', 'Pemerintah telah gagalkan Otsus di Tanah Papua, segera adakan dialog internasional'. Termasuk beberapa spanduk dan poster lainnya yang bertuliskan: 'Cabut UU 21 Tahun 2001', Bubarkan MRP dan beberapa tulisan lainnya.

Setelah melakukan orasi, sekitar pukul 13.00 WIT, massa pendemo itu kemudian melakukan upacara pencabutan Otsus dan Pembubaran MRP. Dimana tampil sebagai pemimpin upacara adalah Albert Wanimbo yang merupakan koordinator lapangan aksi demo itu, sedangkan sebagai pembina upacara yaitu Buchtar Tabuni yang juga selaku penanggungjawab demo.

Dalam aksi itu juga ada pemandangan menarik, karena dua orang dari pendemo itu tampil hanya dengan mengenakan koteka dan seluruh tubuhnya dipoles dengan warna hitam.

Dalam amanatnya saat upacara itu, Buchtar Tabuni menyatakan, pihaknya tidak meminta adanya pemekaran, tidak meminta adanya otonomi khusus, tetapi minta kedaulatan. "Kami menentang, mengembalikan dan menolak segala bentuk undang-undang, Keppres maupun bentuk lainnya untuk orang Papua, sebab itu semua hanya berpihak kepada kepentingan birokrasi dan Partai Politik (Parpol)," katanya.

Buchtar juga menuturkan, UU Otsus katanya untuk menjamin orang Papua, namun kenyataannya justru berbalik. "Pendidikan masih mahal, biaya rumah sakit juga mahal, pembangunan infrastruktur tidak beres, banyak jalan yang berlubang-lubang, ekonomi rakyat juga diabaikan," tuturnya.

Berdasarkan fakta itu, pihaknya telah menyurat ke Gubernur Papua, DPRP dan MRP agar menyurat ke presiden untuk dilakukan dialog internasional.

Setelah upacara selesai, orasi-orasi silih berganti dilakukan para pendemo yang telah ditunjuk. Sementara tim negosiasi melakukan nego dengan Wakil Gubernur Papua. Alex Hesegem SE agar menerima aspirasi dan bertemu dengan pendemo.

Sekitar pukul 15.15 WIT, Wagub dengan didampingi Sekda Papua Drs. Tedjo Soeprapto,MM kemudian menemui massa.

Saat itu, Buchtar menyatakan, yang ingin ditemui adalah gubernur, kalau gubernur tidak mau menemui, maka hari ini harus ada kesepakatan kapan tiga lembaga yaitu gubernur, DPRP dan MRP duduk bersama untuk membahas masalah ini.

Menanggapi hal itu, Wagub menyatakan, melakukan demo merupakan bagian dari demokratisasi, namun harus dilakukan sesuai aturan. "Kita terima demo ini sebagai kontrol publik," ucapnya.

Terkait keinginan massa untuk bertemu gubernur, Wagub menyatakan, antara gubernur dan wakil gubernur merupakan suatu kesatuan. "Jadi tidak boleh dipecah belah antara gubernur dan wakil gubernur. Gubernur dan wakil gubernur sama. Saya turun ke sini untuk menerima aspirasi, sesuai hasil kesepakatan dengan tim negosiasi," paparnya.

Karena saat itu materi aspirasi itu tidak ada, sehingga Wagub kemudian naik lagi ke ruang kerjanya. Beberapa saat kemudian, salah seorang pendemo yang membawa materi aspirasi itu datang dan kemudian tim negosiasi naik lagi ke Wagub sambil menyerahkan materi aspirasi itu. Setelah itu massa pendemo itu akhirnya membubarkan diri.

Wagub yang ditemui wartawan usai demo mengatakan, tadi pendemo itu mengatakan kecewa karena tidak bertemu gubernur. Untuk itu dirinya kembali menegaskan bahwa gubernur dan wakil gubernur tidak boleh didikotomikan. "Bertemu wakil gubernur sama dengan bertemu gubernur. Sebab setiap aspirasi yang masuk tidak pernah kami biarkan dan pasti akan kami bahas secara resmi," tandasnya.
Terkait adanya statemen bahwa Otsus gagal, Wagub menjelaskan bahwa hal itu tidak benar, sebab pemerintah terus berupaya melakukan pembangunan secara komprehensif. Kemudian terkait tuntutan untuk membubarkan MRP, Wagub juga menyatakan, itu bukan hal yang gampang, sebab itu adalah amanat UU Otsus.

Soal dirinya yang meninggalkan para pendemo itu, Wagub menegaskan, dalam kesepakatan dengan tim negosiasi, dirinya dipaksa turun untuk menerima materi aspirasi tertulis, namun ketika dirinya meminta materi aspirasi tertulis itu ternyata tidak, sehingga ia naik lagi ke ruang kerjanya, karena tim negosiasi dianggapnya tidak konsisten.

Sebelumnya Demo di Abe//
Sebelum akhirnya ke Kantor Gubernur, mass Koalisi Mahasiswa Masyarakat Peduli Tanah Papua (KMMPTP) ini mengelar aksi demo damai di Abepura.

Dalam aksinya itu, mereka membentangkan empat spanduk berukuran besar dan 12 pamflet. Terlihat dalam spanduk tersebut, tertulis " Gubernur, DPRP dan MRP segera menyurati Presiden SBY dialog internasional. Selain itu, juga terpampang " Pemerintah RI mengagalkan Otsus di Tanah Papua dan cabut TAP MPRP tentang Otsus di Tanah Papua.

Demo ini dimulai di halaman depan Dealer Astra Honda Abepura sekitar pukul 09.30 WIT. Pada intinya, mereka menuntut agar UU nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus dicabut. Mereka menilai, keberadaan Otsus di Papua tidak membawa dampak positif bagi rakyat Papua. Sebaliknya, Otsus ini hanya menguntungkan segelintir orang saja terutama para pejabat/birokrasi di pemerintah.

" Harus diakui Otsus gagal akibat ulah para pejabat Papua sendiri. Uang yang turun nilainya triliunan rupiah habis dihambur-hambur oleh para pejabat sendiri untuk kepentingan pergi pulang ke Jakarta," ujar Markus dalam orasinya itu.

Dikatakan, lahirnya Otsus di tanah Papua karena tuntutan merdeka dari rakyat Papua, bukan karena prestasi para pejabat. Karena itu, sudah sewajarnya rakyat perlu menuntut hak-haknya yang selama ini ditindas.
Baginya, keberhasilan Otsus bukan diukur dari pembangunan jalan, jembatan dan banyaknya mobil yang dimiliki pejabat, tapi harus dilihat dari kesejahetraan rakyat. Namun, buktinya sampai saat ini,dana yang diturunkan pusat ke Papua mencapai Rp 17 triliun itu, kondisi rakyat Papua masih menderita.

" Kami tidak mau rakyat Papua hanya dijadikan objek dari Otsus itu. Sementara dana Otsus itu yang menikmati hanya kalangan pejabat saja. Percuma Otsus ada, tapi rakyatnya menderita. Karena itu kami menuntut agar Otsus di Tanah Papua dikembali ke pusat," ujarnya penuh bersemangat.

Setelah melakukan orasi sekitar 2 jam, selanjutnya pukul 12.30 WIT para pendemo melanjutkan aksinya kekantor gubernur dok II. Selama berorasi, para pendemo mendapat pengamanan dari aparat Polsekta yang diback up 1 pleton Dalmas Polresta Jayapura.

Sebelum aksi demo dilakukan, AKBP Robert Djonso, SH melalui Kaposekta Abepura, AKP Dominggus Rumaropen, S.sos menyampaikan kepada pendemo agar dalam melakukan aksinya tidak melakukan tindakan anarkis dan merusak fasilitas-fasilitas pemerintah maupun swasta.

"Silahkan melakukan aksi demo tapi harus bisa mengontrol diri untuk tidak melakukan tindakan anarkis, apalagi sampai merusak fasilitas pemerintah maupun swasta,"ungkap Kapolsek Abepura kepada pendemo di lokasi demo.

Dari pantauan Cenderawasih Pos di lapangan, setelah pendemo mendapatkan arahan, maka aksi demo tersebut dilanjutkan. Setelah melakukan orasinya selama satu setengah jam, para pendemo beranjak menuju kantor Gubernur Provinsi Papua untuk menyampaikan aspirasinya dengan menaiki 3 truk yang telah disediakan.(fud/mud/nal)