WASHINGTON DC [KabarPapua.Com] - Dalam suratnya tertanggal 13 Desember 2007 Congressman Eni.F.H. Faleomavaega menulis surat kepada Yang Mulia Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Republik Indonesia mengungkapkan keprihatinannya yang serius atas perjalanannya belum lama ini ke kota Biak dan Manokwari di Papua, Indonesia pada tanggal 27 Novemver 2007.

“Seperti yang anda ketahui, pada mulanya saya bermaksud mengunjungi Papua, selama kunjungan saya ke Indonesia pada bulan Juli tahun ini, namun pemerintah anda tidak dapat mengizinkan saya melakukan perjalanan pada waktu itu karena kekuatiran akan masalah keamanan,” seperti yang terungkap dalam suratnya kepada Presiden SBY. “Pada bulan Agustus, saya menyampaikan permohonan lagi kesempatan untuk mengunjungi Papua dan pemerintahan anda menawarkan tanggal alternatif  bertepatan dengan undangan anda kepada saya untuk juga menghadiri Konfrensi Perubahan Iklim PBB yang berlangsung pada awal bulan Desember 3,  2007.

Dengan niat baik itu, Faleomavaega merencanakan perjalanannya bertepatan dengan Konfrensi PBB di Bali guna mendukung upaya-upaya SBY  melaksanankan ketentuan-ketentuan UU Otonomi Khusus yang disahkan oleh pemerintah Indonesia sejak 2001. Dalam pemahaman Faleomavaega bahwa ia akan mengunjungi kota Biak dan Manokwari di Papua dan, yang terpenting adalah ibu kota Propinsi Papua, Jayapura.
 
Namun, sementara dalam perjalanan ke Jakarta dia memperoleh kabar bahwa pemerintah Indonesia mengizinkannya hanya 3 hari di Propinsi Papua dan Papua Barat. Setibanya tanggal 27 November 2007, Faleomavaega kemudian diinformasikan bahwa dia hanya diberikan waktu 2 jam dan tidak diberi izin ke Jayapura.
 
Karena tidak diizinkan masuk [Papua ] bulan Juli tahun ini dan karena mengakomodir penolakan atas permohonan kunjungan saya bulan Agustus dengan izin bulan November lalu, Faleomavaega mengatakan kepada Prediden SBY, “Saya  benar-benar kecewa karena begitu tiba, sekali lagi, saya tidak diizikan ke Jayapura. Dan waktu kunjungan saya yang sebenarnya 5 hari dikurangi menjadi hanya 2 jam dari pertemuan yang sebenarnya dengan pimpinan dan rakyat Biak dan Manokwari karena diduga kekuatiran atas masalah keamanan. Keputusan sepihak pemerintahan anda yang demikian menimbulkan pertanyaan, “kalau keadaan di seluruh Papua aman-aman saja, mengapa keamanan menjadi masalah ?” 
 
“Karena Prediden SBY dan saya mempunyai pemahaman bahwa Saya [Faleomavaega] mendukung upaya-upayannya untuk menjalankan UU Otonomi Khusus berdasarkan pemahaman bahwa inilah yang dikehendaki oleh para pimpinan adat,agama dan politik pada saat ini.” Faleomavaega mengatakan, “Sulit buat saya untuk memahami setiap kesempatan saya tidak diizinkan ke Jayapura dan saat di Papua dan Papua Barat waktu kunjungan saya dikurangi dari 5 hari menjadi 2 jam. Sebenarnya, dengan kekecualian 2 hari saya habiskan dengan pejabat-pejabat Freeport di Timika, saya habiskan 2 jam di Biak dan 10 Menit  di Manokwari.”
 
“Di Biak, saya bertemu dengan Gubernur Suebu dan DPR, pimpinan adat dan agama yang dipilih oleh pemerintah. Selama acara pertemuan kami, pimpinan adat yang sangat disegani  Tom Beanal ditahan oleh militer begitu pula dengan Bapak Willy Mandowen. Staf saya harus ke pintu gerbang Guesthouse milik pemerintah  meminta agar Bapak Tom Beanal dan Bapak Willy Mandowen   diizinkan masuk ke ruang pertemuan kami dengan Gubernur Suebu. Orang-Orang Papua yang telah berkumpul di jalan-jalan di Biak tidak diberikan kesempatan untuk menemui kami, dan Duta Besar Amerika Cameron Hume dan saya harus berdesak-desakan di jalan yang diberi barikade oleh militer hanya untuk menemui orang-orang Papua yang harus berjalan beberapa mill jauh dari bandar udara dan menanti di bawah terik matahari karena militer Indonesia melarang mereka menemui DUBES  Hume dan saya”.
 
“Selama menemui orang-orang Papua di jalan-jalan hanya dibatasi oleh militer kurang lebih 5 menit, saya menyampaikan terima kasih kepada Presiden SBY, yang memperkenankan saya mengunjungi Biak. Namun, saya sangat terganggu oleh kehadiran militer yang berlebihan yang saya rasa sama sekali tidak perlu,” ujar Faleomavaega.
 
“Di Manokwari, kehadiran militer bahkan lebih buruk lagi. Sebelum tiba di Manokwari, saya diberitahukan bahwa saya melakukan pertemuan dengan Gubernur, namun baru di bandar saya ketahui bahwa Gubernur sedang berada di Cina. Begitu saya dan DUBES Hume dipaksa masuk ke sebuah mobil tanpa kawalan dan hanya dengan satu unit polisi lalu lintas di depan. Sementara kami tidak menuntut perlakuan istimewa, kami menyadari bahwa delegasi kami tidak diberikan pengawalan yang perlu kerena TNI berusaha memperdayakan orang-orang Papua yang di jalan-jalan yang tengah menantikan kami.
 
Seperti yang dilaporkan, kami dibawa dalam mobil sepanjang Jalan Trikora, jalan utama dari Manokwari ke Bandara Udara Rendani, dan sepanjang Jl.Sujarwo Condronegoro ke arah jalan Reremi dan sepanjang Jl.Palapa (yang sangat rusak berat, berlubang-lobang dan  sangat sempit kemudian ke Jl.Merapi ke Jalan Merdeka kemudian berlanjut ke Jl.Silliwangi dan tiba di Kantor Gubernur propinsi Papua Barat. “Kami sangat menyadari bahwa meskipun kami adalah tamu dari pemerintah Indonesia, TNI membawa kami [dalam mobil] bekeliling rute dimana tindakan sabotase bisa mudah terjadi.”
 
“Tiba di Kantor Gubernur, yang mana Gubernurnya masih sedang berada di Cina, dan setelah dilangsungkan pertemuan yang berlangsung kurang lebih 10 menit dengan Wakil Gubernur, saya diberitahukan bahwa berhubung cuaca dan kekuatiran akan masalah keamanan, saya harus  berangkat segera. Saya juga diberitahu  oleh pimpinan-pimpinan TNI bahwa DUBES Hume dan saya tidak diterima/disambut dengan baik di Manokwari.”
 
“Dengan ketergesa-gesaan TNI membawa kami keluar dari Manokwari,” lanjut Faleomavaega, DUBES Hume dan saya dipisahkan dan naik kendaraan yang berbeda. Kami kemudian dibawa dalam modil melewati jalan-jalan belakang Manokwari, tidak jelas dimana sebenarnya kami lalui, tanpa pengawalan dan tidak satu pun pejabat pemerintah propinsi Papua yang mendampangi kami kembali ke Bandar Udara., artinya kami ditempatkan dalam keadaan yang tidak menguntungkan. Walaupun saya tidak meresa berada dalam bahaya apapun dari orang-orang Papua yang tak bersenjata dan rindu untuk menemui kami, saya merasa sangat tidak senang bahwa TNI tidak sedikitpun mengizinkan dilakukan percakapan [dengan orang-orang Papua]. Telah menjadi harapan dan pemahaman saya bahwa saya bisa bertemu dengan orang-orang Papua dan para pimpinan kedua propinsi, namun ketika saya saksikan pengamanan yang sangat ketat yang dilakukan oleh TNI, saya baru tahu bahwa militer tidak menghormati komitmen yang Prediden SBY dan saya buat di Jakarta pada bulan Juli tahun ini.”
 
“Setibanya saya di depan lobi di Bandar Udara Rendani, sepintas saya dapat berjalan melewati kerumunan [orang-orang Papua] yang menyerahkan saya sebuah petisi dan mengalungkan kalung leher di leher saya. Saya juga diberikan seekor burung cenderawasih [ yang diawetkan] sementara saya menuju pesawat. Walaupun ada sedikit kekuatiran bahwa orang-orang Papua berusaha memblokir landasan bandar udara agar bisa bertemu dengan kami, disebabkan oleh cuaca buruk, delegasi kami bergegas masuk pesawat.
 
“Dari jendela pesawat saya menyaksikan dorong mendorong antara militer yang bersenjata lengkap dengan orang-orang Papua yang tak bersenjata. Pamflet-pamflet dinaikkan. Saya tidak tahu apakah ada yang mengalami luka-luka atau ditahan, namun saya telah meminta bahwa pemerintah Indonesia memberikan jaminan kepada saya bahwa tidak akan ada lagi penahanan atau disakiti. Saya juga telah meminta Presiden SBY kalau dia masih berkomitmen untuk bekerjasama menjalankan UU Otonomi Khusus.Seperti yang saya jelaskan kepada beliau [SBY] bahwa saya akan mendukung Otonomi Khusus dan bekerja di Kongress Amerika Serikat untuk memastikan bahwa pemerintah Indonesia memberikan setiap kesempatan, membuat kebaikan-kebaikan  atas janji-janjinya kepada orang-orang Papua berdasarkan pemahaman bahwa ini juga merupakan konsensus antara pimpinan politik, agama dan adat di kedua Propinsi.” 
 
“Namun sepanjang militer Indonesia terus tidak mengizinkan anggota-anggota Kongres akses yang sesungguhnya ke Propinsi Papua dan Papua Barat, terutama Jayapura, akan sulit bagi saya mendukung cita-cita Otonomi Khusus, ketika dengan jelas-jelas orang Papua dikedua propinsi ini terus diintimidasi, dilecehkan dan diperlakukan dengan kejam oleh TNI. Demikian juga, saya tidak menganggap 10 menit di Manokawari sebagai akes yang diberikan [ oleh pemerintah Indonesia]. Sampai saya diizinkan ke Jayapura seperti yang dijanjikan kepada saya. Sampai saya diizinkan menemui orang-orang Papua seperti yang disepakati oleh Presiden SBY dan saya. Saya menyampaikan kepada rekan-rekan saya di Kongres kemajuan yang tengah dibuat dalam menjalankan  UU OTSUS. Yang kebanyakan tetap terbengkalai sejak 2001 dan sejak 60 tahun lalu hingga kepemimpinan Presiden SBY pemerintah Indonesia sama sekali tidak melakukan apa-apa membantu orang-orang Papua yang menginginkan diperlakukan secara manusiawi.”
 
“Saya sungguh-sungguh menghargai Presiden SBY atas upaya-upayannya untuk menjalankan UU Otonomi Khusus yang dianggap menjamin hak-hak sipil dan kebebasan orang-orang Papua dan pada saat ini, saya masih yakin kita dapat bekerjasama dengan pertambangan Freeport, USAID, OPIC dan para pimpinan politik, agama dan adat di kedua Propinsi untuk menjalankan UU Otonomi Khusus. Namun, apakah akan melangkah maju atau tidak, sepenuhnya tergantung pada Presiden SBY dan mereka-mereka yang mengontrol aktivitas-aktivitas militer Indonesia.”
 
Walaupun saya menghargai Presiden berada dibawah pembatasan (tekanan) saya tetap berharap bahwa kita dapat mengatasi hambatan-hambatan dan membangun sebuah lingkungan yang stabil yang saling menguntungkan bagi Jakarta dan Orang-Orang Papua,” demikian  Faleomavaega menyimpulkan***
_____________________________________________

Sumber: www.Etan.org
Edisi:  17 Desember 2007
Penerjemah: "John Fatie" <john_fatie@yahoo.com>