Proyek Satelit Antara Untung dan Rugi .  

Untuk kesekian kalinya Masyarakat Adat bertemu dan berdialok dengan Komnas Ham Jakarta di Kantor Dewan Adat Biak pada tanggal 7 Maret 2008 pada Jam 10:00 – 14:00 WIT setelah sebelumnya Dewan Adat Biak telah melakukan upaya dan langkah – langkah persuasive dan damai untuk bertemu dengan Pemda Biak Numfor untuk membicarakan secara bersama – sama duduk soal dan kesalahan bersama yang dibuat oleh Pemerintah Jakarta dan Pemda Kabupaten Biak Numfor soal rencana Pelaksanaan Proyek Mega Pro Peluncuran satelit di Kabupaten Biak Numfor .

Upaya dan niat baik Masyarakat Adat Biak untuk berbicara secara demokrasi dan transparan soal rencana peluncuran satelit di Kabupaten Biak Numfor tidak di indahkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor dan Pemerintah Jakarta karena kepentingan perut , kepentingan politik dan kepentingan ekonomi membuat sehingga Pimpinan dan pengambil kebijakan tidak memperdulikan aspirasi masyarakat Adat yang mempunyai Hak Ulayat .

Dari ketidak puasan masyarakat selaku pemilik Hak Ulayat inilah yang membuat sehingga Masyarakat secara sadar, mulai bangkit melawan penjajah yang ingin merampas milik orang lain, merebut kekayaan orang lain, merebut Hak – hak masyarakar kecil, maka masyarakat Adat bersama Dewan Adat Biak melakukan protes terhadap kebijkan Pemda Biak Numfor dan Pemerintah Pusat yang tidak berpihak kepada rakyat kecil . Akhirnya pada bulan Agustus 2007 Dewan Adat dan Masyarakat Byak melakukan demo besar – besar untuk memprotes dan meolak proyek satelit di Biak Numfor .

Sebelum masyarakat secara denokrasi dating ke gedung Rakyat DPRD Kabupaten Biak Numfor, Dewan Adat bersama seluruh Mananwir – Manawir ( Tua – tua Adat ) yang ada di termasuk dalam Aggota Pleno sebanyak 25 orang telah duduk secara bersama – sama dan melakukan Sidang Pleno Istimewa untuk membicarakan kepentingan Proyek sambil menunggu Bupati Biak Numfor, Ketua DPRD Kabupaten Biak Numfor, seluruh Muspida yang terlibat dengan Proyek tersebut, tetapi kenyataan yang terjadi adalah tidak ada satupun Anak adat yang  terlibat dengan Proyek satelit ini tidak hadir untuk memberikan penjelasan dan keterangan terkait rencana peluncuran satelit dikabupaten Biak Numfor .

Akhirnya Masyarakat Adat bersama Dewan Adat menuju ke kantor DPRD Kabupaten Biak Numfor dan menolak dengan tegas sikap pemerintah Pusat dan Pemda Kabupaten Biak Numfor untuk memasukan proyek megapro milik komunis yang sungguh bertentangan dengan Idiologis Bangsa Indonensia yakni Pancasila dan UUD 1945 .


Solidaritas Terfokus ke Dewan Adat Biak .

Melihat kondisi dan situasi ini banyak sekali kelompok Solidaitas penduli Hak – Asasi Manusia, kelompok Solidaritas peduli keadilan dan kemanusiaan, kelompok Agama, Dewan Gereja sedunia, Menteri Luar Negri Amerika telah dating dan bertemu dengan Komunitas masyarakat adapt untuk meminta penjelasn dan keterangan dengan harapan bahwa mereka akan membantu Dewan Adat Biak dan masyarakat Biak untuk menjembatani persoalan peluncuran satelit ini ke Pemerintah Pusat dan Pemda Kabupaten Biak Numfor sehingga posisi masalah satelit jelas dan pemda Biak Numfor dan Pemerintah Pusat tahu apa kesalahan yang mereka langgar terhadap Hak – hak Adat dan Hak – hak Asasi yang dilakukan akibat dari nafsu dan ketidak berpihak pemerintah terhdap  Masyarakat yang sebenarnya mendapat perlindungan dan penjelasan tentang untung dan rugi dari sebuah investasi di Biak berkenaan dengan proyek yang dimaksud berdasarkan Undang – undang Dasar 1945 dan Manifesto Masyarakat Adat Papua .

DAB Potong Kompas ke Jakarta .

Akhirnya Masyarakat Adat bertemu dengan Komnas Ham di Jakarta, DPD RI di Jakarta, Gusdur di Jakarta, LSM di Jakarta, Kontras, Imparsial di Jakarta, DPR RI di Jakarta, Mahsiswa Papua di Jakarta, Alianasi Masyarakat Adat Nusantara ( Aman ) Jakarta, Prexis Jakarta, Human right Voice ( VOA ) Jakarta untuk melaporkan kasus dan masalah ini untuk secara tegas Dewan Adat meminta penjelasan kongrit atas pelanggaran hak – hak asasi manusia berkenaan dengan Proyek ini tapi juga dewan Adat Biak membangun solidaritas dengan sesama umat ciptaan tuhan dan kelompok – kelompok solidaeitas yang peduli dengan persoalan papua khususnya atas perlakuan pemerintah Jakarta dan Pemda BN .

Akhirnya Pada bulan Maret 2008 ini Komnas secara langsung dating ke Biak dan bertemu dengan masyarakat Adat dan Dewan Adat Biak untuk melihat langsung apa yang terjadi berkaitan dengan Proyek Peluncuran satelit di Biak Numfor . Dari pertemuan itu yang dihadiri oleh Mahsiswa, Tua – tua Adat, Pemuda, kelompok Solidaritas Perempuan Papua cinta perdamaian dan keadilan di Biak, LSM di Biak dengan tegas tetap menolak proyek tersebut karena masyarakat tetap pada posisi awal yakni tidak ada Amdal yang jelas menjamin kehidupan dan keslamatan masyarakat Adat, tidak ada sosialisasi tentang dampak buruk dan dampak positif dari peluncuran satelit tersebut terhapa penduduk dan masyarakat Papau dan Non papua yang ada di Biak Numfor .

Dalam kesempatan pertemuan itu juga masyarakat menutut agar Komnas Ham Jakarta segere menindak tegas Pejabat Pemda Biak Numfor yang didugas terlibat dengan proyek satelit ini seperti Kepala Desa yang ikut bermain dalam money politik, Intel yang selama ini memprovokasi masyarakat, penjabat Militer yang diduga turut mensponsori pemda Biak Numfor untuk menyukseskan proyek tersebut supaya dijeblos ke penjara atau dihukum sesuai dengan aruran hokum dan undang – undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini .

Masyarakat juga meminta agar Tanah – tanah Adat yang dikuasai oleh tiga marga diPapua khususnya di Biak seperti Marga TNI-AU, Marga TNI-AL, Marga TNI-AD yang selama ini menguasai tanah – tanah Adat agae segera mengembalikan tanah – tanah masyarakat ke pemilik hak ulayat karena menurut tua – tua Adat bahwa sejak belanda ada di Papua khususnya di Biak tanah – tanah rakyat hanya diberikan untuk dipakai saja ( RVG ) dan waktu itu tua – tua ada hanya menerima 6000 gulden namun setelah peralihan dan Indonesia masuk maka tanah – tanah di biak dikuasai seluruhnya oleh Militer .

Untuk kepda seluruh jaringan ham diAsia, eropa, komisi Hak – asasi Uni eropa, komnas ham Jakarta dan seluruh jaringan ham agar mendesak presiden Indonesia Bambang Susilo Yudhoyono Agar segera menghadirkan investor rusia untuk dating ke Biak dan bertemu dengan masyarakat Adat Biak selaku pemilik hak ulayat untuk berdialok secara damai, adil, bermartabat dan demokrasi untuk mendapatkan kesepakatan yang baik jika bangsa Indonesia tidak ingin papua pisah secara bermartabat berdasarkan keinginan orang Papua .                                    ( Karabas@yahoo.com)

For further information Please contact me soon :

Alex Kirihio
Pelapor Khusus Dewan Adat Biak
MP: 081344085968
E   : pokpeklabis@yahoo.com,alexiusid@yahoo.com