Banyak opini berkembang, baik di kalangan orang Papua, orang Indonesia, ataupun dunia internasional tentang Operasi untuK Papua Merdeka yang kemudian diberi nama oleh NKRI (ABRI) Organisasi Papua Merdeka, dengan julukan GPL, GPK dan sebagainya.
Organisasi Induk Perjuangan Kemerdekaan Papua Barat Merdeka dan Berdaulat di Luar NKRI ini sudah lama dikeroyok dan dicekik oleh NKRI. Pendapat dalam artikel ini jelas memetakan hasil dari kerja ABRI (Baret Merah, Kopassanda, Kopassus) dan Polri. Akan tetapi, OPM bukanlah identitas lama dalam nuansa baru, tetapi identitas baru dalam nuansa lama.
SPMNews.
Dari sejarah lisan dan tulisan, gerakan sosial di Manokwari tahun 1963 menjadi awal dari gerakan separatisme Papua. Tokoh Organisasi Papua Merdeka atau OPM pada masa itu ada beberapa yang amat terkenal, antara lain Ferry Awom bersaudara yang asal Biak, atau Lodewijk Mandatjan, ketua adat suku Arfak.
Menjelang Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat) 1969, Mandatjan dijemput di hutan Manokwari oleh dua "anak angkatnya masa perebutan Irian Barat dari tangan Belanda", seorang dari PGT (Pasukan Gerak Tjepat—kini Paskhas TNI AU) dan seorang dari RPKAD (Resimen Para Komando Angkatan Darat—kini Kopassus).
Mandatjan kemudian di bawa ke mess Raiders di Ritge II, Biak, persis di belakang rumah perwira AURI tempat saya tinggal. Di sana dia bertemu dengan Brigjen Sarwo Edi Wibowo yang saat itu Panglima Kodam XVII/Cenderawasih, dibawa ke Jakarta, dan mendapatkan pangkat mayor tituler. Selanjutnya, konon Mandatjan meninggal dalam nestapa.
OPM memang dikenal sebagai organisasi yang melakukan gerakan sporadik paramiliter dengan sasaran pos-pos militer atau polisi, pertambangan Freeport, daerah penebangan hutan (perkebunan kelapa sawit) di Boven Digoel, kadang juga daerah transmigrasi di Arso, atau daerah Waris di perbatasan Indonesia-Papua Niugini (PNG). Nama sayap militernya keren, Tentara Pembebasan Nasional (TPN), tetapi tidak ada garis komando ataupun koordinasi antarpara pemimpin OPM. Yang ada justru permusuhan di antara satu sama lain.
Antara pertengahan tahun 1970-an dan 1980-an dua tokoh OPM yang terkenal dan saling bermusuhan adalah Seth Rumkorem, asal Biak, yang memproklamirkan kemerdekaan Papua pada 1 Juli 1971 di Markas Victoria (antara Skow-Wutung) dan Jacob Prai yang asal Jayapura, beroperasi di sekitar Kabupaten Jayapura. Pada 16 Juli 1985 di Vanuatu, terjadi "kesepakatan perdamaian" di antara kedua pemimpin OPM tersebut.
Sampai pertengahan 1980-an OPM lebih banyak bergerak di wilayah perbatasan RI-PNG, dari Skow, Wor, dan Kwana (Workwana, kini Arso), Waris, Senggi, Mindiptana, Pegunungan Bintang, Boven Digoel, Mappi sampai ke Merauke. Sukses terbesar OPM adalah ketika 1984/1985 mampu menggerakkan lebih dari 10.000 rakyat di sekitar perbatasan untuk menyeberang ke PNG.
Meski Panglima Kodam XVII/Cenderawasih saat itu, Radja Kami Sembiring Meliala (kini anggota DPR dari F-PDIP) sudah memperkenalkan "Pembinaan Teritorial Khas Irian Jaya" dan menerapkan "Kebijaksanaan Senyum" gagasan Panglima ABRI Jenderal M Jusuf, peristiwa memalukan 1984/1985 itu tetap terjadi. Terbunuhnya Arnold Ap, Kepala Museum Antropologi, Universitas Cenderawasih, dan koreografer musik Mambesak, pada 26 April 1984, menjadi salah satu sebab gelombang pengungsi ke PNG.
Tinggal kenangan
Apa OPM masih ada? ICG Asia Briefing No 53 pada 5 September 2006 menyebutkan masih ada Mathias Wenda (penerus Jacop Prai dan James Nyaro) di sekitar Arso yang kini masuk Kabupaten Keerom; ada juga Kelly Kwalik bersama Daniel Kogoya dan Titus Murib yang amat terkenal di daerah Mimika yang operasinya sampai ke Freeport dan Pegunungan Tengah. Ada Hans Yuweni di Jayapura-Sarmi-Waropen area, Goliath Tabuni di Puncak Jaya, atau Bernard Mawen yang kurang begitu aktif lagi di sekitar Merauke.
Namun, sejak tahun 1998 OPM tampaknya sebuah nama yang tinggal kenangan.
Lalu, kapan gagasan kemerdekaan Papua muncul? Ceritanya cukup panjang. Papua adalah "Tanah yang Dilupakan", bahkan pada masa kolonial Belanda sekalipun. Baru pada tahun 1949-1961 pemerintah kolonial melakukan pembangunan politik di tanah Papua. Partai-partai politik pun didirikan dibolehkan berdiri; ada yang pro-Belanda, ada yang pro-Indonesia, ada pula yang pro-kemerdekaan Papua.
Pada April 1961 Belanda membentuk Nieuw Guinea Raad (Dewan New Guinea) yang 22 dari 28 anggotanya adalah orang Papua; ada yang diangkat, dipilih langsung, atau dipilih melalui perwakilan. Menjelang Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda, memang ambil ancang-ancang untuk mempertahankan Papua.
Di mata Menteri Wilayah Seberang Lautan Belanda HJ van Maarseveen, Indonesia tidak memiliki hak moral atas wilayah itu; Belanda membutuhkan tanah di Timur Jauh yang bisa dijadikan Tropical Holland untuk menampung orang-orang pro-Belanda yang mengalami kesulitan di Indonesia; dan Papua bisa menjadi pangkalan AL Belanda (Richard Chauvel and Ikrar Nusa Bhakti, Policy Studies 5, East-West Center, Washington, 2004).
Pada 27 September 1961, Menteri Luar Negeri (Menlu) Belanda Joseph Luns melontarkan "Rencana Luns" ke Majelis Umum PBB. Intinya, ada organisasi atau otoritas internasional yang mengambil alih Irian Barat dan mempersiapkan penduduknya menentukan nasib sendiri saat kondisi stabil. Ujungnya ialah kemerdekaan Papua pada tahun 1970. Usulan Luns tentu saja ditolak oleh Menlu Dr Soebandrio dengan alasan merusak kesatuan nasional dan integritas teritorial Indonesia.