WEST PAPUA & KOSOVO: letter from UK Government (Meg Munn MP)
By FREE WEST PAPUA CAMPAIGN (UK)

[WPNews Group] - Mar 31, 2008, 18:54
    

FREE WEST PAPUA(UK) note:

Pemerintah INggris memberikan fakta bahwa Kosovo menderita "operasi yang berkelanjutan..., termasuk kekerasan brutal oleh aparat keamanan Yugoslavia pada 1998-9" sebagai salah satu alasan mengapa Inggris mendukung kemerdekaan orang Kosovo dan menolak "kedaulatan wilayah" Serbia.

Kami terus menerus mengingatkan pemerintah Inggris, AS, Australia, Selandia Baru, Kanada, Belanda, Jerman dan lainnya perihal "kekerasan yang berkelanjutan..., termasuk kekerasan oleh aparat keamanan Indonesia di Papua Barat sejak 1963-2008."

Papua Merdeka!

Richard Samuelson
Free West Papua Campaign, Oxford, UK.
www.freewestpapua.org
-----------------------------------------------------------------------------------------

Foreign & Commonwealth Office
London SW1A 2AH


From the Parliamentary Under Secretary of State


13 March 2008

The Rt Hon Andrew Smith MP
House of Commons
London SW1A 0AA



Dear Andrew,

Terimakasih atas surat Anda bertanggal 22 Februari kepada Kantor Kementerian LN atas nama kontituen, Mr Richard Samuelson, Co-Director dari Free West Papua Campaign, PO Box 656, Oxford, OX3 3AP, tentang kemerdekaan Kosovo dan papua. Saya membalas sebagai Menteri yang bertanggungjawab atas hubungan kami dengan Indonesia.

Kosovo merupakan kasus yang begitu unik di mana situasinya tidak ada di tempat lain di dunia. Hal dimaksud termasuk:
- Otonomi mendasar dalam Konstitusi Federal Republik Yugoslavia, yang dihapus begitu saja oleh President Milosevic pada 1989.

- Kekerasan berkelanjutan menyusul, termasuk kekerasan brutal oleh aparat keamanan Yugoslavia pada 1998-9


- NATO campurtangan pada 1999 untuk menghentikan katastropi kemanusiaan dimaksud. DK PBB dalam resolusinya 1244 diadopsi pada 1999 sebagai otoritas bagi PBB untuk mengurus Kosovo;

- Kemampuan dan otoritas secara bertahap ditransfer kepada insitusi provisional Kosovo, termasuk pembentukan kementerian yang baru.

- DK PBB dalam resolusinya 1244 menyediakan sebuah proses politik untuk menentukan status akhir dari Kosovo. Utusan Khusus PBB yang memberikan Proposal Komprehensiv untuk Kosovo mensupervisi kemerdekaan dimaksud sebagai hasil dari proses dimaksud.


Semua faktor ini membedakan Kosovo jelas-jelas berbeda dari isu-isu belum tuntas lainnya. Masyarakat Internasional dalam prakteknya memperlakukan Kosovo sebagai kasus spesial sejak 1999.